Menteri Perhubungan:

• Perjanjian pemegang saham antar Pelindo 2 dan HPH terkait pendirian JICT tanggal 27 Maret 1999.
• Amandemen Pelindo 2 dengan JICT, Kementerian Perhubungan tidak miliki dokumen amandemen, Kementerian Perhubungan hanya menerima berita. Amandemen tidak sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, jika amandemen dilakukan.
• Salah satu esensi perubahan UU Pelabuhan adalah penguasaan pelabuhan oleh Pemerintah.
• Kalau ingin menggunakan Badan Usaha harus ada perjanjian konsesi.
• UU Nomor 21 Tahun 1992, Pelindo diberi wewenang sebagai operator dan regulator.
• Perjanjian konsesi dengan Pelindo 2 di tandatangani pada 11 November 2015 untuk pelabuhan existing.
• Sesuai UU 17 Tahun 2008, seharusnya penandatanganan amandemen Pelindo 2 dengan HPH.
• Dalam jangka waktu 3 tahun saja UU itu berlaku, harus diketahui oleh otoritas pelabuhan Tanjung Priok. Dalam perpanjangn konsensi, Pelindo berhak melakukan kerjasama.

Mantan Menteri Perhubungan:

• Berdasarkan surat Sekjen, PT Pelindo memperpanjang konsensi JICT.
• Penentuan waktu 3 tahun, agar Pemerintah merencanakan evaluasi aset BUMN, audit aset BUMN.
• Pelindo 2 dan JICT melakukan kerjasama dengan HPH sebelum berakhir yang kontrak kerja dengan pelabuhan Tanjung Priok.
• Sebelum perpanjang perjanjian, JICT dengan HPH, Pelindo 2 harus mendapat hak konsesi dan pelabuhan Tanjung Priok.

Dewan Komisaris Pelindo 2:

• Sesuai UU No 18 Tahun 2003, advokat wajib menjaga rahasia klien dan terikat kode etik advokat. Kemudian, UU No 17 Tahun 2008, Otoritas Pelabuhan dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri.
• Diminta Dewan Komisaris Pelindo 2, ia bukan lawyer Pelindo 2. Kemungkinan tidak lengkap Pelindo 2 sudah beritakan kepada Dewan Komisaris.