Firman Soebagyo (Fraksi Partai Golkar), Ketua Panja

• Sebagai Ketua Panja RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2016, Firman menyampaikan laporan hasil kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2016 yang telah intensif dibicarakan pada 19-20 Januari 2016 di Wisma Kopo. Hasil dari Rapat Panja tersebut telah ditetapkan sebanyak 40 (empat puluh) RUU yang menjadi prioritas di tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut:
  • Sebanyak 14 (empat belas) RUU merupakan RUU yang telah memasuki pembicaraan Tingkat 1.
  • Sebanyak 3 (tiga) RUU merupakan RUU yang sedang menunggu dikeluarkan surat presidennya.
  • Sebanyak 5 (lima) RUU merupakan RUU yang sedang diharmonisasi di Badan Legislasi DPR-RI.
  • Sebanyak 18 (delapan belas) RUU merupakan RUU usulan baru dari DPR-RI, Pemerintah, dan DPD.
    

Kemudian, Panja telah menetapkan penambahan Prolegnas Tahun 2015-2019 sebanyak 8 (delapan) RUU, dengan rincian sebagai berikut:

• RUU tentang Pengampunan Pajak
• RUU tentang Perkelapasawitan
• RUU tentang Kedaulatan Sandang Nasional/RUU tentang Pertekstilan
• RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
• RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
• RUU tentang Keamanan Laut
• RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
• RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
  

Panja juga telah menetapkan Prolegnas Prioritas Perubahan Tahun 2016 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) RUU. Namun, masih terdapat 3 (tiga) RUU yang belum mendapatkan kesepakatan terkait pengusulnya. Rincian 3 RUU tersebut sebagai berikut:

• RUU tentang Kitab Hukum Pemilu (Nomor urut 26)
• RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Nomor urut 31)
• RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Nomor urut 32)
  

Menteri Hukum dan HAM RI

• Menteri Hukum dan HAM merespon baik atas paparan Laporan Ketua Panja RUU Prolegnas.
• Menkumham menyatakan bahwa revisi Undang-Undang tentang Migas dan Pertambangan Minerba menjadi rumusan undang-undang yang strategis.
• Menkumham telah menyiapkan drafnya. 
• Menkumham bertanya terkait revisi Undang-Undang tentang Migas dan revisi Undang-Undang tentang Pertambangan Minerba jika pengusulnya dibagi menjadi dua, antara DPR dan Pemerintah.