Rangkuman Terkait
- Penjelasan Pengusul RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran - Rapat Pleno Baleg dengan Pengusul
- Penyusunan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta - Rapat Panja Baleg dengan Tim Ahli Baleg
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta — Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI dengan Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI
- Pengambilan Keputusan Hasil Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU (Komisi 9 DPR-RI)
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bamus Suku Betawi dan Kaukus Muda Betawi
- Penyusunan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta - RDPU Baleg dengan Pakar dan Akademisi
- Penyusunan RUU tentang Statistik - Rapat Pleno Baleg dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
- Penyusunan RUU Ombudsman - Rapat Panja Baleg dengan Tim Ahli Baleg
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Penyusunan RUU tentang Perubahan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI - Rapat Pleno Baleg DPR-RI
- Substansi RUU tentang Statistik - Rapat Panja Baleg dengan Tenaga Ahli Baleg
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi - Rapat Pleno Baleg dengan Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas)
- Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi — Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Tim Ahli Badan Legislasi DPR-RI
- Harmonisasi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi - RDP Baleg dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM
- Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 - Rapat Pleno Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI
- Pengambilan Keputusan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa – Baleg DPR-RI Rapat Pleno dengan Seluruh Fraksi di DPR-RI
- Pemantauan dan Peninjauan UU tentang Sandang - RDP Baleg dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian
- Pemantauan dan Peninjauan UU terkait Sandang - RDPU Baleg dengan Elis Masitoh (Pemerhati Tekstil) dan Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB)
- Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang terkait Sandang — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
- Hasil Harmonisasi 12 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg DPR-RI dan Pengusul (Komisi 2 DPR-RI)
- Penyusunan RUU tentang Desa - Rapat Pleno Baleg dengan Tim Ahli
- Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas - Rapat Pleno Baleg dengan Pengusul
- Hasil Kajian Harmonisasi 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Tenaga Ahli Baleg DPR-RI, dan Pengusul (Komisi 2 DPR-RI)
- Presentasi Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang terkait Sandang - Rapat Pleno Baleg dengan Tenaga Ahli Baleg DPR-RI
- Rencana Perubahan Undang Undang (UU) tentang Komisi Yudisial (KY) — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Pleno dengan Komisi Yudisial
- Rencana Perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia - Rapat Pleno Baleg dengan Ombudsman RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Lanjutan Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Bab IX tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Dimulai dari DIM 6789) — Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg DPR RI, Tim Pemerintah dan DPD RI
Tanggal Rapat: 18 Sep 2020, Ditulis Tanggal: 12 Oct 2020,Komisi/AKD: Badan Legislasi , Mitra Kerja: Tim Pemerintah, Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI, dan DPD RI
Pada 18 September 2020, Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI mengadakan Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg, Tim Pemerintah dan DPD RI mengenai Lanjutan Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Bab IX tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Dimulai dari DIM 6789). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Supratman dari Fraksi Partai Gerindra dapil Sulawesi Tenggara pada pukul 10:35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: Jejak Parlemen)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Tim Pemerintah, Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI, dan DPD RI
TA Baleg:
- DIM 6789
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait penambahan pasa 24A
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra:
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat:
- PKS: Tetap
- PAN:
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6790
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait penambahan pasa 24A
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra:
- Partai NasDem: Tetap
- PKB:
- Partai Demokrat:
- PKS: Tetap
- PAN:
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6797
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta Penjelasan Pemerintah
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra: Diubah
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Tetap
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6803
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan ketentuan pasal 26
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra:
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Tetap
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6810
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan ketentuan ayat (2)
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra:
- Partai NasDem: Perlu penjelasan Pemerintah
- PKB: Dihapus
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Diubah
- PAN: Diubah
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Meminta penjelasan Pemerintah
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6816
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Tetap
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra:
- Partai NasDem: Meminta penjelasan Pemerintah
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat:
- PKS: Pendalaman
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Meminta penjelasan Pemerintah
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6818
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan pasal 31
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra:
- Partai NasDem: Meminta penjelasan Pemerintah
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Tetap
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6821
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra:
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Tetap
- PAN: Mengusulkan perubahan kepada UU yang lama
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6825
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Tetap
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra:
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Tetap
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6830
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait penambahan pasal 32A
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra:
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Dihapus
- Partai Demokrat:
- PKS: Dihapus
- PAN: Dihapus
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Meminta penjelasan Pemerintah
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6835
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait penambahan pasal 33A
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra: Dihapus
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Tetap
- PAN: Mengusulkan perubahan
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6836
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan pasal 33A
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra: Dihapus
- Partai NasDem: Pengawasan dan pelayanan atas perpindahan barang di atas KEK
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Tetap
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6842
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra: Diubah
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Perubahan substansi KEK
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Tetap
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6853
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra:
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Pendalaman
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Meminta penjelasan Pemerintah
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6856
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra: Diubah
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Pending
- PAN: Diubah
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6866
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra:
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat:
- PKS: Pending
- PAN:
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6869
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra: Dihapus
- Partai NasDem:
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Pending
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Meminta penjelasan Pemerintah
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6873
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra: Tetap
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Tetap
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6888
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra: Tetap
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Diubah
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6900
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan terkait frasa “cukai”
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra: Tetap
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Diubah
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6909 Ayat 6
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
- Partai Golkar: Diubah
- Partai Gerindra: Tetap
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Tetap
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6910 Ayat 7
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra: Tetap
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Mengusulkan perubahan
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Meminta penjelasan Pemerintah
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
Tim Pemerintah:
- BLU sebenarnya pola dan esensinya kalau dalam BLU pendapatan bisa langsung digunakan. Jadi pola bisnis entitas dan usahanya itu dilakukan Pemerintah karena bersifat jasa Persyaratan sudah diatur di dalam PP dan kami akan kutip lagi di dalam penjelasan.
- Esensinya untuk KEK di pariwisata ada usaha dan mereka membutuhkan bahan baku seperti contohnya daging impor. Untuk itu dipakai istilah barang modal habis pakai. Esensinya barang modal seperti itu tidak bisa keluar dari KEK dan ini sudah diatur dalam PMK yang sekarang.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penjelasan Pengusul RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran - Rapat Pleno Baleg dengan Pengusul
- Penyusunan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta - Rapat Panja Baleg dengan Tim Ahli Baleg
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta — Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI dengan Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI
- Pengambilan Keputusan Hasil Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU (Komisi 9 DPR-RI)
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bamus Suku Betawi dan Kaukus Muda Betawi
- Penyusunan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta - RDPU Baleg dengan Pakar dan Akademisi
- Penyusunan RUU tentang Statistik - Rapat Pleno Baleg dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
- Penyusunan RUU Ombudsman - Rapat Panja Baleg dengan Tim Ahli Baleg
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Penyusunan RUU tentang Perubahan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI - Rapat Pleno Baleg DPR-RI
- Substansi RUU tentang Statistik - Rapat Panja Baleg dengan Tenaga Ahli Baleg
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi - Rapat Pleno Baleg dengan Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas)
- Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi — Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Tim Ahli Badan Legislasi DPR-RI
- Harmonisasi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi - RDP Baleg dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM
- Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 - Rapat Pleno Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI
- Pengambilan Keputusan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa – Baleg DPR-RI Rapat Pleno dengan Seluruh Fraksi di DPR-RI
- Pemantauan dan Peninjauan UU tentang Sandang - RDP Baleg dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian
- Pemantauan dan Peninjauan UU terkait Sandang - RDPU Baleg dengan Elis Masitoh (Pemerhati Tekstil) dan Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB)
- Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang terkait Sandang — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
- Hasil Harmonisasi 12 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg DPR-RI dan Pengusul (Komisi 2 DPR-RI)
- Penyusunan RUU tentang Desa - Rapat Pleno Baleg dengan Tim Ahli
- Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas - Rapat Pleno Baleg dengan Pengusul
- Hasil Kajian Harmonisasi 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Tenaga Ahli Baleg DPR-RI, dan Pengusul (Komisi 2 DPR-RI)
- Presentasi Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang terkait Sandang - Rapat Pleno Baleg dengan Tenaga Ahli Baleg DPR-RI
- Rencana Perubahan Undang Undang (UU) tentang Komisi Yudisial (KY) — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Pleno dengan Komisi Yudisial
- Rencana Perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia - Rapat Pleno Baleg dengan Ombudsman RI