Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penandatanganan RUU Pertanggungjawaban APBN 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Tanggal Rapat: 26 Jul 2018, Ditulis Tanggal: 25 Jun 2020,
Komisi/AKD: Badan Anggaran , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI→Sri Mulyani

Pada tanggal 26 Juli 2018, Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dengan agenda Penandatanganan RUU Pertanggungjawaban APBN 2017. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Azis S dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Lampung 2 pada pukul 09:45 dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: JejakParlemen)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan RI → Sri Mulyani
  • Sri Mulyani menyampaikan bahwa dirinya atas nama pemerintah dan K/L yang telah menyusun LKPP yang di audit BPK kita ingin mempertanggungjawabkan ke rakyat melalui DPR, ia juga menganggap hubungan dengan banggar berjalan luar biasa baik sehingga RUU ini berjalan konstruktif, serta Kemenkeu juga ingin memperbaiki kualitas pengelolaan negara dari APBN dengan meningkatkan perbaikan akuntabilitas dengan memperhatikan masukan dari Badan Anggaran. Maka dari itu menurut Sri Mulyani dengan disahkannya hari ini, Kemenkeu menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota banggar untuk menyelesaikan Undang-Undang APBN 2017.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan