Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Penanggulangan Bencana Tahun 2018 - RDP Komisi 8 dengan BNPB
Ditulis Tanggal: 11 Apr 2019,Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Pada 5 Maret 2019, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BNPB tentang evaluasi penanggulangan bencana tahun 2018. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Ali Taher dari Fraksi PAN dapil Banten 3 pada pukul 13:56 WIB.
Sebagai pengantar, Ali mengatakan bahwa agenda rapat ini untuk evaluasi penanggulangan bencana di tahun 2018, serta pelaksanaan RKA K/L yang sesuai dengan rapat internal pada 4 Maret 2019.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Melakukan pelatihan secara berkala dan kesinambungan terkait kebencanaan
- Penanganan gempa di Nusa Tenggara Barat total kebutuhan stimulan dan pembangunan rumah mencapai Rp5,66 Triliun untuk 216 ribu rumah. Kebutuhan rehabilitasi pasca gempa Nusa Tenggara Barat Rp11 triliun. Dana yang siap pakai dari BNPB Rp6,3 triliun. Sejauh ini upaya yang telah dilakukan yaitu rapat koordinasi serta konsolidasi.
- Update progress pembangunan ruman BNPB per Maret 2019 ; Rumah rusak berat sebanyak 10.674 unit,
rumah rusak ringan berjumlah 15.873 unit akan tetapi proses pembangunan rumah rusak berat baru berjalan efektif sekitar 2 minggu terakhir.
- Progres penanganan bencana di Sulawesi Tengah rumah rusak berat sebanyak 33 ribu, 26 ribu rusak sedang serta 40085 rusak ringan. Progres penanganan gempa pasca bencana di Sulawesi Tengah bangunan yang rusak berat total sebesar 38.821. Serta progres penanganan bencana di Sulawesi Selatan Kerugian di 11 kabupaten/kota mecapai Rp926 Miliar, pemukiman Rp286 Miliar, di bidang sosial mencapai Rp35 Miliar serta di Lintas sektor mencapai Rp4 Miliar.
- Berdasarkan arahan dari Presiden dan Wakil presiden rumah - rumah yang berpotensi menjadi korban
kembali wajib direlokasi walaupun status rusak ringan tetapi jika berada pada zona merah (kawasan berpotensi tsunami, daerah yang diprediksi patahan lempeng)
- Zona merah terdiri dari kawasan yang berpotensi kembali terjadinya tsunami dan kawasan yang di prediksi berada di patahan lempeng berdasarkan data – data yang telah dihimpun oleh Badan Geologi dan Pakar Bencana tentang wilayah palu, karena itu sudah kewajiban dari mereka untuk bisa merelokasi masyarakat.
- Pasca bencana di Sulawesi tengah mencapai 11.788 rumah dalam relokasi dan rekapitulasi rumah rusak sebanyak 100.028 unit rumah. Berdasarkan data data yang dihimpun tentang wilayah Palu, kewajiban BNPB adalah merelokasi masyarakat tersebut.
- Anggaran rehabilitasi pasca bencana Sulawesi Tengah dari APBDN sebesar Rp1 Triliun, APBD Rp141 Miliar, APDP Provinsi Rp24 Miliar, Lembaga Internasional Rp3,5 Triliun dan World Bank sebesar Rp1 Trilun lebih. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut bersumber dari pendanaan Pemerintah, Pems, Masyarakat, dunia usaha serta lembaga asing non pemerintah.
- Kepala BNPB mengatakan progress penanganan pasca bencana tsunami di Banten dan Lampung, kerugian Rp630 Miliar terdiri dari Banten Rp521 Miliar dan Lampung Rp109 Miliar dan pemulihan Rp470 Miliar
- BNPB mengatakan Kementrian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar) akan melakukan pemulihan destinasi wisata selat sunda. Untuk kawasan Selat Sunda, sebagian masyarakat yang menjadi korban rumahnya di pinggir pantai, dihimbau agar tidak membangun rumah di pinggir pantai, karena berpotensi tsunami kembali.
- Potensi kerugian negara akan semakin besar jika pemerintah tidak maksimal dalam mengembalikan fungsi konservasi. Sebagian besar alat sistem peringatan dini yang dimiliki pemerintah sudah tidak berfungsi. BNPB berpikir akan banyak pakar atau peneliti yang meningkatkan kapasitasnya.
- Akan semakin besar biaya yang dikeluarkan Pemerintah sehingga saat ratas presiden dengan menteri terkait, BNPB akan menyampaikan mengenai alat sistem peringatan dini serta konsep semua pencegahan bencana diserahkan kepada BNPB. Mulai dari peringatan hingga resiko yang terjadi akan semakin banyak pakar yang akan meningkatkan kualitas dan kompetensinya.
- Longsor Anak Krakatau diprediksi pada April tahun lalu, Tentang rencana hari ini dan kedepannya mengenai apa yang terjadi kedepannya.
