Tim Pemerintah:

• Kementerian ATR/BPN fungsinya saat ini baru berperan sebagai regulator dan administrator, jadi dari sisi pengelolaan manajemen tanah, Kementerian ATR sebagai land manager tidak memiliki tugas dan fungsi tersebut.
• Bank Tanah nantinya merupakan Badan yang dibentuk oleh UU Ciptaker ini atau PP yang secara organisasi akan terdiri dari 3 Organisasi dimana ada Komite Bank Tanah yang terdiri dari para Menteri yang ditunjuk Presiden, yang kedua ada Dewan Pengawas yang terdiri dari unsur ASN dan Profesional (ditetapkan oleh DPR) dan yang ketiga ada Dewan Pelaksana terdiri dari Kepala Badan dan Deputi yang akan disesuaikan.
• Terkait mekanisme kerja setelah tanah tersebut diperoleh, maka akan diberikan HPL sebagai hak untuk mengelola tanah tersebut yang nantinya bisa dimanfaatkan dan tanah tersebut tetap terkendali oleh Bank tanah. Ketentuan tersebut akan diatur pada PP.
• Pada saat dilakukan reforma agraria, dalam hal ini kita merencanakan 20-30% dari tanah untuk kebutuhan reforma agraria.
• Kemungkinan besar Bank Tanah memiliki banyak tanah karena tersebar di seluruh Indonesia yang perolehannya tersebut dari tiga cara memperoleh, yaitu:
  • Kebijakan penetapan Menteri atas hak yang tidak diperpanjang.
  • Sebagai Badan bisa bekerja sama dengan pihak ketiga akan memiliki pendapatan dan membeli tanah lagi.
  • Dengan cara bekerja sama, hibah atau tukar menukar.