• Menkumham, Yasonna mengucapkan apresiasi atas penyelesaian pembahasan RUU terutama RUU Pemilu yang selesai tepat waktu. Pemerintah sepakat dengan usulan yang dimaksud untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas prolegnas.
• Yasonna juga menjelaskan hasil monitoring RUU usulan pemerintah yaitu RUU Pemilu telah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Terdapat 6 RUU usulan pemerintah di pembahasan TK 1 yaitu RUU KUHP, RUU PNBP, RUU KUP, RUU Karantina Kesehatan, RUU Terorisme dan RUU Palang Merah. RUU yang sudah disampaikan ke DPR yaitu RUU Sisnas Iptek. Terdapat 7 RUU yang masih disiapkan pemerintah.
• Menkumham menyepakati RUU Sumber Daya Air, RUU Serah Simpan Karya Cetak, sedangkan yang lainnya contohnya RUU Jalan masih ada reservasi tentang ini. Menkumham juga mendapatkan masukan dari pelaku usaha konsen tentang praktik pekerja sosial. Beberapa RUU perlu dibahas secara hati-hati sebelum diluncurkan.

DPD-RI

• DPD RI menyampaikan bahwa formasi perancang undang-undang mengalami. RUU usul DPD yaitu RUU Wawasan Nusantara sudah 8x masa sidang, RUU Ekonomi Kreatif, dan RUU Pemerintahan Kepulauan Perubahan.
• DPD meminta agar dilibatkan pembahasan RUU Pertanahan, Perkoperasian, hubungan pemerintah pusat dan daerah, selain itu DPD RI juga memiliki draf RUU Jalan, mungkin dapat dipakai untuk sandingan RUU agar lebih cepat. DPD RI juga berharap evaluasi prolegnas mengundang DPD agar masukan DPD dapat membantu.

Panitia Perancang Undang-Undang

• Panitia Perancang Undang-Undang mengatakan bahwa RUU Permusikan kalau bisa dilakukan secara simultan dengan RUU Ekonomi Kreatif. RUU ASN ini memang harus diprioritaskan. Panitia Perancang Undang-Undang berharap RUU dari DPD agar didorong sedikit lagi agar dapat segera ditendang. Panitia Perancang Undang-Undang juga berharap RUU Hak Atas Tanah Adat dapat masuk long list.