Nurdin (Fraksi PDI-P, Jawa Barat 10) membacakan Hasil Laporan Timus/Timsin

• Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam keadaan sehat wal'afiat. 
• Selanjutnya, perkenankan kami atas nama Tim Perumus (Timus)/Tim Sinkronisasi (Timsin) menyampaikan laporan hasil kerja Timus/Timsin dalam merumuskan hasil Pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rapat Panja ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 101 Peraturan DPR-RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.
• Timus/Timsin dalam pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dibentuk pada 4 April 2022 sesuai keputusan Rapat Panja dengan Pemerintah. Pada 4 dan 5 April 2022 Timus/Timsin telah melaksanakan tugasnya dalam merumuskan dan mensinkronisasikan rumusan ketentuan pasal-pasal dukungan dari Tim Ahli dari DPR-RI dan Pemerintah serta Ahli Bahasa. 
• Adapun hal-hal redaksional yang relat, dirumuskan, dan disinkronkan antara lain:
  • Melakukan perbaikan rumusan mengganti kata “Pemerintah" menjadi "Pemerintah Pusat” dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 22;
  • Melakukan perbaikan rumusan Pasal 1 angka 24 terkait definisi "Menteri" dengan menambah frasa “...tugas pernerintahan di bidang perlindungan anak";
  • Melakukan penyempurnaan redaksi Pasal 3 dari frasa “Pengaturan” menjadi "Substansi" dan mereposisi urutan tujuan yang dirumuskan;
  • Melakukan penyempurnaan redaksi Pasal 4 ayat (1) dengan menambah jenis TPKS, yaitu “eksploitasi seksual" dan "kekerasan seksual berbasis elektronik";
  • Melakukan penyempurnaan redaksi Pasal 4 ayat (2) dengan menghapus satu jenis TPKS, yaitu "aborsi";
  • Menyempurnakan redaksi Pasal 15 ayat (1) huruf f;
  • Menyempurnakan redaksi Pasal 16 ayat (2) huruf a dan ayat (4);
  • Menyempurnakan redaksi Pasal 35 ayat (1) terkait kompensasi dari negara untuk korban dan perumusan penjelasan ayat (2) mengenai dana bantuan korban;
  • Menyempurnakan redaksi Pasal 41 ayat (2) dengan menambah kata "medis" dan *pekerja sosial";
  • Melakukan penyempurnaan redaksi Pasal 44 dengan menambah frasa “dalam hal" pada awal kalimat dan menambah "LPSK" setelah frasa "…..Republik Indonesia”;
  • Melakukan penyempurnaan redaksi Pasal 44 ayat (2) dengan mengganti kata "perintah” menjadi “penetapan" dan menghapus frasa "dalam penetapan";
  • Melakukan penyempurnaan redaksi Pasal 44 ayat (3) dengan menghapus kata “perintah" serta dalam ayat (5) kata “perintah" diganti dengan kata “penetapan"; dan
  • Penyempurnaan redaksi penjelasan umum dan redaksi penjelasan pasal per pasal sesuai dengan penyempurnaan dalam norma atau pasal terkait.
• Demikianlah perbaikan redaksional dalam rangka penyempurnaan rumusan dan sinkronisasi atas Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dihasilkan oleh Timus/Timsin, kiranya hasil kerja Timus/Timsin ini dapat diterima oleh Panja. 
• Sebelum kami mengakhiri laporan ini, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para Anggota Timus/Timsin, Wakil Pemerintah, Tim Ahli DPR-RI dan Pemerintah serta Sekretariat yang telah bekerja secara maksimal untuk mendukung kerja Timus/Timsin.