Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap Hasil Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan DPR-RI tentang Pemberian Tanda Penghargaan kepada Anggota DPR-RI pada Akhir Masa Keanggotaan — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno
- Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap Hasil Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan DPR-RI tentang Pemberian Tanda Penghargaan kepada Anggota DPR-RI pada Akhir Masa Keanggotaan - Rapat Pleno Baleg
- Penyusunan Peraturan DPR-RI tentang Pemberian Penghargaan kepada Anggota DPR RI pada Akhir Masa Keanggotaan – Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR-RI
- Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Menteri Hukum dan HAM
- Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian - Rapat Pleno Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM
- Pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (RUU Pilkada) – Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah dan DPD-RI
- Pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU 1/2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU - Raker Baleg dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM
- Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan – Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Seluruh Fraksi DPR-RI dan Tim Pemerintah
- Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan - Rapat Panja Baleg dengan Tim Ahli Baleg dan Komisi 10 DPR-RI (Pengusul)
- Pembahasan RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2024-2045 - Raker Baleg dengan Menteri PPN dan DPD-RI
- Penyusunan RUU tentang Komoditas Strategis - RDPU Baleg dengan Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Madura dan Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - Rapat Pleno Baleg dengan
- Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian - Rapat Panja Baleg dengan Tenaga Ahli Baleg
- Penjelasan Tim Ahli Baleg DPR-RI terhadap Hasil Kajian atas Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap 52 RUU Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Pengusul RUU (Komisi 2 DPR-RI) dan Tim Ahli Baleg DPR-RI
- Pengambilan Keputusan Hasil Pembahasan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta - Raker Baleg dengan Tim Pemerintah
- Lanjutan Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah - Badan Legislasi DPR RI Rapat Panja RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
- Pembahasan RUU tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 – Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Bambang Brodjonegoro, Prof. Fasli Jalal, dan Lukita Dinarsyah Tuwo
- Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan atas Rancangan Undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta - Badan Legislasi DPR RI Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD RI
- Pembahasan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) – Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Kerja dengan Tim Pemerintah dan Komite 1 DPD-RI
- Harmonisasi 25 RUU Kabupaten/Kota - Rapat Pleno Baleg dengan Komisi 2 DPR-RI
- Pembahasan RUU Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa - Raker Baleg dengan Pemerintah (Menteri Dalam Negeri)
- Harmonisasi RUU tentang Penyiaran - Rapat Pleno Baleg dengan Tim Ahli Baleg
- Pengambilan Keputusan Atas Hasil Harmonisasi 9 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat - Rapat Pleno Baleg dengan
- Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Atas 7 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI, dan Pengusul RUU (Komisi 2 DPR-RI)
- Penjelasan Pengusul RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran - Rapat Pleno Baleg dengan Pengusul
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 - Raker Baleg dengan Menkumham dan DPD-RI
Tanggal Rapat: 24 Aug 2022, Ditulis Tanggal: 14 Oct 2022,Komisi/AKD: Badan Legislasi , Mitra Kerja: DPD-RI
Pada 24 Agustus 2022, Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI melaksanakan Raker dengan Menkumham dan DPD-RI tentang evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Willy Aditya dari Fraksi Nasdem dapil Jawa Timur 11 pada pukul 14.20 WIB. (Ilustrasi: Liputan6.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Hukum dan HAM
