Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Panitia Kerja (Panja) Belanja Negara — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Tanggal Rapat: 16 Oct 2015, Ditulis Tanggal: 12 Aug 2021,
Komisi/AKD: Badan Anggaran , Mitra Kerja: Kementerian Keuangan

Pada 16 Oktober 2015, Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai Panitia Kerja (Panja) Belanja Negara. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Ahmadi Noor dari Fraksi Partai Golongan Karya dapil Kalimantan Selatan 1 pada pukul 15:08 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat dihadiri oleh 50 anggota dari 10 Fraksi. (Ilustrasi: merdeka.com)

Pengantar Rapat

Urusan Banggar dengan Pemerintah hanya menyepakati pagu anggaran K/L, bukan detail programnya. Pembahasan program K/L tidak dibahas di Banggar, melainkan hanya di Komisi.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) - Koordinator Panja Belanja Negara

  • Kebutuhan belanja pusar adalah untuk:
    • Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 1 kali gaji untuk pegawai aktif dan 50% untuk pensiunan.
    • Mengarahkan subsidi yang tepat sasaran.
    • Melanjutkan program prioritas infrastruktur.
    • Pemenuhan anggaran pendidikan 20% dari APBN.
    • Pemenuhan anggaran kesehatan 5% dari APBN.
    • Mengalihkan dana dekonsentrasi tugas pembantuan di K/L ke Dana Alokasi Khusus (DAK).
    • Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Menuju Sehat (KMS).
    • Penyediaan kebutuhan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
  • Belanja K/L di 2016 sejumlah Rp780.377,9 Miliar.
  • Program pelaksanaan trans khusus senilai Rp110 Triliun.
  • Anggaran pendidikan menjadi Rp419,2 Triliun dari belanja Rp209,57 Triliun.
  • Anggaran kesehatan Rp104,8 Triliun dari Rp106,1 Triliun.
  • Dampak perubahan kurs menambah belanja K/L Rp484,3 Miliar. Kemlu Rp282,6 Miliar dan Kemenhan Rp201,7 Miliar.
  • Perubahan penggunaan pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan total penundaan belanja K/L senilai Rp21.305,0 Miliar di 41 K/L.
  • Penyesuaian anggaran pendidikan, kesehatan, belanja mendesak, dan ada tambahan untuk belanja prioritas. Total tambahan prioritas Rp18.069 Miliar di 21 K/L.
  • Usulan kesepakatan panja belanja di 2016 adalah Rp784.125,7 Miliar.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan