• PDUI yang membuat Judicial Review (JR).
• PDUI telah melakukan rapat dengan Komisi 9 dan Komisi 10 DPR-RI, bahkan ke Ombudsman RI untuk menyampaikan aspirasi terkait revisi Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran (Dikdok).
• Undang-Undang tentang Dikdok mempunyai cacat bawaan dan tidak ditopang dengan naskah akademiknya.
• Naskah akademik Undang-Undang tentang Dikdok baru dibuat dan isinya penuh dengan kebohongan. 
• Dalam Undang-Undang tentang Dikdok, mahasiswa miskin dapat kuliah kedokteran, tapi dalam praktiknya aturannya diubah-ubah. 
• Asumsi terkait Dokter Layanan Primer (DLP), hanya untuk dokter baru. Ternyata pada praktiknya berbeda di lapangan. 
• Undang-Undang tentang Dikdok mengancam sistem pelayanan masyarakat di garda terdepan.
• Masalah dalam Undang-Undang tentang Dikdok adalah terkait DLP dan uji kompetensi.
• DLP hanya merugikan negara. 
• Uji materil telah dilakukan, karena DLP telah merusak sistem kedokteran. 
• Dalam praktik kedokteran, kolegium yang mengeluarkan surat kompetensi. 
• Masalah dari DLP adalah pada layanannya, bukan pada orangnya.
• Permohonan Judicial Review ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
• DLP adalah dokter umum itu sendiri, tapi di Amerika ada review tersendiri untuk DLP.
• Tidak ada jaminan bahwa semua sarjana kedokteran pasti akan menjadi dokter.
• Mahasiswa tidak dapat lulus apabila belum mengambil profesi.
• Di daerah-daerah sudah terjadi penolakan DLP sejak tahun 2014.
• Secara filosofis, sosial, dan yuridis, DLP tidak layak dipertahankan dalam Undang-Undang tentang Dikdok.
• Undang-Undang tentang Dikdok perlu dilakukan legislative review secara menyeluruh, khususnya yang terkait dengan DLP dan uji kompetensi. 
• Penguatan dokter umum ataupun primer tidak perlu dengan pendidikan formal, melainkan cukup dengan optimalisasi Cepalo Pelvic Disoroportion (CPD) yang sistematis dan terstruktur. 

PDUI Sulawesi Tengah

• PDUI Sulawesi Tengah menolak DLP.
• Dokter Sekunder adalah mereka yang bekerja di Rumah Sakit tipe A, B, dan C.
• Rumah Sakit dan Puskesmas di Sulawesi Tengah, kekurangan dokter dan obat-obatan.
• Puskesmas butuh dokter minimal 2 (dua) orang untuk nantinya dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 
• DLP semakin menambah lama pendidikan dokter, sehingga mengganggu penyebaran dokter.
• Standar layanan masyarakat kontra dengan pendidikan DLP.
• Fakultas kesehatan di Sulawesi yang terakreditasi hanya Fakultas Kedokteran di Universitas Hasanuddin, Makassar.

PDUI Jawa Timur

• Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 hanya terdapat gelar dokter umum dan dokter spesialis, baru pada tahun 2010 terdapat gelar dokter layanan primer.
• Masalah ada di sebaran dokter dan infrastruktur kesehatan.
• Di luar negeri, gelar DLP mengacu pada nama komunitas atau entitas, bukan gelar.
• Di Jawa Timur terdapat 9.000 dokter umum, tapi terdapat 9 rumah sakit yang tidak mempunyai dokter umum.
• CPD terstruktur yang dilakukan lebih kepada bermuatan klinis.
• Program studi DLP lebih mengarah kepada dokter masyarakat. 
• Tujuan dan pengelolaan DLP tidak sinkron, sehingga di Jawa Timur mayoritas menolak DLP.

PDUI Jawa Tengah

• Masalah terkait penyebaran dokter yang tidak merata adalah pada income.
• Kondisi daerah juga menentukan, dokter ingin melakukan praktik di daerah tersebut atau tidak. 

PDUI Sumatera Utara

• Uji kompetensi menghambat dan membuat lama masa studi dari pendidikan dokter.
• Setelah menempuh kuliah 6 (enam) tahun, akan ada koas, dan koas pun diuji oleh dokter yang telah bersertifikasi, kemudian diuji lagi oleh negara. 
• Beberapa orang ikut uji kompetensi 4 (empat) kali setahun, karena tidak lulus. 
• Biaya uji kompetensi setiap universitas berbeda yaitu antara Rp4-5 Juta.
• Apabila tidak lulus uji kompetensi akan di drop out.
• Dokter lulusan luar negeri yang ingin praktik di Indonesia tidak perlu disesuaikan dengan standar Indonesia.

PDUI Sulawesi Selatan

• Undang-Undang tentang Dikdok tidak mengakomodir DLP, harus disesuaikan.
• PDUI Sulawesi Selatan sudah mengikuti uji kompetensi dan telah mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR).
• Penyesatan alumni DLP perlu dicegah.