- Indonesia dalam 9 tahun terakhir tecatat total korban jiwa akibat meninggal dan hilang mencapai 11.579 orang. Korban per 26 Februari 2019, Korban Longsor mencapai 21 Orang dan Korban banjir 104 orang.
- Lebih dari 88.000 hektar yang tadinya lahan konservasi hutan lindung berubah menajdi perkebunan teh, wortel dan bawang. Jika hal tersebut tetap dibiarkan tanpa upaya yang maksimal maka yang terjadi adalah banjir bandang di perkebunan teh kertamanah pangalengan dataran pada 1 Maret 2019.
- Seharusnya dengan lahan kritis sebanyak 88 ha maka butuh 125 juta pohon.
- Sungai Citarum sangat strategis karena menghidupi kebutuhan lebih dari 35 juta manusia artinya sungai Citarum ini memiliki andil dalam menghidupi pangan masyarakat indonesia. Sungai Citarum menghasilkan
listrik setiap waktu sebesar 2ribu mw atau 26 triliun rupiah.
- Perikanan budidaya mencapai puluhan ton setiap hari tetapi ikan yang di produksi tidak layak konsumsi karena mengandung limbah berat dari limbah industri serta bakteri salmonella, e colli.
- Rawapening ini sumber air di Semarang karena kawasan hulu yang tadinya hutan lindung menjadi kebun sayur. perikanan budidaya yg ada di 3 waduk, dengan kepasitas produksi bisa mencapai puluhan ton tetapi ikan yang diproduksi sudah sangat tidak layak dikonsumsi karena hasil dari penelitian Insitut Pertanian Bogor (IPB) menjelaskan sudah mengandung logam berat dan bakteri yang sumbernya dari
limbah industri.
- Pada tanggal 11, KemenPUPR, Menteri ATR dan KLHK, BNPB akan mengembalikan konservasi di Rawapening. tentang tambang, penggunaan merkuri dan sianida sudah melebihi kepatutan, merkuri akan menyebar ke seluruh wilayah nasional dan dampaknya seluruh perairan akan tercemar merkuri dan cepat atau lambat masyarakat akan makan ikan yg sudah tercemar oleh logam berat.
- Hutan yang tersisa mungkin hanya di Papua, kita semua berharap kita dapat melindungi sisa - sisa hutan yang ada karena hanya hutan di Papua yang mampu bertahan hingga saat ini. BNPB bisa melakukan langkah–langkah yang maksimal untuk pencegahan, Serta BNPB meminta kepada anggota DPR untuk
mendorong pencegahan ini dan dana yang dibutukan sekitar Rp141juta untuk memadamkan 1 hektar gambut.
- Penyebab Kebakaran Hutan ini 99% karena faktor manusia dan 1% alam. faktor manusia terbagi menjadi 2 yaitu tidak sengaja dan disengaja
- Akibat yang dialami dari kebakaran gambut yang terjadi di tahun 2015 itu mencapai US$16,1 Miliar Rp221 Triliun dan kita bandingkan kerugian ekonomi tsunami di Aceh sekitar 7,1M USD.
- Ada beberapa wanita berobat di suatu klinik menderita penyakit keputihan dan tidak lekas sembuh. Sangat mungkin sumber nya berasal dari air limbah plastik. Itu tentu sangat mengkhawatirkan karena negara Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik nomor 2 terbanyak. Faktanya ditemukan
ikan paus sperma mati dan ketika dibuka isinya sampah plastik. Karena dengan begitu masyarakat akan mengikutinya.
- Di Maluku pernah terjadi gempa besar dan ada 1674 korban lebih dari 3ribu jiwa. Jakarta dianggap aman tetapi menurut pakar, jakarta terjadi gempa 5/1/1699 sekitar 100 tahun sekali. Kejadian yang di Aceh bukan hanya yang pertama, tetapi sudah terjadi tahun-tahun sebelumnya. Aceh sudah mengalami 4 kali tsunami. 7500 tahun lalu tsunami pertama. Ini merupakan kelipatan 2ribu-an.
- Berdasarkan penelitian Unsiyah dan para pakar Tidak ada kekuatan manusia yg bisa menghadapi kekuatan alam. Jepang 2009 meresmikan benteng akan tetapi 2011 tetap terjadi korban jiwa.
- Pada 2017, jumlah sesar baru sebanyak 295. ditemukan 214 sumber gempa baru terjadi temuan bongoahan karang di daratan yg terjadi di wilayah Banten Selatan.
- Masyarakat Aceh, Carita dan Thailand yang selamat dari tsunami karena ada tanaman. Di Donggala masyarakat selamat dari tsunami karena masyarakat menanam bakau di depannya. Upaya Vegetasi harus lebih mengingatkan kepada masyarakat di sepanjang pantai terutama Megatrust.
- Tsunami ini pembunuh nomor 1. Adapun Jenis–Jenis vegetasi diantaranya yaitu hutan bakau dan pohon palaka.
- BNPB menggali endemik yang bisa menyelamatkan bangsa kita, karena jika kita bisa menjaga alam maka alam akan menjaga kita.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)