Rangkuman Terkait
- Penyusunan dan Pengesahan Rancangan Jadwal Acara Rapat Baleg Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019-2020 - Rapat Internal Badan Legislasi DPR-RI
- Masukan Terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Investor Sektor Keagamaan — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- Masukan Terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Materi Lingkungan Hidup dan Kehutanan — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Guru Besar Universitas Indonesia, Guru Besar Universitas Gadjah Mada dan Guru Besar Universitas Parahyangan
- Masukan RUU Cipta Kerja Bidang Kemudahan dan Persyaratan Investasi — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Akademisi Univ. Ibn Khaldun M. Mova, S.H, LL.M, Ph.D
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Cipta Kerja dengan Materi Bab V (UMKM dan Koperasi) - Badan Legislasi DPR RI Rapat Panja secara virtual dengan Tim Pemerintah dan DPD-RI
- Pembahasan RUU Cipta Kerja - RDPU Baleg Omnibus Law Cipta Kerja dengan Bambang Kesowo, SH, L.LM dan Prof. Dr. Satya Arinanto, SH, M.H
- RUU Cipta Kerja – Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Rektor Universitas Prasetiya Mulya, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI)
- Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja – Badan Legislasi DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Perekonomian RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Ketenagakerjaan RI.
- Laporan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi tentang Perubahan Ketiga atas UU 24/2003 tentang MK dan Perubahan atas UU 5/2014 tentang ASN - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Pleno
- Pandangan atau Masukan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (HPIP) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Jimly Asshiddiqie dan Prof. Adji Samekto
- Harmonisasi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pengusul dari Anggota Fraksi Nasdem
- Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - Audiensi Baleg DPR-RI dengan Pengusul Revisi Undang-Undang ASN
- Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran - Audiensi Baleg DPR-RI dengan Pengusul Revisi UU Pendidikan Kedokteran
- Pembahasan RUU Jasa Konsultan - Audiensi Badan Legislasi DPR-RI dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
- Pembahasan Rancangan Peraturan DPR tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU - Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar pendapat (RDP) dengan Tim Ahli
- Pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 - Raker Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
- Penyusunan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan Prioritas 2020 – Badan Legislasi (Baleg) Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
- Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020 - Badan Legislasi DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menkumham RI dan PPUU DPD RI
- Usulan RUU tentang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga (PRT) masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT)
- Omnibus Law - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Maria Farida
- Pengambilan Keputusan dan Pendapat Fraksi atas Pembahasan Rancangan Peraturan DPR-RI tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) - Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI
- Usulan RUU Perbantuan Militer - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Imparsial (Inisiatif Masyarakat Partisipatif Transisi Berkeadians), Koalisi Masyarakat Sipil Pembela HAM, dan Dewan Pengawas LPP TVRI
- Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas - Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Ahli Badan Legislasi
- Rancangan Peraturan DPR tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) - Badan Legislasi DPR-RI Rapat dengan Tim Ahli Badan Legislasi
- Omnibus Law - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Refly Harun
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Masukan terhadap RUU Cipta Kerja Bidang Media - RDPU (Virtual) Baleg dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Dewan Pers
Tanggal Rapat: 9 Jun 2020, Ditulis Tanggal: 10 Jun 2020,Komisi/AKD: Badan Legislasi , Mitra Kerja: Dewan Pers
Pada 9 Juni 2020, Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) secara virtual dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Dewan Pers tentang masukan terhadap RUU Cipta Kerja bidang media. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Willy Aditya dari Fraksi Nasdem dapil Jawa Timur 11 pada pukul 15:20 WIB. (Ilustrasi: Lampung Today)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)
- Fakta ketergantungan dengan Google:
- Traffic: Media online harus menyesuaikan algoritma di Google agar beritanya masuk page 1 Google. Sumber traffic dari Google cukup signifikan bahkan ada program Search Engine Marketing (SEM) yang sifatnya berbayar agar beritanya masuk di page 1 Google.
- Revenue: Media online jika mau mendapatkan iklan Google ad network (programmatic) harus menyediakan slot dan bekerja sama dengan Google. Bahkan banyak klien yang saat ini memasang iklan di Google ad network, sehingga revenue media online juga tergerus masuk ke Google.
- Untuk mengukur traffic pembaca, media online menggunakan Google Analytic. Jadi, Google sudah pasti tahu data semua media online. Saat ini ada analytics yang namanya Google 360, dan biaya langganannya mahal sekali.
- Kebutuhan:
- Domestic Policy: Proteksi dengan membuat Undang-Undang yang tepat terkait platform asing
- Bargaining: Keberpihakan terhadap media nasional
- Platform Asing: Youtube, Facebook, Instagram dan lain-lain
- Pandangan IJTI terhadap RUU Cipta Kerja adalah setuju dengan ayat 1 dan 2 dengan alasan kenaikan nominal denda tidak masalah dan dengan adanya peningkatan profesionalisme pers.
