Ach. Baidowi (Fraksi PPP, Jawa Timur 11) membacakan Laporan Ketua Panja RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) 

• Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 105 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah, juncto Pasal 66 huruf e Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib juncto pasal 66 sampai dengan Pasal 75 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, Badan Legislasi bertgas melakukan pengaharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi, sebelum RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR.
• Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang kemudian disepakati dalam Rapat PANJA bersama Pengusul, secara garis besar adalah antara lain sebagai berikut: 
  • Mengubah dan menyempurnakan judul, konsideran menimbang, diktum mengingat dan menetapkan RUU. Disepakati judul RUU menjadi RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan. 
  • Melakukan perubahan dan penyempurnaan secara teknis (legislative drafting) terkait perancangan RUU sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan DPR tentang Pembentukan Undang-Undang.
  • Perubahan dan penyempurnaan ketentuan mengenai kedudukan, komposisi, dan mekanisme pengisian jabatan lembaga majelis tenaga nuklir.
  • Perubahan dan penyempurnaan ketentuan mengenai harga Energi Baru dan Energi Terbarukan.
  • Perubahan dan penyempurnaan ketentuan mengenai insentif, partisipasi masyarakat, ketentuan penutup.
  • Menambahkan rumusan ketentuan mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang.