Forum Komunikasi Pesantren Muadalah (FKPM)

• Forum ini terdiri dari pesantren yang telah diakreditasi Kementerian Agama (Kemenag).
• FKPM sangat mengapresiasi semua pihak yang menginisiasi lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (LPKP).
• FKPM mendorong Badan Legislatif (Baleg) menghilangkan pesantren dan hanya satuan pendidikan murni karena pesantren juga merupakan lembaga ekonomi kerakyatan, dll. Perlu ada perlakuan khusus ke pesantren.
• FKPM, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag RI berpendapat, RUU LPKP urgent karena pesantren berhak atas regulasi setingkat undang-undang dengan beberapa pertimbangan:
  • Fakta pesantren-pesantren telah mendapat pengakuan dari berbagai perguruan tinggi di luar negeri, seperti Mesir, Sudan, Yaman, Maroko, dll jauh sebelum dari Pemerintah Indonesia.
  • Sampai saat ini regulasi tentang pesantren hanya setingkat PMA yang dipandang kurang kuat karena hanya dari sebelah pihak (Pemerintah). Bukan undang-undang, hasil kesepakatan antara legislatif (DPR) dan eksekutif (Pemerintah).
  • Jika aturan tentang pesantren dan pengakuan terhadap pesantren tidak diatur dalam regulasi setingkat undang-undang, maka perwujudan kesetaraan pendidikan terhadap pesantren tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, baik pada aspek regulasi, program kegiatan, maupun anggaran.
• Lembaga pendidikan agama dan non agama yang dikelola swasta 85% tapi anggaran lebih besar pada lembaga pendidikan yang dikelola 15%. Oleh karena urgensinya pesantren, maka RUU ini diusulkan berjudul menjadi RUU Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan.
• FKPM memohon adanya pesantren Muadalah di dalam RUU.
• Alumni pesantren telah berkontribusi bagi pembangunan Bangsa mulai dari Presiden.
• Mitra yang hadir disini mewakili pesantren yang terdiri dari pesantren salaf dan modern.
• Muadalah sudah mencakup seluruh pesantren di Indonesia seperti Lirboyo, Langitan, dan Gontor.
• Jika UU ini diresmikan, maka manfaatnya bukan hanya untuk pesantren tapi seluruh rakyat Indonesia.
• Terdapat tambahan masukan yang diambil dari PMA (Peraturan Menteri Agama) 18 yang belum diakomodir RUU. ada tambahan di Nomor 23-35, yaitu:
  • Dirasah islamiyah adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang tersusun secara sistematik, terstruktur, dan teorganisasi.
  • Pola pendidikan salafiyah adalah sistem pendidikan pesantren yang berbasis kitab kuning berbahasa Arab yang menjadi tradisi keilmuan di pondok pesantren.
  • Pola pendidikan mu’allimin adalah sistem pendidikan pesantren yang bersifat integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra, dan kokurikuler.
• Pasal 4 ayat (1) dihapus.
• FKPM menyarankan penyelenggaraan pesantren ini dihapus karena dikhawatirkan nanti jika tidak dihapus ada pesantren Kristen, dll. FKPM mengusul penyelenggaraan pesantren hanya untuk dan dari kaum muslim.
• Di Bali, pernah ada masalah antara kawan-kawan Nasrani dan Hindu di mana kawan-kawan Nasrani ketika natal mengatakan kelahiran Yesus Putera Sang Hyang Wedi dan hal tersebut menjadi masalah.
• Di Pasal 196 ada beberapa perubahan dan penambahan.
• Di RUU Pasal 202 ayat (4), forum wali santri dapat memberi masukan dalam penyusunan rencana kerja. FKPM meminta agar dihapus.
• Kekhasan dari pesantren adalah dari adanya sentral figur.
• Di Pasal 204 ayat (7) dan (8) ada tambahan usulan sesuai PMA yang diterbitkan Kemenag.
  • Ayat (7) Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan telah dinyatakan lulus pada jenjang satuan pendidikan muadalah diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Ayat (8) Ijazah satuan pendidikan muadalah yang dimaksud pada ayat (7) disamakan dengan ijazah satuan pendidikan formal lainnya.
• Pasal 206 ayat 1 ditambahkan frasa dan ilmu pengetahuan umum.
• Untuk Bab VIII Pasal 214 ayat (2) ada perubahan urutan a, b, c menjadi:
  • (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    • a. Memberikan beasiswa dan/atau bantuan kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren;
    • b. Memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren;
    • c. Mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren; (PERUBAHAN URUTAN)
    • d. Melaporkan apabila mengetahui terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren; (DIHAPUS)
    • e. Mendorong pengembangan mutu dan standar Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren.