Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembicaraan Pendahuluan APBN Tahun 2019 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panja RKP dengan BPS, Kemenkes, Kementan, Koor Panja RKP, BPJT dan Dirjen Kereta Api

Tanggal Rapat: 3 Jul 2018, Ditulis Tanggal: 7 Jul 2020,
Komisi/AKD: Badan Anggaran , Mitra Kerja: Koordinator Panja Pemerintah

Pada tanggal 3 Juli 2018, Badan Anggaran DPR-RI mengadakan Rapat Panja RKP dengan BPS, Kemenkes, Kementan, Koor Panja RKP, BPJT dan Dirjen Kereta Api tentang Pembicaraan Pendahuluan APBN Tahun 2019. Rapat Panja RKP dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: jawapos.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Koordinator Panja Pemerintah
  • Koordinator panja RKP menyatakan bahwa akurasi 100% tidak mungkin karena kesejahteraan seseorang bisa jadi tidak miskin lagi, dan isunya data kemiskinan terus menurun. Lalu, bertanya bagaimana kita menghitung garis kemiskinan dan bagaimana pemerintah bisa memastikan subsidi pupuk untuk petani kecil di bawah lahan 0,5 HA, apalagi sekarang subsidi benih tidak ada lagi.

Badan Pusat Statistik (BPS)

  • BPS mengatakan bahwa BPS mengukur kemiskinan dari basic need, untuk kondisi bulan September 2017 sebesar 387 ribu per-kapita/hari.

Kementerian Kesehatan

  • Kemenkes menyampaikan pada program prioritas kesehatan diantaranya yaitu kesehatan ibu anak, penurunan stunting, germas dan pengendalian penyakit, pengawasan obat dan makanan

Kementerian Pertanian

  • Kementan menyampaikan bahwa subsidi dilakukan secara tertutup sesuai perpres. Pupuk bersubsidi atas barang dalam pengawasan, dan dapat memastikan alokasi pupuk bersubsidi diperuntukkan sektor pertanian untuk pangan, budidaya ikan atau udang, pupuk bersubsidi untuk yang luas tambak max 2 HA. Pupuk bersubsidi diberi pelaku usaha tani untuk perkembangan lahan baru, kalau untuk petambak paling luas max 1 HA. Kebutuhan pupuk benar-benar dikawal untuk petani yang luas lahan max 2 HA dan petambak max 1 HA, pengawasan dilakukan berjenjang dilakukan oleh tim komisi pupuk bersubsidi dari pusat hingga daerah.

Dirjen Perkeretaapian

  • Dirjen Perketaapian menyampaikan bahwa total panjang jalur kereta api di Aceh yang akan dijalankan yaitu 33,5 km.

Badan Pengelola Jalan Tol BPJT (BPJT)

  • Badan Pengelola Jalan Tol BPJT (BPJT) mengatakan bahwa pembangunan jalan tol di provinsi Aceh dimana ruas pertama sudah diserahkan ke Hutama Karya melalui perpres. Sekarang tahapan pengadaan tanah setelah selesai baru tahap konstruksi.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan