Lanjutan Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Bab IX tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Dimulai dari DIM 6789) — Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg DPR RI, Tim Pemerintah dan DPD RI

Tanggal Rapat: 18 Sep 2020, Ditulis Tanggal: 12 Oct 2020,
Komisi/AKD: Badan Legislasi , Mitra Kerja: Tim Pemerintah, Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI, dan DPD RI

Pada 18 September 2020, Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI mengadakan Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg, Tim Pemerintah dan DPD RI mengenai Lanjutan Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Bab IX tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Dimulai dari DIM 6789). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Supratman dari Fraksi Partai Gerindra dapil Sulawesi Tenggara pada pukul 10:35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: Jejak Parlemen)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Tim Pemerintah, Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI, dan DPD RI

TA Baleg:

DIM 6789
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
  - PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait penambahan pasa 24A
  - Partai Golkar: Tetap
  - Partai Gerindra:
  - Partai NasDem: Tetap
  - PKB: Tetap
  - Partai Demokrat:
  - PKS: Tetap
  - PAN:
  - PPP: Tetap
  - DPD-RI: Tetap
DIM 6790
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
  - PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait penambahan pasa 24A
  - Partai Golkar: Tetap
  - Partai Gerindra:
  - Partai NasDem: Tetap
  - PKB:
  - Partai Demokrat:
  - PKS: Tetap
  - PAN:
  - PPP: Tetap
  - DPD-RI: Tetap
DIM 6797
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
  - PDI-P: Meminta Penjelasan Pemerintah
  - Partai Golkar: Tetap
  - Partai Gerindra: Diubah
  - Partai NasDem: Tetap
  - PKB: Tetap
  - Partai Demokrat: Tetap
  - PKS: Tetap
  - PAN: Tetap
  - PPP: Tetap
  - DPD-RI: Tetap
DIM 6803
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
  - PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan ketentuan pasal 26
  - Partai Golkar: Tetap
  - Partai Gerindra:
  - Partai NasDem: Tetap
  - PKB: Tetap
  - Partai Demokrat: Tetap
  - PKS: Tetap
  - PAN: Tetap
  - PPP: Tetap
  - DPD-RI: Tetap
DIM 6810
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
  - PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan ketentuan ayat (2)
  - Partai Golkar: Tetap
  - Partai Gerindra:
  - Partai NasDem: Perlu penjelasan Pemerintah
  - PKB: Dihapus
  - Partai Demokrat: Tetap
  - PKS: Diubah
  - PAN: Diubah
  - PPP: Tetap
  - DPD-RI: Meminta penjelasan Pemerintah
DIM 6816
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
  - PDI-P: Tetap
  - Partai Golkar: Tetap
  - Partai Gerindra:
  - Partai NasDem: Meminta penjelasan Pemerintah
  - PKB: Tetap
  - Partai Demokrat:
  - PKS: Pendalaman
  - PAN: Tetap
  - PPP: Tetap
  - DPD-RI: Meminta penjelasan Pemerintah
DIM 6818
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
  - PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan pasal 31
  - Partai Golkar: Tetap
  - Partai Gerindra:
  - Partai NasDem: Meminta penjelasan Pemerintah
  - PKB: Tetap
  - Partai Demokrat: Tetap
  - PKS: Tetap
  - PAN: Tetap
  - PPP: Tetap
  - DPD-RI: Tetap
DIM 6821
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
  - PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait
  - Partai Golkar: Tetap
  - Partai Gerindra:
  - Partai NasDem: Tetap
  - PKB: Tetap
  - Partai Demokrat: Tetap
  - PKS: Tetap
  - PAN: Mengusulkan perubahan kepada UU yang lama
  - PPP: Tetap
  - DPD-RI: Tetap
DIM 6825
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
  - PDI-P: Tetap
  - Partai Golkar: Tetap
  - Partai Gerindra:
  - Partai NasDem: Tetap
  - PKB: Tetap
  - Partai Demokrat: Tetap
  - PKS: Tetap
  - PAN: Tetap
  - PPP: Tetap
  - DPD-RI: Tetap
DIM 6830
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
  - PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait penambahan pasal 32A
  - Partai Golkar: Tetap
  - Partai Gerindra:
  - Partai NasDem: Tetap
  - PKB: Dihapus
  - Partai Demokrat:
  - PKS: Dihapus
  - PAN: Dihapus
  - PPP: Tetap
  - DPD-RI: Meminta penjelasan Pemerintah
DIM 6835
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
  - PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait penambahan pasal 33A
  - Partai Golkar: Tetap
  - Partai Gerindra: Dihapus
  - Partai NasDem: Tetap
  - PKB: Tetap
  - Partai Demokrat: Tetap
  - PKS: Tetap
  - PAN: Mengusulkan perubahan
