Rangkuman Terkait
- Penjelasan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan (Omnibus Law) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Tim Ahli Baleg DPR-RI
- Penjelasan terhadap Penyusunan RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law) - Rapat Pleno Baleg dengan Tim Ahli Baleg DPR-RI
- Pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 - Raker Baleg dengan Menkumham RI dan PPUU DPD-RI
- Hasil Penyempurnaan Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI atas RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) — Rapat Panja dengan Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI
- Masukan dan Pandangan terkait Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan - Raker Baleg dengan Wakil Menteri Kesehatan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan - RDPU Baleg dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (Omnibus Law) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Koordinator Advokasi BPJS Watch dan Ketua Pemerhati Pendidikan Kedokteran Pelayanan Kesehatan (P2KPK)
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia) dan Perhimpunan Pengusaha Klinik Indonesia (PERKLIN)
- Masukan dan Pandangan Terhadap Penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Kesehatan (Omnibus Law) — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
- Pandangan dan Masukan terhadap Penyusunan RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law) - RDPU Baleg dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI), dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI)
- Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (POM) - Rapat Pleno Baleg dengan Pengusul RUU POM (Komisi 9 DPR-RI)
- Pengambilan Keputusan dalam Rangka Harmonisasi Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU
- Penyusunan RUU Kesehatan - RDPU Baleg dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI), dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI)
- Masukan/Pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tokoh Adat Bali dan Produsen Minuman Beralkohol Tradisional
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU
- Pembahasan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Papua Utara — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg DPR-RI dan Pengusul RUU
- Penjelasan Pengusul atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Mahkamah Konstitusi — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU (Fraksi PKB)
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkoh — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Mandiri Graha Persada, PT Jaddi Internasional, PT Asti Dama Adhimukti, dan PT Balihai Brewery Indonesia
- Pembahasan RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tomini Raya, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Parigi, dan RUU tentang Pembentukan Kabupaten Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah - Rapat Pleno Baleg dengan Pengusul
- Pengambilan Keputusan atas Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Maluku, dan Kalimantan Selatan — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU (Komisi 2 DPR-RI)
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU PPSK (Komisi 11 DPR-RI)
- Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 - Raker Baleg dengan Menkumham dan DPD-RI
- Pembahasan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Baleg dengan Pengusul dan Tim Ahli Baleg DPR-RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Lanjutan Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Bab IX tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Dimulai dari DIM 6789) — Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg DPR RI, Tim Pemerintah dan DPD RI
Tanggal Rapat: 18 Sep 2020, Ditulis Tanggal: 12 Oct 2020,Komisi/AKD: Badan Legislasi , Mitra Kerja: Tim Pemerintah, Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI, dan DPD RI
Pada 18 September 2020, Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI mengadakan Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg, Tim Pemerintah dan DPD RI mengenai Lanjutan Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Bab IX tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Dimulai dari DIM 6789). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Supratman dari Fraksi Partai Gerindra dapil Sulawesi Tenggara pada pukul 10:35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: Jejak Parlemen)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Tim Pemerintah, Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI, dan DPD RI
TA Baleg:
- DIM 6789
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait penambahan pasa 24A
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra:
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat:
- PKS: Tetap
- PAN:
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6790
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait penambahan pasa 24A
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra:
- Partai NasDem: Tetap
- PKB:
- Partai Demokrat:
- PKS: Tetap
- PAN:
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6797
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta Penjelasan Pemerintah
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra: Diubah
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Tetap
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6803
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan ketentuan pasal 26
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra:
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Tetap
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6810
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan ketentuan ayat (2)
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra:
- Partai NasDem: Perlu penjelasan Pemerintah
- PKB: Dihapus
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Diubah
- PAN: Diubah
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Meminta penjelasan Pemerintah
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6816
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Tetap
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra:
- Partai NasDem: Meminta penjelasan Pemerintah
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat:
- PKS: Pendalaman
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Meminta penjelasan Pemerintah
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6818
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan pasal 31
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra:
- Partai NasDem: Meminta penjelasan Pemerintah
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Tetap
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6821
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra:
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Tetap
- PAN: Mengusulkan perubahan kepada UU yang lama
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6825
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Tetap
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra:
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Tetap
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6830
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait penambahan pasal 32A
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra:
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Dihapus
- Partai Demokrat:
- PKS: Dihapus
- PAN: Dihapus
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Meminta penjelasan Pemerintah
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6835
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait penambahan pasal 33A
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra: Dihapus
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Tetap
- PAN: Mengusulkan perubahan
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6836
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan pasal 33A
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra: Dihapus
- Partai NasDem: Pengawasan dan pelayanan atas perpindahan barang di atas KEK
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Tetap
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6842
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra: Diubah
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Perubahan substansi KEK
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Tetap
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6853
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra:
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Pendalaman
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Meminta penjelasan Pemerintah
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6856
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra: Diubah
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Pending
- PAN: Diubah
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6866
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra:
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat:
- PKS: Pending
- PAN:
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6869
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra: Dihapus
- Partai NasDem:
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Pending
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Meminta penjelasan Pemerintah
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6873
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra: Tetap
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Tetap
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6888
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra: Tetap
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Diubah
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6900
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan terkait frasa “cukai”
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra: Tetap
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Diubah
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6909 Ayat 6
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
- Partai Golkar: Diubah
- Partai Gerindra: Tetap
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Tetap
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Tetap
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- DIM 6910 Ayat 7
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
- PDI-P: Meminta penjelasan Pemerintah
- Partai Golkar: Tetap
- Partai Gerindra: Tetap
- Partai NasDem: Tetap
- PKB: Tetap
- Partai Demokrat: Tetap
- PKS: Mengusulkan perubahan
- PAN: Tetap
- PPP: Tetap
- DPD-RI: Meminta penjelasan Pemerintah
- Tanggapan Fraksi dan DPD-RI
Tim Pemerintah:
- BLU sebenarnya pola dan esensinya kalau dalam BLU pendapatan bisa langsung digunakan. Jadi pola bisnis entitas dan usahanya itu dilakukan Pemerintah karena bersifat jasa Persyaratan sudah diatur di dalam PP dan kami akan kutip lagi di dalam penjelasan.
- Esensinya untuk KEK di pariwisata ada usaha dan mereka membutuhkan bahan baku seperti contohnya daging impor. Untuk itu dipakai istilah barang modal habis pakai. Esensinya barang modal seperti itu tidak bisa keluar dari KEK dan ini sudah diatur dalam PMK yang sekarang.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penjelasan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan (Omnibus Law) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Tim Ahli Baleg DPR-RI
- Penjelasan terhadap Penyusunan RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law) - Rapat Pleno Baleg dengan Tim Ahli Baleg DPR-RI
- Pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 - Raker Baleg dengan Menkumham RI dan PPUU DPD-RI
- Hasil Penyempurnaan Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI atas RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) — Rapat Panja dengan Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI
- Masukan dan Pandangan terkait Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan - Raker Baleg dengan Wakil Menteri Kesehatan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan - RDPU Baleg dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (Omnibus Law) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Koordinator Advokasi BPJS Watch dan Ketua Pemerhati Pendidikan Kedokteran Pelayanan Kesehatan (P2KPK)
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia) dan Perhimpunan Pengusaha Klinik Indonesia (PERKLIN)
- Masukan dan Pandangan Terhadap Penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Kesehatan (Omnibus Law) — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
- Pandangan dan Masukan terhadap Penyusunan RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law) - RDPU Baleg dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI), dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI)
- Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (POM) - Rapat Pleno Baleg dengan Pengusul RUU POM (Komisi 9 DPR-RI)
- Pengambilan Keputusan dalam Rangka Harmonisasi Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU
- Penyusunan RUU Kesehatan - RDPU Baleg dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI), dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI)
- Masukan/Pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tokoh Adat Bali dan Produsen Minuman Beralkohol Tradisional
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU
- Pembahasan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Papua Utara — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg DPR-RI dan Pengusul RUU
- Penjelasan Pengusul atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Mahkamah Konstitusi — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU (Fraksi PKB)
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkoh — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Mandiri Graha Persada, PT Jaddi Internasional, PT Asti Dama Adhimukti, dan PT Balihai Brewery Indonesia
- Pembahasan RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tomini Raya, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Parigi, dan RUU tentang Pembentukan Kabupaten Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah - Rapat Pleno Baleg dengan Pengusul
- Pengambilan Keputusan atas Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Maluku, dan Kalimantan Selatan — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU (Komisi 2 DPR-RI)
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU PPSK (Komisi 11 DPR-RI)
- Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 - Raker Baleg dengan Menkumham dan DPD-RI
- Pembahasan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Baleg dengan Pengusul dan Tim Ahli Baleg DPR-RI