Supratman Andi Agtas, Fraksi Gerindra menyampaikan hasil Laporan Ketua Panja:

• Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 105 huruf C Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 juncto Pasal 66 huruf D Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib juncto Pasal 57 sampai dengan Pasal 65 Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, Badan Legislasi bertugas melakukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
• Terkait penyusunan RUU tersebut, Badan Legislasi telah membentuk Panitia kerja. Panja bertugas untuk menyusun naskah akademik dan rancangan undang-undang untuk mendukung perkembangan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, serta untuk menjawab dinamika perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan kehidupan kenegaraan sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.