- Evaluasi penanganan RUU; Terhadap pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022, perlu disampaikan bahwa dari 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, ada 26 RUU yang disiapkan oleh DPR-RI, 12 disiapkan oleh Pemerintah, dan 2 RUU dari DPD-RI. Dari 26 RUU yang disiapkan DPR-RI, dapat disampaikan sebagai berikut:
- Telah disetujui menjadi UU: 9 RUU
- Tidak dilanjutkan pembahasan: 1 RUU
- Pembicaraan Tingkat 1: 2 RUU
- Menunggu Surat Presiden: 3 RUU
- Menunggu penetapan RUU Usul DPR: 2 RUU
- Proses harmonisasi di Baleg: 2 RUU
- Proses penyusunan: 7 RUU
- Adapun 12 RUU yang disiapkan Pemerintah berdasarkan inventarisasi Baleg, sebagai berikut:
- Telah disetujui menjadi UU: 3 RUU
- Pembicaraan Tingkat 1: 5 RUU
- Menunggu penugasan pembicaraan tingkat 1: 1 RUU
- Proses penyusunan: 3 RUU
- 2 RUU yang disiapkan oleh DPD-RI, sebagai berikut:
- Tidak dilanjutkan pembahasan: 1 RUU
- Pembicaraan TK I (Pansus/tertunda): 1 RUU
- Dari data di atas, disampaikan bahwa perkembangan pencapaian Prolegnas Prioritas 2022, sebagai berikut:
- Telah disetujui menjadi UU: 12 RUU
- Tidak dilanjutkan pembahasan: 2 RUU
- Pembicaraan TK I: 8 RUU
- Menunggu penugasan pembicaraan TK I: 1 RUU
- Menunggu Surpres: 3 RUU
- Menunggu penetapan sebagai usul DPR: 2 RUU
- Proses harmonisasi Baleg: 2 RUU
- Proses penyusunan di DPR dan Pemerintah: 10 RUU
- Dari gambaran capaian legislasi tersebut, walaupun RUU yang telah disetujui UU dalam Prolegnas Prioritas 2022 sebanyak 12 RUU, namun sebenarnya RUU yang telah diselesaikan pembahasan menjadi UU pada tahun 2022 secara keseluruhan ada 23 RUU, dimana 11 RUU lainnya merupakan RUU yang berasal dari kumulatif terbuka.
- Berdasarkan kinerja legislasi tahun 2022, sampai dengan Agustus, diharapkan dalam penyusunan Prolegnas Prioritas 2023 disamping memperlihatkan target 5 tahunan juga memperhatikan kemampuan kita dalam menyelesaikan RUU di tahun 2022 dimana masih menyisakan 28 RUU yang belum diselesaikan. Mengingat berbagai hal tersebut, maka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2023 perlu mempertimbangkan:
- RUU yang masih dalam tahap pembicaraan TK I: 8 RUU
- RUU yang sedang menunggu Surpres: 3 RUU
- Menunggu penetapan Paripurna sebagai RUU usul DPR: 2 RUU
- RUU dalam tahap harmonisasi Baleg: 2 RUU
- RUU dalam tahap penyusunan yang sudah siap diharmonisasi
- Hasil monitoring terhadap 12 RUU Prolegnas Prioritas 2022 yang menjadi tanggungjawab Pemerintah, sebagai berikut:
- 3 RUU sudah disahkan menjadi UU, yaitu:
- UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara
- UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- 6 RUU dalam proses pembahasan TK I di DPR, yaitu:
- RUU tentang Perlindungan Data Pribadi'
- RUU tentang KUHP
- RUU tentang Hukum Acara Perdata
- RUU tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
- RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2 RUU dalam proses permohonan Surat Presiden, yaitu:
- RUU tentang Desain Industri
- RUU tentang Wabah
- 1 RUU masih dalam penajaman substansi di internal pemerintah, yaitu:
- RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasilan
- 3 RUU sudah disahkan menjadi UU, yaitu:
- Dengan telah disahkannya 3 RUU prakarsa pemerintah dan 6 RUU sudah masuk pembahasan TK I, maka kami mengusulkan 4 RUU yang terdapat dalam daftar tunggu, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan dan kebutuhan, untuk dimasukkan dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2022 perubahan, yaitu:
- RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana
- RUU tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- RUU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Pemerintah juga mengusulkan perubahan terhadap Daftar Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024. Terdapat 17 RUU yang diusulkan untuk dilakukan penghapusan dari Daftar Prolegnas Jangka Menenga 2020-2024.
- Disampaikan pula bahwa Pemerintah mendorong dan mendukung pengusulan RUU Kesehatan (sebagai prakarsa DPR-RI) dan RUU Perubahan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (sebagai prakarsa DPD-RI) untuk dimasukan ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2022 perubahan.
DPD-RI
- DPD-RI memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas capaian pembahasan RUU Prolegnas Prioritas 2022.
- Ada 11 RUU dalam daftar Prolegnas dan 15 RUU sebagai kumulatif terbuka yang telah selesai dibahas dan diperoleh persetujuan oleh DPR-RI dan Pemerintah. 4 RUU dari Pemerintah dan 11 RUU dari DPR-RI.
- DPD-RI mencatat ada RUU Inisiatif DPD-RI belum satupun dapat dibahas, karena masih menunggu pembahasan DPR-RI.
- DPD-RI memiliki 2 RUU dalam daftar Prolegnas Prioritas 2022, yaitu RUU tentang Daerah Kepulauan dan RUU Badan Usaha Milik Desa. Untuk itu berharap kedua RUU ini agar dilanjutkan dengan pembahasan-pembahasannya.
- DPD-RI juga telah menganalisa sejumlah RUU yang telah disusun DPD-RI dalam kurun waktu 2020-2022 dan mengusulkan RUU sebagai usul prioritas Prolegnas 2023, yaitu:
- RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- RUU tentang Bahasa Daerah
- RUU tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
- RUU tentang Perubahan atas UU No, 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- RUU tentang Pelayanan Publik
- RUU tentang Pemerintahan Digital
- RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap Hasil Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan DPR-RI tentang Pemberian Tanda Penghargaan kepada Anggota DPR-RI pada Akhir Masa Keanggotaan — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno
- Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap Hasil Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan DPR-RI tentang Pemberian Tanda Penghargaan kepada Anggota DPR-RI pada Akhir Masa Keanggotaan - Rapat Pleno Baleg
- Penyusunan Peraturan DPR-RI tentang Pemberian Penghargaan kepada Anggota DPR RI pada Akhir Masa Keanggotaan – Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR-RI
- Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Menteri Hukum dan HAM
- Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian - Rapat Pleno Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM
- Pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (RUU Pilkada) – Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah dan DPD-RI
- Pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU 1/2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU - Raker Baleg dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM
- Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan – Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Seluruh Fraksi DPR-RI dan Tim Pemerintah
- Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan - Rapat Panja Baleg dengan Tim Ahli Baleg dan Komisi 10 DPR-RI (Pengusul)
- Pembahasan RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2024-2045 - Raker Baleg dengan Menteri PPN dan DPD-RI
- Penyusunan RUU tentang Komoditas Strategis - RDPU Baleg dengan Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Madura dan Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - Rapat Pleno Baleg dengan
- Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian - Rapat Panja Baleg dengan Tenaga Ahli Baleg
- Penjelasan Tim Ahli Baleg DPR-RI terhadap Hasil Kajian atas Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap 52 RUU Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Pengusul RUU (Komisi 2 DPR-RI) dan Tim Ahli Baleg DPR-RI
- Pengambilan Keputusan Hasil Pembahasan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta - Raker Baleg dengan Tim Pemerintah
- Lanjutan Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah - Badan Legislasi DPR RI Rapat Panja RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
- Pembahasan RUU tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 – Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Bambang Brodjonegoro, Prof. Fasli Jalal, dan Lukita Dinarsyah Tuwo
- Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan atas Rancangan Undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta - Badan Legislasi DPR RI Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD RI
- Pembahasan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) – Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Kerja dengan Tim Pemerintah dan Komite 1 DPD-RI
- Harmonisasi 25 RUU Kabupaten/Kota - Rapat Pleno Baleg dengan Komisi 2 DPR-RI
- Pembahasan RUU Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa - Raker Baleg dengan Pemerintah (Menteri Dalam Negeri)
- Harmonisasi RUU tentang Penyiaran - Rapat Pleno Baleg dengan Tim Ahli Baleg
- Pengambilan Keputusan Atas Hasil Harmonisasi 9 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat - Rapat Pleno Baleg dengan
- Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Atas 7 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI, dan Pengusul RUU (Komisi 2 DPR-RI)
- Penjelasan Pengusul RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran - Rapat Pleno Baleg dengan Pengusul