Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penyusunan RUU tentang Statistik - RDPU Baleg dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

Tanggal Rapat: 3 Apr 2023, Ditulis Tanggal: 5 Apr 2023,
Komisi/AKD: Badan Legislasi , Mitra Kerja: Kepala BPS

Pada 3 April 2023, Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI mengadakan RDPU dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) tentang penyusunan RUU tentang Statistik. Rapat dipimpin dan dibuka oleh M. Nurdin dari Fraksi PDIP dapil Jawa Barat 10 pada pukul 13.00 WIB. (Ilustrasi: Info Bekasi)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala BPS
  • Ada beberapa dimensi yang perlu mendapatkan perhatian di dalam rangka melakukan penyempurnaan atau perbaikan terhadap UU tentang Statistik yang lama yaitu soal tata kelola statistik nasional, masih lemahnya kelembagaan statistik, munculnya sumber data baru akibat kemajuan teknologi atau big data, adanya tuntutan modernisasi dalam penyelenggaraan statistik seiring dengan kemajuan teknologi informasi, masih terbatasnya kapasitas SDM statistik, lemahnya pengawasan dalam penyelenggaraan statistik, dan partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam kegiatan statistik.
  • Harapan perubahan RUU Statistik:
    • Menjamin kepastian hukum bagi para penyelenggara kegiatan statistik baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
    • Menjamin kepentingan masyarakat pengguna statistik atas nilai informasi yang diperolehnya.
    • Menjamin kordinasi dan kolaborasi yang lebih kuat agar kegiatan statistik yang dilakukan oleh berbagai pihak berjalan secara efektif dan efisien, tidak/terjadi duplikasi, serta saling mengisi dan saling memperkuat.
    • Mengantisipasi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada penyelenggaraan statistik.
  • Dampak yang diharapkan:
    • Terwujudnya sistem statistik nasional yang efektif, efisien, dan andal.
    • Tersedianya data statistik yang berkualitas untuk kepentingan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
    • Meningkatnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang statistik.
    • Meningkatnya kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan statistik.
    • Meningkatnya kemandirian dan daya saing bangsa.
  • Kendala dan tantangan dalam penyelenggaraan statistik nasional:
    • Tata kelola statistik nasional yang belum terpadu
    • Lemahnya kelembagaan statistik
    • Munculnya sumber data baru (big data)
    • Tuntutan modernisasi penyelenggaraan statistik
    • Terbatasnya kapasitas SDM statistik
    • Lemahnya pengawasan dalam penyelenggaraan statistik
    • Partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam penyelenggaraan statistik
  • Kegiatan yang dilakukan oleh BPS, K/L dan sektor private. Jadi BPS sudah ada dan tinggal dilaksanakan untuk K/L dan daerah. Koordinasi ini mudah namun untuk implementasinya sulit.
  • Termasuk penjaminan kualitas, K/L melakukan kegiatan statistik maka perlu ada jaminan kualitas. Saat ini belum ada masing K/L belum ada jaminan kualitas.
  • Penyedia sumber data melalui sektor swasta dan masyarakat melalui big data, K/L dan daerah serta responden melalui sensus dan survei.
  • Data digital memberikan akses, pertukaran dan penyerahan data melalui sistem infrastruktur statistik nasional atau sisnas kepada walidata nasional dan penyelenggaraan statistik.
  • Presiden memberikan mandat kepada BPS dan Dewan Statistik Nasional, maka perlu ada pertimbangan dan masukan kepada penyelenggara statistik dan pengawasan dan penyelesaian pelanggaran kode etik melalui rekomendasi.
  • Penyelenggara statistik melalui BPS, K/L dan daerah serta sektor swasta dan masyarakat dengan menyelenggarakan kegiatan statistik secara koordinatif, kolaboratif, dan integratif untuk memperkuat SSN.
  • Komunitas statistik melalui perguruan tinggi, organisasi profesi, dan statistisi pakar dan masyarakat untuk pengembangan statistik, pembinaan dan pemenuhan kualitas dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas statistik.





Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan