Tim Pemerintah

• Pada dasarnya, kami menyesuaikan dengan pidana penjara dan denda yang ada pada kejahatan-kejahatan lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman.
• Kami pada dasarnya mengikuti terkait ditentukan berapa dendanya, hanya saja ada alasan yang rasional.
• DIM 100 diitnjau kembali mengenai Perbudakan Seksual. Ini mempunyai kategori yang sama dengan eksploitasi seksual, sehingga pidana dendanya Rp500 Juta disamakan menjadi Rp1 Miliar.
• Kami ada dua Pasal yang belum ada di dalam DIM. Ini dapat disisipkan di hukum acara yaitu:
  • Pemerintah berwenang melakukan penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik yang mengandung muatan TPKS.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik yang mengandung muatan TPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
• Tujuan pasal tersebut agar memberikan cantolan terhadap peraturan yang sudah ada. Tim Penyidik selama ini bekerja terhadap peraturan yang sudah ada, tapi kami akan menguatkan di level undang-undang.
• Selama ini yang dihadapkan oleh Penyidik, orang hanya datang ke Penyidik tapi meminta untuk tidak memproses melainkan hanya men-take down kontennya saja yaitu:
  • Penyidik berwenang membuat suatu data yang terkait TPKS agar tidak dapat diakses selain untuk proses peradilan.
  • Pelaksanaan wewenang dilakukan berdasarkan ketetapan kepala kejaksaan negeri setempat.
• Pelaksanaan selama ini memang pelaksanaan untuk men-take down konten yang dimaksud dengan platform. Ini berbeda dengan konten-konten yang ada di aplikasi. Kalau yang ada di aplikasi itu memang kebiasaan melakukan pengetatan untuk penyitaannya.
• Itu berbeda dengan konten-konten yang melakukan asusila atau pornografi. Berbicara dengan platform itu afiliasinya ada di Amerika Serikat.
• Terkait take down dan suspend. Suspend itu adalah semacam pembekuan sementara kontennya apabila kita ingin memverifikasi itu kita take down atau tidak. Jadi yang kita bilang itu kontennya bukan akunnya.