Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

• RUU tentang Jabatan Hakim sangat penting, karena jabatan hakim sering mendapatkan masalah. Diharapkan RUU ini tidak mengganggu independensi hakim.
• Di dalam RUU tentang Jabatan Hakim, tidak boleh menolak perkara dengan alasan belum jelas atau tidak ada hukumnya. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus tegas.
• Berkaitan dengan aspek kemandirian, hakim memiliki status sebagai pejabat negara dan hakim tingkat peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA) sekarang sudah diakui sebagai pejabat negara.
• Mahkamah Agung (MA) dan IKAHI akan menunjuk orang-orang yang akan menjadi Anggota Panja dalam pembahasan RUU tentang Jabatan Hakim.
• IKAHI akan membawa usulan dalam RUU tentang Jabatan Hakim mengenai pengawasan hakim.
• Pengurus pusat IKAHI akan menambahkan tentang kemandirian kekuasaan kehakiman dalam RUU tentang Jabatan Hakim untuk melindungi hakim dalam menjalankan profesinya dan independensinya.
• Kewenangan pengawasan hakim diharapkan tidak mengganggu intervensi kewenangan hakim.
• Rekrutmen, pola karir, kaderisasi, pelaksanaan, pembinaan, dan purna bakti hakim harus dilandasi independensi.
• IKAHI melihat Komisi Yudisial (KY) memiliki kewenangan absolut terhadap masalah etik.
• Pengawasan hakim terdiri dari pengawasan internal dan eksternal. IKAHI akan membahas mengenai idealnya pengawasan hakim terkait kewenangan di KY dan internal MA dalam hal pengawasan etik.
• Adanya Undang-Undang tentang Jabatan Hakim akan mewujudkan dan melindungi hakim dalam menjalankan profesinya.
• Harus ada harmonisasi dari KY dalam pengawasan etik (eksternal) dengan bagian pengawasan internal (MA). Kewenangan KY dengan kewenangan MA tidak ada kesamaan. Jadi, terkadang terjadi bentrok.
• RUU tentang Jabatan Hakim harus membahas masa jabatan hakim, masalah hakim ad hoc, dan hakim militer.

Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI)

• FDHI bukan organisasi, melainkan kumpulan hakim-hakim yang memiliki hobi berdiskusi dengan tujuan memperbaiki peradilan.
• Badan pengawasan tupoksinya adalah pengawasan dalam kekuasaan peradilan.
• FDHI telah membentuk kajian dengan Litbang MA, KY, IKAHI, dan LSM mengenai RUU tentang Jabatan Hakim.
• Jabatan hakim tidak hanya harus merdeka, tapi juga berwibawa. Jabatan hakim bukan untuk orang yang baru coba-coba di bidang hukum, namun juga harus berpengalaman.
• Hakim yang akan direkrut bukan lagi dari fresh graduate, melainkan yang sudah berpengalaman.
• Kualifikasi figur hakim yang ideal antara lain, yaitu terpelajar di bidang hukum (learned), mempunyai skill atau keahlian hukum (skilled), berpengalaman (experienced), dan berintegritas.
• Isu-isu krusial di dalam RUU tentang Jabatan Hakim antara lain; status jabatan hakim, PNS vs Pejabat Negara, rekrutmen hakim tingkat pertama, pembinaan hakim secara komprehensif, tapal batas pengawasan hakim, dan perlindungan jabatan hakim.
• RUU tentang Jabatan Hakim dituntut untuk mampu mengedepankan independensi hakim dan akuntabilitas yudisial. Kedua hal tersebut harus berjalan berbarengan.
• Hakim dalam memutuskan perkara hanya dapat mengabdi pada hukum dan keadilan, bukan pada atasan atau pihak lain.
• FDHI belum melihat ada persoalan krusial untuk membahas usia kerja hakim.
• Hakim ad hoc menjadi tidak penting lagi.