Menteri PPN/Kepala Bappenas

• Usulan yang diajukan oleh daerah untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2017 masih terlalu banyak. Jumlahnya masih 49.500 usulan dengan total dana Rp781 Triliun. Kedepannya, diharapkan ada perencanaan dan prioritas dari setiap usulan. Kalau perlu, APBN-P bisa mudah dipotong.
• Bappenas akan mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (musrembangnas) yang tahun ini dilaksanakan lebih panjang. Dulu satu minggu, tahun ini 3 minggu. Setiap tahun, musrembangnas diadakan pada bulan Oktober atau November. Tahun depan, Musrembangnas akan membahas mengenai e-planning dan e-budgeting.
• Tahun 2017 temannya adalah memacu infrastruktur untuk mencegah kesenjangan wilayah.
• Anggaran negara harus berorientasi manfaat. Setiap usulan harus ditanyakan untuk apa, kapan, dan berapa.
• Presiden pada tahun 2017 menyuruh untuk melakukan pendekatan money follow program, bukan money follow function. Jadi, tidak seluruh fungsi dibiayai.
• Nomenklatur APBN tidak jelas. Pendekatan penyusunan RAPBN adalah given.
• Terdapat 28 prioritas dan penyederhanaan nomenklatur.
• Mulai tahun 2017, Bappenas akan mengadakan pendekatan holistik-tematik-terintegrasi-spasial. Pendekatan pembangunan secara holistik tematik harus melibatkan seluruh Kementerian dan Lembaga, tidak sektoral. Lalu harus terintegrasi sehingga kebijakan dapat berjalan seperti yang diinginkan. Lalu pendekatan spasial harus sesuai koordinat dan lokasi supaya dapat diketahui program tepat sasaran atau tidak. Misalnya, program peningkatan gizi masyarakat fokus ke promotif dan inventif. Kalau masyarakat hidup sehat tercapai, maka penyakit berkurang tekanan BPJS berkurang, dll. Itu pendekatan dalam tingkat prioritas nasional. Masyarakat hidup sehat tidak bisa dicapai dari Menkes saja. Misalnya, ada Perda anti rokok, kampanye hidup sehat dan konsumsi pangan. Jadi, kantin-kantin sekolah harus dijaga, kecuali yang sudah tersertifikasi. Selain itu perlu diperbaiki sanitasi agar sebagian besar penyakit bisa hilang. Kemudian gerakan lingkungan sehat dan pendeteksian serta pencegahan penyakit dini karena masyarakat Indonesia kurang bergerak dan kurang beraktivitas fisik. Itu adalah contoh pendekatan holistik tematik. Rencana penempatan tenaga kerja, program yang bagus di Kemenkes seperti nusantara sehat ini contoh pendekatan spasial.
• Kalau ada program sosial bersifat temporer, itu karena tidak boleh menciptakan masyarakat tangan dibawah.
• Program Pemerintah tidak boleh berkompetisi dengan swasta. Di masa depan, diinginkan swasta yang kuat.
• Terdapat 4 prioritas nasional yaitu pembangunan manusia, reformasi agraria, daerah perbatasan, dan kepastian hukum.
• Pendekatan pembangunan manusia harus mengutamakan revolusi mental dalam seluruh aktivitas seperti misalnya guru bebas dari kekerasan, mahasiswa dan profesor bebas dari plagiat. Di setiap daerah sudah banyak guru, tetapi distribusinya tidak merata.
• Anggaran pendidikan 20%, kesehatan 5%. Ada program sejuta rumah dan perbaikan air minum dan sanitasi.
• Revolusi mental adalah perubahan sikap yang berorientasi modern namun religius. Harus meningkatkan integritas dan etos kerja. Revolusi mental harus menjadi inheren dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Program prioritas peningkatan derajat masyarakat fokus pada revolusi mental dan kualitas pendidikan. Peningkatan guru yang profesional, meningkatkan integritas lingkungan pendidikan, sekolah bebas dari bully, itu semua adalah tanggung jawab sistem pendidikan. Anak-anak harus dididik sesuai dengan perkembangan kebutuhan zaman.
• Money follow program akan menentukan aliran alokasi anggaran.
• Pertanian dengan pekerjaan umum sangat dekat dalam hal sanitasi dan irigasi.
• Pariwisata dan industri dalam program sektor unggulan yang masih diprioritaskan karena paling cepat mendatangkan uang dan investasi cukup murah. Kementerian yang terlibat akan biaya dalam program pariwisata ini. 10 sasaran destinasi wisata prioritas antara lain Danau Toba, Tanjung Lesung, dll.
• Program lain bisa didukung dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), bukan dengan program prioritas.
• Tentang pendekatan pembangunan pemerataan wilayah ini terlalu jawa sentris. Harusnya Indonesia sentris.
• Kestabilan politik dan keamanan harus dijaga, harus ada reformasi regulasi. Sekarang ada 42.000 regulasi dan 3.000 peraturan daerah. Pemerintah meminta 50% dihapus karena menciptakan distorsi.
• Untuk pendanaan bisa menggunakan dana K/L, hibah, DAK, dan dana desa. Hal yang terpenting adalah tujuannya tercapai.
• Bappenas akan melakukan penajaman dengan musrembangnas, termasuk mengadakan nomenklatur.
• Surat bersama tentang pagu indikatif antara Bappenas dan Menkeu akan melahirkan pagu indikatif.
• Kementerian yang paling banyak mendapatkan anggaran Kemen PUPR, Kementerian Pertahanan, Polri, dan Kemenkes.
• Dari dana sebesar Rp769 Triliun yang disediakan oleh Kemenkeu didistribusikan sesuai kebutuhan Kementerian.
• Mekanisme tata kelola DAK perlu diperbaiki. Presiden telah memutuskan yang bertanggung jawab atas DAK adalah Bappenas. Usul tetap di daerah supaya yang dicapai sesuai sasaran. Arahan kebijakan DAK tahun 2017, terdiri dari DAK reguler dan DAK perubahan.
• Target dan sasaran mengapa DAK penting adalah untuk memantapkan kondisi jalan nasional hingga 95%, tetapi kondisi jalan Provinsi hanya 71%.
• Sanitasi dan air minum merupakan salah satu masalah yang berat dihadapi oleh masyarakat miskin. Target dan lokasi prioritas DAK penugasan yaitu jalan, pasar, irigasi, sanitasi, pendidikan, kesehatan, air minum. Fokus masalah sanitasi akan dilakukan dalam 3-4 tahun ke depan, maka masalah sanitasi bisa terselesaikan.
• Bappenas akan mencoba memastikan adanya sinergitas dan kewenangan setiap lembaga.
• RKP sudah cukup baik, tetapi masih harus diperbaiki supaya alokasi APBN bermanfaat.

Menteri Keuangan (Menkeu)

• Ketika membicarakan ekonomi makro, faktor eksternal menjadi risiko utama, tidak hanya global, tetapi juga nasional.
• Perkiraan IMF, pertumbuhan ekonomi global 3,5%.
• Perlambatan ekonomi ditandai dengan perlambatan Tiongkok yang hanya 7%, naiknya harga komoditas, dan ketidakstabilan kebijakan di Amerika. Itulah 3 risiko yang harus diwaspadai.
• Harga minyak masih relatif rendah. Rata-rata USD30 per barel. Permintaan pada musim panas menandai bisa naik atau tidak.
• Stimulus moneter Amerika, arus modal mendatangi negara emerging, termasuk Indonesia.
• Pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan 1 masih 4,92% lebih tinggi dari triwulan tahun lalu yang 4,75%. Kalau dilihat secara sektoral, pertanian tumbuhan agak pelan karena pergeseran musim panen di triwulan 1. Pertambangan masih tumbuh negatif walau negatifnya lebih kecil. Sektor jasa sudah tinggi.
• Investasi sudah Rp146,5 Triliun menurut BKPM. Inflasi masih dalam range 4%. Inflasi harus diwaspadai karena harga gejolak pangan.
• Asumsi dasar ekonomi makro 2016-2017:
  • Pertumbuhan ekonomi: 2016 APBN 5.3, Output 5.4, 2017 5.3-5.9.
  • Inflasi: 2016 APBN 4.7, Output 4.0, 2017 3.0-5.0.
  • Nilai tukar: 2016 APBN Rp13.900, Output Rp13.500, 2017 Rp.13.450-Rp13.900.
  • Suku bunga SPN 3 bulan: 2016 APBN 5.5, Output 5.5, 2017 5.0-6.0.
  • ICP: 2016 APBN 50 Output 35, 2017 35-45.
  • Lifting:
    • Minyak mentah: 2016 APBN 830, Output 810, 2017 740-760.
    • Gas: 2016 APBN 3.155, Output 3.315, 2017 3.050-1.150.
• Diharapkan ekspor-impor bisa positif, tidak negatif seperti lalu.
• Strategi untuk mendorong stimulus fiskal:
  • Substansi: mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan meningkatkan peran APBN untuk menstimulasi perekonomian.
  • Sisi belanja:
    • Meningkatkan belanja produktif yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur guna meningkatkan daya saing dan kapasitas perekonomian.
    • Meningkatkan daya beli masyarakat melalui program bantuan sosial yang tepat sasaran.
    • Memperbaiki pola dan percepatan penyerapan anggaran.
  • Sisi pendapatan:
    • Pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis dan prioritas, serta menjaga keberlanjutan dunia usaha dan lapangan kerja.
    • Optimalisasi pendapatan diselaraskan dengan kapasitas perekonomian.
  • Sisi pembiayaan:
    • Pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.
    • Meningkatkan peran swasta, BUMN, dan Pemda dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur.
    • Melanjutkan pembiayaan kreatif dan inovatif.
• Arah kebijakan perpajakan 2017:
  • Optimalisasi perpajakan dalam rangka peningkatan tax ratio dan pemenuhan kebutuhan pendanaan APBN, a.l:
    • Pengawasan terhadap sektor secara nasional diprioritaskan pada sektor perdagangan dan orang pribadi.
    • Pelaksanaan ekstensifikasi dengan prinsip pemetaan wilayah (geo tagging).
  • Pemberian insentif perpajakan untuk meningkatkan iklim investasi, daya saing industri, dan mendorong hilirisasi industri dalam negeri.
  • Pengenaan cukai atau pajak lainnya untuk pengendalian konsumsi barang tertentu dan negative externality.
  • Mendorong peningkatan tax base dan kepatuhan WP antara lain dengan:
    • Ekstensifikasi dan penguatan basis data perpajakan.
    • Intensifikasi melalui penggunaan teknologi informasi.
    • Konfirmasi status wilayah wajib pajak bagi pelayanan publik (kewajiban menyertakan SPT dalam setiap penerbitan izin usaha dan sertifikasi tanah), serta
  • Perpajakan internasional yang diarahkan untuk mendukung transparansi dan pertukaran informasi, pertumbuhan investasi, peningkatan perdagangan, dan perlindungan industri DN.
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fokus di migas dan pertambangan serta mengurangi illegal fishing.
• Kebijakan subsidi energi fokus pada bbm dan elpiji 3 kg. Subsidi non energi beralih dari harga barang.
• Penyaluran bansos akan dilakukan dengan perbankan atau non tunai.
• Untuk kebijakan transfer, pada dasarnya proposal dari daerah, tetapi ada seleksi di tingkat pusat terkait DAK. Kemenkeu ingin meningkatkan alokasi dan efektivitas TKDD secara proporsional. 10% adalah alokasi dana desa tahun depan.
• Utang hanya untuk kegiatan produktif. Kemenkeu juga mendorong upaya peningkatan ekspor, pendidikan, dan kebutuhan rumah.
• Arah kebijakan transfer ke daerah dan dana desa 2017:
  • Meningkatkan alokasi dan efektif belanja TKDD secara proporsional.
  • Meningkatkan efektivitas dana transfer umum, antara lain melalui:
    • Peningkatan kualitas penganggaran dan penyaluran DBH serta peningkatan DBP kurang bayar.
    • Peningkatan efektivitas pagu DAU dengan memperhatikan kemampuan fiskal dan rekomendasi alokasi DAU.
  • Meningkatkan efektivitas dana transfer khusus, antara lain melalui:
    • Peningkatan alokasi DAK termasuk.
    • Pemusatan sistem alokasi DAK.
  • Mengalokasikan DID yang tidak terikat penggunanya.
  • Meningkatkan kualitas pengelolaan dana otsus dan dana keistimewaan DIY.
  • Meningkatkan alokasi dana desa, serta
  • Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan fiskal daerah antara lain melalui.
    • Penyaluran DAU dan DBH.
    • Peningkatan kualitas belanja Pemda.

Gubernur BI

• Pandangan BI akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
• Stabilitas makro ekonomi yang semakin baik tercermin dari inflasi yang berkurang dan nilai tukar dan stabil.
• Dari sisi pertumbuhan ekonomi, BI memperkirakan pada tahun 2016 5-5.4%.
• Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2016 lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, tetapi diperkirakan akan meningkat di triwulan-triwulan berikutnya.
• Perbaikan ekspor harus sejalan dengan kualitas ekspor seperti timah, kelapa, sawit, dan karet.
• Dalam pandangan BI, pertumbuhan investasi ke depan bukan dari bangunan saja, tetapi non bangunan juga.
• Pertumbuhan ekspor akan membaik walau masih terbatas.
• Pertumbuhan ekonomi 2017 pada sekitar 5,2-5,6%.
• Konsumsi rumah tangga kuat sejalan dengan membaiknya daya beli masyarakat dan tumbuhnya kelas menengah.
• Penguatan nilai tukar Rupiah didukung dengan persepsi positif ekonomi domestik dan meredanya risiko di pasar ekonomi global. Sepanjang 2016, pergerakan Rupiah relatif stabil.
• Dari sisi neraca pembayaran Indonesia menunjukkan perbaikan.
• Defisit transaksi berjalan 2,1 dari PBB. Neraca perdagangan surplus USD0,67 Miliar. Defisit transaksi berjalan pada triwulan 1 2016 menunjukkan penurunan.
• Diperkirakan rata-rata nilai tukar Rupiah pada 2016 sekitar Rp13.500-Rp13.800 per Dollar. Pergerakan Rupiah ditopang optimisme prospek ekonomi Indonesia dan tersedianya ruang investasi.