  - PPP: Tetap
  - DPD-RI: Tetap
DIM 6836
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
  - PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan pasal 33A
  - Partai Golkar: Tetap
  - Partai Gerindra: Dihapus
  - Partai NasDem: Pengawasan dan pelayanan atas perpindahan barang di atas KEK
  - PKB: Tetap
  - Partai Demokrat: Tetap
  - PKS: Tetap
  - PAN: Tetap
  - PPP: Tetap
  - DPD-RI: Tetap
DIM 6842
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
  - PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
  - Partai Golkar: Tetap
  - Partai Gerindra: Diubah
  - Partai NasDem: Tetap
  - PKB: Perubahan substansi KEK
  - Partai Demokrat: Tetap
  - PKS: Tetap
  - PAN: Tetap
  - PPP: Tetap
  - DPD-RI: Tetap
DIM 6853
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
  - PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
  - Partai Golkar: Tetap
  - Partai Gerindra:
  - Partai NasDem: Tetap
  - PKB: Tetap
  - Partai Demokrat: Tetap
  - PKS: Pendalaman
  - PAN: Tetap
  - PPP: Tetap
  - DPD-RI: Meminta penjelasan Pemerintah
DIM 6856
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
  - PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
  - Partai Golkar: Tetap
  - Partai Gerindra: Diubah
  - Partai NasDem: Tetap
  - PKB: Tetap
  - Partai Demokrat: Tetap
  - PKS: Pending
  - PAN: Diubah
  - PPP: Tetap
  - DPD-RI: Tetap
DIM 6866
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
  - PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
  - Partai Golkar: Tetap
  - Partai Gerindra:
  - Partai NasDem: Tetap
  - PKB: Tetap
  - Partai Demokrat:
  - PKS: Pending
  - PAN:
  - PPP: Tetap
  - DPD-RI: Tetap
DIM 6869
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
  - PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
  - Partai Golkar: Tetap
  - Partai Gerindra: Dihapus
  - Partai NasDem:
  - PKB: Tetap
  - Partai Demokrat: Tetap
  - PKS: Pending
  - PAN: Tetap
  - PPP: Tetap
  - DPD-RI: Meminta penjelasan Pemerintah
DIM 6873
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
  - PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
  - Partai Golkar: Tetap
  - Partai Gerindra: Tetap
  - Partai NasDem: Tetap
  - PKB: Tetap
  - Partai Demokrat: Tetap
  - PKS: Tetap
  - PAN: Tetap
  - PPP: Tetap
  - DPD-RI: Tetap
DIM 6888
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
  - PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
  - Partai Golkar: Tetap
  - Partai Gerindra: Tetap
  - Partai NasDem: Tetap
  - PKB: Tetap
  - Partai Demokrat: Tetap
  - PKS: Diubah
  - PAN: Tetap
  - PPP: Tetap
  - DPD-RI: Tetap
DIM 6900
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
  - PDI-P: Meminta penjelasan terkait frasa “cukai”
  - Partai Golkar: Tetap
  - Partai Gerindra: Tetap
  - Partai NasDem: Tetap
  - PKB: Tetap
  - Partai Demokrat: Tetap
  - PKS: Diubah
  - PAN: Tetap
  - PPP: Tetap
  - DPD-RI: Tetap
DIM 6909 Ayat 6
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
  - PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
  - Partai Golkar: Diubah
  - Partai Gerindra: Tetap
  - Partai NasDem: Tetap
  - PKB: Tetap
  - Partai Demokrat: Tetap
  - PKS: Tetap
  - PAN: Tetap
  - PPP: Tetap
  - DPD-RI: Tetap
DIM 6910 Ayat 7
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
  - PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
  - Partai Golkar: Tetap
  - Partai Gerindra: Tetap
  - Partai NasDem: Tetap
  - PKB: Tetap
  - Partai Demokrat: Tetap
  - PKS: Mengusulkan perubahan
  - PAN: Tetap
  - PPP: Tetap
  - DPD-RI: Meminta penjelasan Pemerintah

Tim Pemerintah:

BLU sebenarnya pola dan esensinya kalau dalam BLU pendapatan bisa langsung digunakan. Jadi pola bisnis entitas dan usahanya itu dilakukan Pemerintah karena bersifat jasa Persyaratan sudah diatur di dalam PP dan kami akan kutip lagi di dalam penjelasan.
Esensinya untuk KEK di pariwisata ada usaha dan mereka membutuhkan bahan baku seperti contohnya daging impor. Untuk itu dipakai istilah barang modal habis pakai. Esensinya barang modal seperti itu tidak bisa keluar dari KEK dan ini sudah diatur dalam PMK yang sekarang.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com

JejakParlemen.id

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Lanjutan Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Bab IX tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Dimulai dari DIM 6789) — Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg DPR RI, Tim Pemerintah dan DPD RI

Pemaparan Mitra

Pemantauan Rapat

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan