Rangkuman Terkait
- Permasalahan Perniagaan Lada dan Pertimahan - Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
- Harga Ternak Impor - RDPU Komisi 6 Dengan Paguyuban Peternak Rakyat Nasional
- Kesiapan Mudik Lebaran – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN; Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Sruvei, dan Konsultasi Kementerian BUMN
- Pengesahan Protokol Perubahan Perjanjian RI dan Pakistan serta Perjanjian AHKFTA – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan RI
- Ketentuan Realisasi Kredit – RDP Komisi 6 dengan Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia
- Optimalisasi Aset BUMN - RDP Komisi 6 dengan Deputi BUMN
- Kinerja Keuangan dan Operasional serta Kebijakan Hapus Buku Kredit Macet – RDP Komisi 6 dengan Kementerian BUMN dan Dirut BUMN Perbankan
- Pemberlakuan Online Single Submission (OSS) – RDPU Komisi 6 dengan KADIN dan APINDO
- Laporan Pertanggungjawaban APBN 2017 – Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan
- Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBN T.A. 2017 – RDP Komisi 6 dengan Kepala BP Batam dan Kepala BPKS
- Manfaat Holding Migas – RDP Komisi 6 dengan Deputi Bidang Usaha Kementerian BUMN, PT Pertamina Persero dan PT PGN
- RKA K/L, RKP K/L T.A. 2019 dan Penyempurnaan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi dan Program Prioritas Anggaran 2019 – Raker Komisi 6 dengan Ketua KPPU
- RKP K/L dan Alokasi Anggaran Prioritas Tahun 2019 – Raker Komisi 6 dengan Kepala BSN dan BP Batam
- RAPBN 2019 dan Lembaga One Stop Service (OSS) dalam Perizinan Penanaman Modal – RDP Komisi 6 dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Republik Indonesia dan Republik Chile – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan
- RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2019 – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan dan KPPU
- Realisasi Anggaran Tahun 2017 dan Rancangan Anggaran Tahun 2019 – Raker Komisi 6 dengan Kementerian Perindustrian dan Kepala BSN
- Pembahasan DIM RUU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPMUTS) - Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Pengesahan Persetujuan Ekonomi Pemerintah RI dan Chile – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan
- BUMN Merugi - Rapat #Kom6 dengan Deputi Restrukturasi & Pengembangan Usaha KemenBUMN
- Road Map E-Commerce - RDP Komisi 6 dengan PT Pos Indonesia
- Perubahan Nomenklatur – RDP Komisi 6 dengan Pertamina dan Deputi BUMN
- Evaluasi Capaian Kinerja – RDP Komisi 6 dengan Deputi Bidang Usaha, Jasa Keuangan, Jasa Survei KemenBUMN, dan Konsultan PT BNI, PT Mandiri, PT BRI dan PT BTN
- Daya Saing dan Strategi Pemasaran-RDPU Komisi 6 dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan KemenBUMN
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Persetujuan atas RKA K/L 2019 - Raker Komisi 6 dengan Kepala BPKM, Kepala BP Batam dan Kepala BPK Sabang
Tanggal Rapat: 17 Sep 2018, Ditulis Tanggal: 24 Apr 2019,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Kepala BPKM, Kepala BP Batam dan Kepala BPK Sabang
Pada 17 September 2018, Komisi 6 DPR-RI melaksanakan Raker dengan Kepala BPKM, Kepala BP Batam dan Kepala BPK Sabang tentang persetujuan atas RKA K/L 2019. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Teguh Juwarno dari Fraksi PAN Dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 13:36 WIB. Menurut catatan sekretarat rapat telah ditandatangani 22 anggota dari 9 fraksi.
Sebagai pengantar rapat, Teguh menyampaikan bahwa ia mendapat surat kuasa dari BPK Sabang yang isinya bahwa kepala BPK Sabang memberikan kuasa kepada wakilnya karena Kepala BPK Sabang sedang memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Teguh juga menyampaikan hasil pembahasan akan disampaikan kepada Banggar yang nantinya akan
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kepala BPKM, Kepala BP Batam dan Kepala BPK Sabang
Berikut merupakan pemaparan mitra:
BPKM:
- Sesuai dengan surat dengan BPPN dan Menkeu, pagu anggaran BKPM adalah Rp516.060.891.000. BKPM mengusulkan anggaran kepada Menkeu dan Bappenas adalah Rp200.000.000.000 sehingga
total pagu anggaran adalah Rp716.060.891.000. - Usulan tambahan anggaran digunakan untuk pengembangan OSS, penyediaan lisensi, infrastruktur, validasi dan penyajian data, kegiatan sosialisasi serta bimbingan.
BP Batam:
- BP Batam telah menyampaikan usulan anggaran yang telah ditetapkan dalam surat Menkeu dan Bappenas. BP Batam mengusulkan Rp225M.
- Mengacu pertumbuhan ekonomi di Batam, tahun depan sudah menetapkan target pada 2019 sebesar 7%.
- Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memperbaiki kinerja yaitu dari sisi pembelanjaan yang
dicukupkan dalam melaksanakan tugas ekonomi dan pengembangan industri di Batam dimana tahun depan akan mencapai pertumbuhan eknomi di Batam 70%. - BP Batam setuju dan menyampaikan besaran anggaran sebesar Rp1T dengan usulan tambahan anggaran Rp225M yang telah disampaikan pada 12 September 2018.
BPK Sabang:
- Berdasarkan surat bersama Menkeu dan Bappenas, pagu anggaran adalah Rp221.429.833.000 dan
dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp38.634.062.000, perencanaan sebesar Rp125.095.721.000 dan didalamnya adalah BLU Rp7,7M. - BPK Sabang mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp254M yang akan digunakan untuk pembangunan water front harbour dan belanja dukungan manajemen.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Permasalahan Perniagaan Lada dan Pertimahan - Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
- Harga Ternak Impor - RDPU Komisi 6 Dengan Paguyuban Peternak Rakyat Nasional
- Kesiapan Mudik Lebaran – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN; Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Sruvei, dan Konsultasi Kementerian BUMN
- Pengesahan Protokol Perubahan Perjanjian RI dan Pakistan serta Perjanjian AHKFTA – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan RI
- Ketentuan Realisasi Kredit – RDP Komisi 6 dengan Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia
- Optimalisasi Aset BUMN - RDP Komisi 6 dengan Deputi BUMN
- Kinerja Keuangan dan Operasional serta Kebijakan Hapus Buku Kredit Macet – RDP Komisi 6 dengan Kementerian BUMN dan Dirut BUMN Perbankan
- Pemberlakuan Online Single Submission (OSS) – RDPU Komisi 6 dengan KADIN dan APINDO
- Laporan Pertanggungjawaban APBN 2017 – Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan
- Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBN T.A. 2017 – RDP Komisi 6 dengan Kepala BP Batam dan Kepala BPKS
- Manfaat Holding Migas – RDP Komisi 6 dengan Deputi Bidang Usaha Kementerian BUMN, PT Pertamina Persero dan PT PGN
- RKA K/L, RKP K/L T.A. 2019 dan Penyempurnaan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi dan Program Prioritas Anggaran 2019 – Raker Komisi 6 dengan Ketua KPPU
- RKP K/L dan Alokasi Anggaran Prioritas Tahun 2019 – Raker Komisi 6 dengan Kepala BSN dan BP Batam
- RAPBN 2019 dan Lembaga One Stop Service (OSS) dalam Perizinan Penanaman Modal – RDP Komisi 6 dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Republik Indonesia dan Republik Chile – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan
- RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2019 – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan dan KPPU
- Realisasi Anggaran Tahun 2017 dan Rancangan Anggaran Tahun 2019 – Raker Komisi 6 dengan Kementerian Perindustrian dan Kepala BSN
- Pembahasan DIM RUU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPMUTS) - Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Pengesahan Persetujuan Ekonomi Pemerintah RI dan Chile – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan
- BUMN Merugi - Rapat #Kom6 dengan Deputi Restrukturasi & Pengembangan Usaha KemenBUMN
- Road Map E-Commerce - RDP Komisi 6 dengan PT Pos Indonesia
- Perubahan Nomenklatur – RDP Komisi 6 dengan Pertamina dan Deputi BUMN
- Evaluasi Capaian Kinerja – RDP Komisi 6 dengan Deputi Bidang Usaha, Jasa Keuangan, Jasa Survei KemenBUMN, dan Konsultan PT BNI, PT Mandiri, PT BRI dan PT BTN
- Daya Saing dan Strategi Pemasaran-RDPU Komisi 6 dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan KemenBUMN