Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Alokasi Virtual Account - RDP Komisi 8 dengan BPKH

Tanggal Rapat: 5 Mar 2019, Ditulis Tanggal: 15 Apr 2019,
Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: BPKH

Pada 5 Maret 2019, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tentang alokasi Virtual Account. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Ace. H dari Fraksi Golkar Dapil Banten I pada pukul 11:00 WIB. Rapat dihadiri oleh 12 anggota dan ditandatangani oleh 15 anggota. Rapat terbuka untuk umum

Sebagai pengantar rapat, Ace menyampaikan, bahwa komisi 8 memerlukan penjelasan mengenai alokasi Virtual Account. Komisi 8 menerima surat dari pelaksana BPKH Kemenag terkait dana efisiensi dana haji 2019. Komisi 8 juga ingin mendengar penjelasan nilai manfaat dan BPKH dalam efisiensi BPKH untuk 2019.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

BPKH

Berikut merupakan pemaparan mitra:

· Berikut ini merupakan catatan mengenai BPKH 1440H/2019M dan bila sudah ada Keppresnya maka akan BPKH jalankan supaya ada keputusan yang lebih kuat. Ini sifatnya berbeda dengan UU yang ada. Masih harus menunggu audit BPK dan baru dialokasikan kepada BPKH. Lalu ada angka 2,5%, menghitung Rp250M dan tidak memiliki kewenangan untuk melepas itu tanpa persetujuan dari DPR. Pihak dari Kemenag pun tidak bisa menggunakan uang tersebut tanpa persetujuan dari DPR (Komisi VIII) begitu juga dengan penggunaan nilai manfaat harus ada persetujuan DPR setelah berdiskusi dengan BPKH. Jadi, intinya seluruh beban – beban sudah diselesaikan karena ada pertanggungjawaban mutlak. Jika Keppres nanti terbit dan menteri juga sudah memutuskan untuk menggunakan hal tersebut akan dijalankan.

· Laporan ekskutif pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji 2018 kepada DPR . Dasar hukum alokasi Virtual Account yaitu UU 34 Pasal 16 dan Pasal 26. BPKH wajib mengajukan Virtual Account tersebut untuk jamaah tumbuh. Lalu BPKH juga memberikan informasi nilai BPKH atau BPKH Khusus melalui rekening Virtual Account. Setiap tahun BPKH harus mengajukan Virtual Account tersebut kepada jamaah tunggu dan mendapatkan persetujuan dari Komisi 8. \

· Tujuan Virtual Account: (1) Memberikan informasi kepada nilai manfaat BPIH Khusus, (2) Membayar
nilai manfaat setoran BPIH Khusus secara berkala. Dalam 10 tahun, nilai manfaat akan dihibahkan 100% kepada jamaah haji secara adil, baik jamaah yang berangkat maupun jamaah tunggu. Secara umum pada tanggal 7 Maret 2018 sudah diputuskan dalam Renstra, dimana Renstra itu sudah jelas mengatakan bahwa dalam kurang lebih 10 tahun ini, nilai manfaat akan di hibahkan 100% kepada jamaah haji secara adil baik untuk jamaah yang berangkat maupun yang tunggu.

· Pada 2030 jamaah mendapat uang 100% dari nilai manfaat yang dialokasikan sehingga akhir tahun tidak perlu bayar lagi setoran lunas. Yang berwarna biru melalui biaya operasional BPKH, sedangkan yang berwarna Orange adalah jemaah tunggu. Pada 2030, jamaah akan mendapat uang 100% dari nilai manfaat uang yang dialokasikan. Pada 2018, telah terlaksana 20% walaupun nilai manfaat tidak terlalu banyak. Untuk 2018 Komisi 8 sudah menyetujui disribusi nilai manfaat sebanyak 20% jumlah nilai manafat yang didistribusikan sebesar Rp777 Miliar. BPKH memiliki situs Virtual Account untuk informasi mutasi rekening haji dan nilai manfaat yang sudah dia dapatkan. BPKH sudah membagikan Virtual Account. Penetapan nilai Virtual Account 2019 sebesar 25% dari nilai manfaat. BPKH sudah memutuskan untuk merealokasikan pengeluaran Virtual Account jamaah tunggu dan secara subtansi sudah selesai. Mohon nanti kesimpulan rapat agar usulan kami disetujui. Mohon nanti ditetapkan realokasi Virtual Account. Secara substansi sudah selesai jadi BPKH memohon untuk kesimpulan rapat bahwa usulan-usulan tersebut telah disetujui di tingkat BPKH dan juga realokasi Virtual Account sebesar Rp500 Miliar dari Rp1,7 Triliun menjadi Rp1,2 Triliun (maksimal 20% menjadi 17% dari nilai manfaat). Tindak lanjut penetapan Realokasi Virtual Account dalam BPIH 2019.

· BPKH meminta untuk selanjutnya diundang untuk RDP kembali kira–kira pada pertengahan Maret nnti.. BPKH akan mengoptimalkan operasional mengenai penetapan realokasi Virtual Account dalam BPIH. BPKH juga memohon ada rapat selanjutnya untuk menyelesaikan RKA. Nanti, mudah-mudahan bulan Ramadan kami akan buat Walimah di Arab. Efisiensi yang dipakai di BPIH itu BPKH pengadaan real 224 miliar. Tapi, ini belum diaudit karena seharusnya belum dipakai. BPKH sudah menerima BPIH dengan beberapa catatan untuk ke depannya saat penentuan BPIH, BPKH diundang pada saat raker. Beberapa angka
di BPKH belum ada hasil audit, dan bila hasil auditnya berkurang atau lebih rendah, maka BPIH akan mengalami pengurangan. BPKH tidak ada masalah selama itu masih menjadi kebijakan strategis negara. Jika dana tersebut dipakai maka dana keuangannya akan turun dan jika turun secara terus menerus maka akan ada kemungkinan tahun depan akan habis. Realnya sudah ada penetapan asumsi dan kalau
bisa mengadakan real lebih murah dan menetapkan dengan harga baik. Maka itu bentuk efisiensi. Untuk pengadaan living cost, mudah-mudahan bisa mendapatkan efisensi dari hal tersebut.

· BPKH tidak bisa beli real sekaligus. Pembelian valas didominasi BUMN besar. Kalau mereka mau beli dulu kami ngalah. Efisiensi bukan hanya milik Kemenag, BPKH juga berusaha melakukan efisiensi. Tahun lalu, BPKH mendapat Rp224M dari hasil efisiensi dan tahun ini tergantung dari keadaan pasar. BPKH akan memastikan menambah uang untuk pemanfaatannya. BPKH dengan tambahan indirect cost itu penting jadi BPKH memohon supaya disosialisasikan, dan Bank BRI dibolehkan untuk menjadu mitra kita. BPKH akan perpendek birokrasi di muslahatan, karena masih banyak regulasi–regulasi yang belum sinkron dan
lancar KepPres tentang indirect cost pun tidak keluar sampai hari ini, dan BPKH harus bayar itu.

· Masih banyak regulasi yang tidak sinkron. Keppres indirect cost tidak keluar dan harus membayar merupakan contoh yang sederhana. Hal disampaikan kepada anggota DPR. Memang BPIH ini lambat namun akan melakukan secara maksimal. BPKH akan membeberkan proposal dan apa saja hambatannya karena rapat kali ini bukan membahas tentang itu. Terkait Virtual Account penetapan berdasarkan penetapan DPR atas persetujuan dari BPKH, tahap sekarang adalah tahap pertama yaitu membuat Virtual Account sebanyak 4 juta untuk reguler. BPKH dibantu oleh lembaga independen untuk menghitung itu sehingga pembagian nilai manfaat itu rata sehingga posisi akhir tahun 2018 mendapatkan nilai manfaat. Namun, karena belum keluarnya hasil audit BPK, akhirnya kami bagi 2 tahap pembagiannya, itu akan dikaji kembali sekitar tahun 2035-2040.

· BPKH bekerja berdasarkan UU dan PBPKH diberikan gambaran mengenai target yaitu surat berharga. Di surat berharga kemarin, BPKH sudah membeli SBISAN yang baru. Kalau kita bebas pajak maka tambahan nilai manfaat 1 Triliun. Lembaga wakaf dan zakat saja bebas pajak. Tahun ini kami sudah memulai dan melirik pada investasi langsung. BPKH sedang mendekati Garuda untuk hal penerbangan. Komponen terbesar adalah akomodasi dan saat ini kami mencari apa yang bisa kami kerjakan sendiri. Investasi langsung ini sangat berarti dan harus dikerjakan. Ketiga masalah catering, persentasenya cukup besar. BPKH harus mencari solusi agar uang tidak habis karena penurunan nilai rupiah.

· Untuk investasi langsung beberapa BUMN diantaranya Farmasi dan PLN. BPKH akan investasi emas dengan pegadaian karena banyak jamaah haji dari pegadaian mencoba untuk efisiensi. Pegawai BPKH orang - orang yang hijrah mereka ikhlas menerima gaji lebih rendah dari sebelumnya. Mengenai efisiensi, sekitar Rp224M dan tahun ini belum selesai semua dengan rata2 14,08 (7,9T). BPKH akan lelang real untuk living cost. Serah terima sudah selesai dan kalau telat karena adanya operasional haji dan sedang diperiksa oleh BPK.