- IJTI menolak untuk ayat 3 dan 4, dengan alasan:
- Menghindari adanya intervensi Pemerintah dalam kemerdekaan pers
- Pengaturan oleh Peraturan Pemerintah (PP) mengenai jenis, besaran denda, tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif membuka intervensi kemerdekaan pers
- Fungsinya IJTI ingin bargaining, keberpihakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional menganggap bahwa konsep dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) lebih kepada proteksi dari perusahaan pers nasional.
- Sebetulnya perasaan media saat ini sedang diselimuti oleh banyak situasi. Yang disampaikan adalah pemikiran-pemikiran yang diharapkan tidak hanya menyelamatkan pers secara keseluruhan, tetapi juga dalam konteks agar negeri ini dapat berbuat sesuatu untuk pers.
- Kemampuan kompetensi ditingkatkan itu sangat penting dan itu sesungguhnya bukan hanya terkait investasi saja, tetapi lebih ke kompetensi teman-teman jurnalis dan keinginan IJTI banyak sekali untuk berbuat hal tersebut.
- Sebetulnya IJTI tidak ingin mengambil terlalu banyak peran dalam RUU Cipta Kerja, karena IJTI hanya fokus terhadap kehidupan teman-teman jurnalis. Yang paling penting bahwa kehidupan teman-teman bekerja secara profesional.
- IJTI juga memiliki kode etik dan juga memiliki keinginan untuk tumbuh secara profesional, kemudian tidak lagi teman-teman jurnalis tidak tergantung pada industri.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penyusunan dan Pengesahan Rancangan Jadwal Acara Rapat Baleg Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019-2020 - Rapat Internal Badan Legislasi DPR-RI
- Masukan Terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Investor Sektor Keagamaan — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- Masukan Terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Materi Lingkungan Hidup dan Kehutanan — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Guru Besar Universitas Indonesia, Guru Besar Universitas Gadjah Mada dan Guru Besar Universitas Parahyangan
- Masukan RUU Cipta Kerja Bidang Kemudahan dan Persyaratan Investasi — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Akademisi Univ. Ibn Khaldun M. Mova, S.H, LL.M, Ph.D
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Cipta Kerja dengan Materi Bab V (UMKM dan Koperasi) - Badan Legislasi DPR RI Rapat Panja secara virtual dengan Tim Pemerintah dan DPD-RI
- Pembahasan RUU Cipta Kerja - RDPU Baleg Omnibus Law Cipta Kerja dengan Bambang Kesowo, SH, L.LM dan Prof. Dr. Satya Arinanto, SH, M.H
- RUU Cipta Kerja – Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Rektor Universitas Prasetiya Mulya, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI)
- Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja – Badan Legislasi DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Perekonomian RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Ketenagakerjaan RI.
- Laporan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi tentang Perubahan Ketiga atas UU 24/2003 tentang MK dan Perubahan atas UU 5/2014 tentang ASN - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Pleno
- Pandangan atau Masukan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (HPIP) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Jimly Asshiddiqie dan Prof. Adji Samekto
- Harmonisasi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pengusul dari Anggota Fraksi Nasdem
- Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - Audiensi Baleg DPR-RI dengan Pengusul Revisi Undang-Undang ASN
- Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran - Audiensi Baleg DPR-RI dengan Pengusul Revisi UU Pendidikan Kedokteran
- Pembahasan RUU Jasa Konsultan - Audiensi Badan Legislasi DPR-RI dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
- Pembahasan Rancangan Peraturan DPR tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU - Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar pendapat (RDP) dengan Tim Ahli
- Pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 - Raker Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
- Penyusunan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan Prioritas 2020 – Badan Legislasi (Baleg) Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
- Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020 - Badan Legislasi DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menkumham RI dan PPUU DPD RI
- Usulan RUU tentang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga (PRT) masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT)
- Omnibus Law - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Maria Farida
- Pengambilan Keputusan dan Pendapat Fraksi atas Pembahasan Rancangan Peraturan DPR-RI tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) - Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI
- Usulan RUU Perbantuan Militer - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Imparsial (Inisiatif Masyarakat Partisipatif Transisi Berkeadians), Koalisi Masyarakat Sipil Pembela HAM, dan Dewan Pengawas LPP TVRI
- Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas - Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Ahli Badan Legislasi
- Rancangan Peraturan DPR tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) - Badan Legislasi DPR-RI Rapat dengan Tim Ahli Badan Legislasi
- Omnibus Law - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Refly Harun