Firman S dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Tengah 3

• Terdapat 49 RUU yang masuk dalam prioritas 2017 dan 40 RUU telah sampai ke pembicaraan tingkat I. Pimpinan Komisi dan Panja Khusus RUU diminta mengesahkan RUU yang sudah diperpanjang beberapa kali. Ditegaskan bahwa pembahasan RUU dibatasi hanya 3 kali masa sidang.
• Dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2017, Baleg menerima 122 RUU usulan. Ada 11 RUU yang bersifat kumulatif terbuka. Media diminta pengertiannya agar RUU kumulatif terbuka tidak diabaikan oleh media dan masyarakat. RUU kumulatif juga prestasi DPR. terdapat 28 RUU kumulatif yang telah disahkan DPR tetapi yang berkembang di media dan masyarakat hanya 9 RUU yang disahkan dari RUU Prolegnas.
• Usulan 49 RUU prolegnas prioritas 2017 terdiri dari 9 RUU baru dan 40 RUU lungsuran sebelumnya. Diminta ketegasanpara Pimpinan mengenai RUU yang masih dalam penyusunan di Komisi.
• Beberapa RUU yang masih disusun di Komisi, yaitu:
  • RUU Penyiaran (sudah 2 tahun),
  • RUU TVRI (sudah 2 tahun),
  • RUU BUMN (sudah 2 tahun),
  • RUU Migas (sudah 2 tahun),
  • RUU Kebidanan (baru),
  • RUU Perbankan (sudah 2 tahun), dan
  • RUU BI (sudah 2 tahun).

Perwakilan Komisi 1 - Bobby dari Fraksi Golkar Dapil Sumatera Selatan 2

• RUU Penyiaran akan diselesaikan pada tahun 2017. RUU ini belum selesai karena kemarin masih ada dinamika perpanjangan perizinan televisi.
• Usul inisiatif RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) akan diusahakan selesai di tahun 2017.
• RUU tentang Perlindungan Data Pribadi masuk prolegnas jangka menengah.
• Komisi 1 meminta waktu agar Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) bisa berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengenai RUU Perlindungan Data Pribadi.

Perwakilan Komisi 8 - Rahayu S dari Fraksi Gerindra Dapil Jawa Tengah 4

• Komisi 8 telah menyelesaikan 2 RUU yaitu:
  • RUU Disabilitas, dan
  • RUU Perlindungan anak.
• RUU yang Komisi 8 ajukan di tahun 2017 yaitu:
  • RUU Praktik Kerja Sosial,
  • RUU Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dan
  • RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (TJSP/CSR).
• RUU PHPU sedang dibahas dan diharapkan selesai pada masa sidang ke-3 tahun 2016-2017.
• RUU TJSP/CSR masih disusun. RUU ini masih jauh dari siap.

Perwakilan Komisi 7 - Gus I dari Fraksi Gerindra Dapil Sumatera Utara 2

• Di tahun 2016, 1 RUU sudah disahkan Komisi 7 yaitu RUU Persetujuan Paris.

Komisi 7 meminta RUU Migas dan Minerba tetap dicantumkan dalam prioritas 2017. Ada keinginan Pemerintah untuk membagi RUU Migas dan Minerba agar selesai di tahun 2017. RUU Minerba akan menjadi RUU usul Pemerintah. Sebenarnya Komisi 7 telah membuat naskah akademik dan draf RUU Migas yang akan menjadi referensi jika RUU Minerba diambil alih usul Pemerintah.

Perwakilan Komisi 4

• Komisi 4 meminta waktu untuk 3 RUU yang akan dibahas yaitu:
  • RUU Karantina ikan, hewan, dan tumbuhan,
  • RUU Sistem Budaya Tanaman, dan
  • RUU Konservasi Sumber Daya Hayati.
• Komisi 4 optimis ketiga RUU ini akan selesai.

Perwakilan Panitia Khusus Minuman Beralkohol (Pansus Minol) - Aryo dari Fraksi Gerindra Dapil DKI Jakarta 3

• Pembahasan RUU Minol sudah masuk masa sidang ke-6 dan telah masuk tahap Panitia Kerja (Panja). RUU ini telah menyelesaikan 3 klaster dari 7 klaster. Mayoritas Fraksi belum setuju dengan judul RUU Larangan Minuman Beralkohol. Kalau boleh jujur, RUU ini belum bisa selesai 1 masa sidang lagi. Pansus Minol meminta RUU ini dimasukkan dalam daftar prolegnas 2017.
• Posisi Pemerintah tidak setuju dengan adanya kata “larangan” dan hal tersebut menjadi salah satu penghambat.
• Diusahakan untuk judul tidak sampai voting, namun keputusan bersama. Kalau sampai voting, nanti pembahasan di media bisa sampai panjang.

Perwakilan Komisi 11 - Andreas E dari Fraksi PDIP Dapil Jawa Timur 5

• Tahun 2016, Komisi 11 telah menyelesaikan RUU Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan Tax Amnesty.
• Terdapat 1 RUU kumulatif terbuka, yaitu ratifikasi tentang financial services.
• Terdapat 2 RUU yang menjadi prioritas di tahun 2016 dan mendesak, yaitu:
  • RUU Pendapatan Negara Bukan Pajak/PNBP (sudah 2 tahun), dan
  • RUU Ketentuan Umum Perpajakan/KUP.
• Kedua RUU tersebut merupakan prioritas 2017 dan akan menjadi RUU usul Pemerintah.
• RUU yang masih dalam tahap penyusunan yaitu:
  • RUU Perbankan,
  • RUU BI, dan
  • RUU OJK.

Perwakilan Komisi 2 - Ahmad Riza P dari Fraksi Gerindra Dapil Jawa Barat 3

• Komisi 2 telah memasukkan 1 RUU dalam pembahasan 2017 yaitu RUU Pertanahan. Surat Presiden sudah keluar dan Menteri baru akan mengirimkan Daftar Inventaris Masalah (DIM). diharapkan RUU Pertanahan bisa dimasukkan dalam RUU prolegnas prioritas 2017.
• Komisi 2 berharap RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibahas di Baleg bisa diteruskan. Menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), PNS tidak bisa diangkat sebelum masalah honorer dan RUU ASN ini selesai.
• Besok Komisi 2 akan rapat Pansus Pemilu dengan pihak terkait. RUU Pemilu Komisi 2 diagendakan selesai pada bulan Mei 2017 dan paling lambat Juni 2017.

Perwakilan pansus Wawasan Nusantara - Daryatmo dari Fraksi PDIP Dapil Jawa Tengah 2

• Pansus yang dibentuk akhir tahun 2015 telah melakukan rapat. Pansus masih dalam tahapan internal dan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) karena RUU ini merupakan RUU usul DPD. Pansus juga melakukan rapat dengan Gubernur Lemhanas dan masih dalam tahapan mencari masukan stakeholder lainnya. Pansus berharap RUU ini dimasukan dalam RUU prolegnas prioritas 2017.

Pimpinan Komisi 9 - Saleh P dari Fraksi PAN Dapil Sumatera Utara 2

• RUU usulan Komisi 9 adalah:
  • RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN),
  • RUU Kebidanan,
  • RUU Pengawasan Obat dan Makanan (POM), dan
  • RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
• Komisi 9 sedang menunggu DIM Pemerintah untuk pembahasan RUU PPILN. Seharusnya DIM sudah disetor hari ini namun belum ada tetapi 2 Januari DIM harus sudah masuk. RUU PPILN sudah lama dibahas dan titiknya ada di masyarakat.
• RUU Kebidanan sudah disiapkan dan akan diserahkan ke Baleg.

Perwakilan Komisi 10 - Reni M dari Fraksi PPP Dapil Jawa Barat 4

• Saat ini Komisi 10 sedang membahas RUU Kebudayaan dan RUU Sistem Perbukuan. Seharusnya kedua RUU ini selesai pada periode yang lalu. Proses DIM sudah lengkap. RUU Kebudayaan dan RUU Sistem Perbukuan diharapkan bisa selesai pada tahun 2017. ada usulan RUU Simpan Karya Cetak namun Komisi 10 ingin fokus dulu pada RUU Kebudayaan dan RUU Sistem Perbukuan.