Bidang Investasi BPKH

BPKH belum berhasil mengkoversi dari SBISAN ke Reksadana karena ini terkena pajak, harus nya BPKH ini disamakan dengan BPJS yang diberikan pembebasan pajak jika kita terbebas dari pajak nilai manfaat kita
akan menambah 1 Triliun. BPKH ini miss match, harus dicari solusinya agar uang tersebut tidak habis terkena inflasi BPKH juga akan invetasi emas yang bekerja sama dengan Pegadaian; (1) pengumpulan nasabah, (2) investasi dalam bentuk gadai, dan (3) investasi BPKH dalam bentuk emas.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Diah Pitaloka

    Diah mengatakan ada Dewas diluar BPKH, artinya keputusan dari BPKH ini ada 2 kamar, berarti ada berbagai kebutuhan koordinasi yang cepat dan intens, koordinasi tidak bisa saling tunggu, jadi perlu ada peningkatan komunikasi dan koordinasi dari masing - masing pihak BPKH, Kemenag dan dewan
    pengawas harus ada koordinasi yang intens dan cepat dalam pengambilan keputusan. Diah mengingatkan jangan sampai menyepelekan masalah manajemen sistem karena itu harus intens.

  • I Gusti baru saja membaca laporan ini dan paling tertarik pada kesimpulan dan rekomendasi. Badan ini sama dengan badan lain yaitu badan baru yang diharapkan memberikan terobosan masalah. Harapan publik pada badan–badan ini sangat tinggi, terlepas kita memiliki kendala - kendala ini, I Gusti melihat
    banyak kendala tersebut dialami oleh lembaga-lembaga baru yang lain. Terkait
    lembaga baru, I Gusti menyatakan yang terpenting meraih kepercayaan publik dulu seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), itu yang harus diperjuangkan BPKH. I Gusti menganggap pengenalan terhadap badan ini massanya banyak yang belum tahu. BPKH harus dikenal seperti Bekraf. I Gusti juga menanyakan apa rencana investasi dan apa yang mau dibuat, sebab katanya 2019 ini akan menjadi tahun investasi.

  • Ace menyatakan terkait 2 hal tentang realokasi Virtual Account, harus ada rapat kembali tentang RKAT itu, mohon untuk menjadi catatan penting bagi kita tahun invetasi dari BPKH tahun 2019 ini, dan itu harus diulas lebih lanjut dalam RKAT itu. Ace manyarankan mungkin kita perlu elaborasi soal rencana investasi, misalnya selain investasi langsung di sektor riil dan bagaimana aset manajemennya.

  • Gerindra / Anda

    Anda mengatakan bahwa harapan Komisi 8 membentuk BPKH adalah memberikan hal positif bagi jamaah haji maupun kemaslahatan umat. Apa yang dipaparkan tadi, bisa melakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Subsidi jamaah haji hampir separuh kalau melihat real cost, berarti yang akan didapat
    itu 37 dan minimal BPKH harus memiliki uang minimal segitu, butuh cadangan dan apakah itu bisa dipenuhi dengan keuntungan dalam setahun. Anda menambahkan bahwa jamaah haji tidak dapat mendapat keuntungan dan yang berangkat hanya mendapat indirect cost. Anda juga menanyakan apakah yang akan berangkat tahun ini pun akan mendapatkan subsidi juga, tolong ada perbedaan yang umum dan yang diajukan anggota DPR. Anda meminta tolong apa yang didapat BPKH, realisasinya agak sedikit sulit padahal kami berharap ada realisasi yang sudah diberikan. Komisi 8 ditagih oleh masyarakat dan membutuhkan untuk nama baik Komisi 8. Anda ingat BPKH akan melaksanakan hal tersebut per Januari, namun sampai sekarang tidak ada realisasinya dan menduga hingga menjelang Pemilu, tidak ada realisasinya. Anda mengatakan, dengan di depannya BPKH, langsung saja ongkos haji ditetapkan Rp35 juta untuk ongkos awal, yang penting adalah kemauan kita agar jamaah haji tidak perlu ada tambahan ongkos lagi, karena uang ini sudah dikelola profesional oleh BPKH. Kebijakan untuk menentukan setoran
    pokok haji itu kita ubah saja angkanya menjadi Rp35 juta untuk setoran pokok awalnya.

  • Gerindra / Sodik Mudjahid

    Sodik memohon catatan yang disampaikan, diperjelas solusi yang bisa dilakukan dan mengenai BPIH 2019, lalu bisa dijelaskan mengenai distribusi Virtual Account tersebut dan kapan disampaikan kepada publik. Sodik meminta tolong dijelaskan kepada Komisi 8 mengenai distribusi per rekening yang berbeda tahun. Sodik juga meminta kalau bisa yang paling simpel itu Bank BRI, karena hampir di semua pelosok ada, sehingga bantuan mereka bisa langsung terima tanpa ke kota. Mohon kebijakannya dipermudah dan uang ini tidak masuk ke rekening anggota DPR, tetapi ke yang mengajukannya, nanti setiap jamaah mendapat
    2 manfaat yaitu Virtual Account dan indirect cost. Sodik menanyakan kalau jamaah haji khusus bagaimana, dan apakah jamaah yang menunggu 3 dengan 20 tahun maka nilai manfaatnya sama. Sodik menyatakan setiap jamaah haji akan mendapat manfaat indirect cost dan Virtual Account, kalau bisa uang nilai
    manfaat di Virtual Account disesuaikan tahun tunggu. Sodik juga menanyakan apakah ada visi, kira–kira setelah menunggu beberapa tahun dia tidak perlu tambah uang pelunasan, kira–kira ke depan dengan kinerja BPKH, butuh menunggu berapa tahun kah jamaah tidak perlu menambah dari nilai
    deposito dan nilai manfaat itu.

  • Partai Amanat Nasional / Bambang Budi Santoso

    Bambang menanyakan biaya operasional dan penggunaannya.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Lilis Santika

    Lilis mengatakan bahwa sejak Orba sampai sekarang ini jemaah hanya disuruh yang sabar saja, yang ikhlas dan lain-lain, apakah dengan adanya BPKH, ada perubahan yang signifikan. Lilis merasa begitu-begitu saja dengan pelayanan haji. Jadi Lilis berharap ada pelayanan yang lebih baik lagi untuk jamaah
    haji dari sebelum berangkat haji hingga kembali ke tanah air. Kalau memang BPKH sebagai juru bayar, maka ditengok dulu pantas atau tidaknya fasilitas yang dipakai itu, dan ini harus dipikirkan, kita harus benar–benar berpihak pada jamaah haji yang sudah usianya diatas 60 tahun, dan jangan
    sampai hotel-hotel gang kecil dipakai jamaah haji, serta kalau bisa seperti jamaah Turki hotel di jalan raya. Lilis menegaskan kita harus berpihak kepada jamaah haji apalagi kalau jamaah haji tersebut sudah tua, kasihan mereka harus jalan jauh dan bayar taksi mahal (100 real). Lilis berharap semoga kita bisa menjaga jamaah haji ini.

  • Nasional Demokrat / Choirul Muna

    Choirul melihat kerancuan dalam hal ini yang berhubungan dengan Virtual Account dialokasikan 500 M yang disetujui di DPR, siapa saja yang menjadi prioritas atau yang mengajukan. Choirul menanyakan berapa constraints orang yang mendapat Virtual Account mekanismenya, apakah yang daftar harus menunggu selama 30 tahun, dan selanjutnya, Komisi 8 terus terang, dari alokasi umat, terlalu sulit dalam persayaaratannya dan tidak rasional dalam regulasinya dan mohon dipikirkan kembali. Choirul mengatakan bahwa perubahan RKAT 2019 tidak masalah. Choirul juga mengkritisi perkataan dari Anggito karena di level bawah itu kita ditolak BRI. Virtual Account ini akan disubsidi oleh indirect cost, jadi pemanfaatannya seperti apa dan harus ada keadilan. Choirul menyampaikan bahwa kita juga pernah menyampaikan Komisi 8 datang ke Wamen itu sudah disampaikan harus bebas pajak

  • Hati Nurani Rakyat / Pdt. Tetty Pinangkaan

    Tetty menanyakan kasus jamaah haji yang daftar ke travel abal–abal apakah karena kurang sosialisasi UU yang mejamin kemaslahatan umat. Tetty mengapresiasi atas pengelolaan Virtual Account. Tetty juga memohon agar tempat pendaftaran jamaah haji dibawah kontrol Kemenag sehingga tidak ada yang salah daftar dan kehilangan uang mereka

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

BPKH

Tidak menghasilkan respons dari pemantauan rapat


Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

  • Komisi 8 DPR-RI menyetujui usulan BPKH mengenai perubahan realokasi Virtual Account tahun 2019 dari Rp1,7T menjadi sebesar Rp1,2T atau maksimal 17% dari nilai manfaat tahun berjalan, karena dana yang Rp500M digunakan untuk membayar indirect cost dalam BPIH 1440M/2019M.
  • Komisi 8 DPR-RI meminta kepada BPKH untuk melaksanakan keputusan Raker.

Penutup

RDP Komisi 8 dengan BPKH tetang alokasi Virtual Account ditutup oleh Ace H dari Fraksi Golkar Dapil Banten 1 pada pukul 13:07 WIB.

Untuk mengikuti rangkaian livetweet RDP Komisi 8 dengan BPKH tentang alokasi Virtual Account, kunjungi https://chirpstory.com/li/421869

Ilustrasi: cnbcindonesia.com

WikiDPR/fkd/fy

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan