Pimpinan Komisi 8 - Deding Ishak

• Komisi 8 mengusulkan RUU prioritas yaitu RUU Disabilitas, RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU), RUU Corporate Social Responsibility (CSR), dan RUU Praktik Pekerja Sosial. RUU Disabilitas sudah disahkan menjadi UU. RUU PIHU akan diusulkan pada paripurna besok sebagai RUU usul inisiatif DPR. RUU CSR yang selanjutnya sudah disiapkan, dan akan ada penyusunan RUU Praktik Pekerja Sosial
• RUU Kekerasan/Kejahatan Seksual sedang disiapkan karena Komisi 8 mendapatkan amanah untuk membahas RUU tersebut.
• Pada prinsipnya, Komisi 8 tidak memiliki perubahan pada Prolegnas Prioritas 2016.

Pimpinan Komisi 5 - Fary D.

• RUU Jasa Konstruksi (Jakon) diharapkan dapat disahkan menjadi UU dalam masa sidang ini. Komisi 5 sudah menetapkan 253 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan masih ada 100an DIM yang akan dibahas.
• RUU Arsitek sudah turun Surat Presidennya dan Komisi 5 sedang menunggu keputusan Badan Musyawarah (Bamus) RUU tersebut akan dibahas dimana.
• RUU tentang Jalan sedang disusun drafnya.
• 3 RUU diatas merupakan RUU yang menjadi fokus pembahasan di Komisi 5.
• Target RUU Jakon akan selesai di masa sidang ini dan RUU Arsitek juga bisa selesai.
• Komisi 5 sedang giat-giatnya, terutama karena kemarin dikunjungi pramugari dan pilot.

Perwakilan Komisi 2 - Rufinus

• RUU Pilkada masih on going.
• RUU Pertanahan sudah melewati 60 hari namun Surpres belum turun.
• Ada rencana revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
• Diharapkan ada tanggapan serius dari Pemerintah terkait Surpres yang tidak kunjung keluar.

Pimpinan Pansus RUU Paten - John A.

• RUU ini merupakan RUU usul Pemerintah yang mulai dibahas pada masa sidang ke-4 tahun lalu.
• Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) sebagai perwakilan Pemerintah merupakan pembahas RUU ini.
• RUU ini baru dibahas tahun 2014-2015 dengan DPR dan sudah dibahas selama 5 kali masa sidang. Selama 5 kali masa sidang tersebut telah dilakukan 2 kali Rapat Kerja (raker), 1 kali Rapat Dengar Pendapat (RDP), 7 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dan 18 kali Rapat Panitia Kerja (Panja), serta kunjungan kerja (kunker) ke 2 negara.
• RUU ini terdiri dari 9 bab dan 707 DIM.
• Saat ini sedang dalam tahap tim perumus.
• Pada masa sidang ke-5, dibahas hal-hal yang terkait dengan materi, definisi imbalan, badan usaha, dan usulan pembentukan badan.
• Pimpinan Pansus optimis pada masa sidang ini dapat disahkan.

Pimpinan RUU Wawasan Nusantara - Martin

• RUU ini merupakan RUU usul Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
• RUU ini berkali-kali dijadwalkan rapat sejak Desember kemarin, tetapi belum kuorum. Jadi, belum dilaporkan jadwal kedepannya. Pada akhir bulan lalu, akhirnya terpenuhi kuorum dengan 6 Fraksi hadir. Diharapkan di rapat selanjutnya bisa kembali kuorum.

Pimpinan Komisi 9 - Pius L.

• RUU yang dibahas oleh Komisi 9 sekarang adalah RUU Perlindungan Pekerja Indonesia Luar Negeri (PPILN) dan RUU Kebidanan.
• Untuk RUU PPILN sudah dilakukan 2 kali raker dan sekarang sampai di DIM 39. RUU PPILN sudah dibahas di 2 kali masa sidang. Komisi 9 memperpanjang masa RUU pada masa sidang berikutnya. Dihara[kan tahun ini RUU tersebut selesai. Persoalan di RUU PPILN adalah untuk mempertemukan kepentingan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP3TKI)
• RUU Kebidanan baru diterima draftnya oleh Komisi 9 dan masa sidang ini sedang dibahas.

Pimpinan Pansus Minuman Beralkohol (Minol) - Arwani

• Pansus Minol sudah melakukan beberapa rapat di masa sidang ke-4 dan terdapat 140 DIM dari Pemerintah. Siang in, rencananya ada rapat Pansus Minol namun tidak jadi karena tidak kuorum.
• Pimpinan Pansus Minol ingin membuat UU yang berkualitas.
• Pansus Minol meminta pembahasan dari Baleg mengenai keberadaan Pansus ini karena masa sidang ini Pansus Minol maksimal selesai.

Pimpinan Komisi 7 - Gus Irawan

• Di masa sidang ini, RUU Migas dan Minerba akan disampaikan ke Baleg untuk diharmonisasi.
• Komunikasi sudah dilakukan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tidak mengulangi kesalahan.

Pimpinan Komisi 3

• RUU yang sedang dibahas Komisi 3 saat ini adalah RUU tentang KUHP yang telah memasuki masa perpanjangan karena telah dibahas sejak masa persidangan 4 Tahun Sidang 2014-2015 (lebih dari 3 Masa Persidangan).
• RUU lainnya adalah RUU tentang Jabatan Hakim yang telah disampaikan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pimpinan Komisi 11

• Komisi 11 mendapatkan penugasan pembahasan RUU yang berasal dari Pemerintah, yaitu RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, RUU tentang Pengampunan Pajak, dan pembahasan ratifikasi.
• Komisi 11 mengusulkan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, yaitu RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
• Kendala yang dihadapi oleh Komisi 11 dalam melakukan pembahasan adalah terkait dengan dukungan anggaran yang terbatas.

Pimpinan Pansus Merek - Desy

• Pansus ini dibentuk dan mulai membahas pada masa persidangan 4 tahun sidang 2014-2015.
• Pembahasan RUU tentang Merek sudah memasuki 5 kali masa sidang dan sudah mendapatkan perpanjangan waktu sebanyak 3 kali masa sidang.
• Berdasarkan Rapat Panja yang telah dilakukan, Panja dan Pemerintah telah sepakat untuk melakukan perubahan judul RUU, yang semula “RUU tentang Merek” berubah menjadi “RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis”.
• Kendala pembahasan RUU tentang Merek selama ini adalah rapat-rapat yang tidak kuorum, hal ini dikarenakan kesibukan Anggota Pansus di beberapa Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya.