Rangkuman Terkait
- Strategi Percepatan Investasi untuk Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 – Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024, dan RUU Pertanggungjawaban APBN 2022 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia
- Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2024 dan RKP Tahun 2024, Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA 2024 serta RKP Tahun 2024, dan Pembentukan Panja-panja - Raker Banggar dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia
- Substansi dan Tujuan Omnibus Law Perpajakan - Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
- Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang APBN TA 2020 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Gubernur Bank Indonesia (BI)
- Pembahasan Draft Rancangan Undang-Undang APBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Koordinator Panitia Kerja Pemerintah
- Pembahasan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Raker Banggar dengan Koordinator Panja Pemerintah
- Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2020 – Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Koordinator Panitia Kerja Pemerintah
- Pembahasan RKA K/L 2019 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
- PNBP SDA Non-Migas, Dividen BUMN, PNBP K/L dan BLU, serta Defisit dan Pembiayaan - Raker Banggar dengan Tim Panja Pemerintah
- Subsidi Energi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Non Migas dan Kementerian/Lembaga, Deviden BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), Defisit serta Pembayaran - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Panja Pemerintah
- Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RUU APBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR-RI Rapat dengan Panja Pemerintah
- Anggaran – Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)
- Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU tentang APBN TA 2020 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia
- Pembahasan Anggaran Menteri Koordinator - Raker Badan Anggaran dengan Menko Polhukam, Menko PMK, dan Menko Perekonomian
- Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2018 - Raker Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan
- Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Pembahasan dan Rumusan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 - Rapat Panja Banggar dengan Tim Pemerintah
- Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA 2019 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia
- Pembahasan Kesimpulan Rapat Kerja Pembahasan Realisasi Semster Satu dan Prognosis Semster Dua APBN 2019 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Pemerintah
- Penyampaian Pokok dan Prognosis APBN Tahun 2019 dan Pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2018 - Raker Banggar dengan Menteri Keuangan
- Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas
- Rapat Lanjutan Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Kerja (Panja) Pemerintah
- Kebijakan Trasfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN TA 2020 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Panja Pemerintah
- Panja Transfer Daerah dan Dana Desa - Banggar DPR RI Raker dengan Koordinator Panja Pemerintah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pengesahan Jadwal dan Pembentukan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (R-APBN) Tahun 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia
Tanggal Rapat: 30 Aug 2016, Ditulis Tanggal: 27 Apr 2021,Komisi/AKD: Badan Anggaran , Mitra Kerja: Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia
Pada 30 Agustus 2016, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia mengenai Pengesahan Jadwal dan Pembentukan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (R-APBN) Tahun 2017 dan Said Abdullah dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dapil Jawa Timur 11 pada pukul 17.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://www.medcom.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia
Kepala Bappenas:
- Bappenas akan sedkit ulangi, Rancangan Kegiatan Pemerintah (RKP) 2017 dan sasaran pertumbuhan ekonomi, pengembangan daerah.
- RKP 2017 ialah dasar penyusunan R-APBN 2017.
- Bappenas berharap RKP dari daerah tersebut sejalan dengan yang diharapkan.
- RKP akan gambarkan visi misi Presiden yang tertuang pada nawacita.
- Untuk RKP menggunakan pendekatan holistik artinya menyeluruh.
- Bappenas mempunyai 23 Prioritas Nasional dalam RKP dan diturunkan 88 Program Prioritas.
- Harapannya RKP dapat terefleksi dari APBBN itu sendiri.
- Penentuan kegiatan prioritas melibatkan suara daerah melalui Musrembang dan trilateral meeting.
- Holistik tematik, Bappenas ingin pastikan menyeluruh dan terfokus.
- Kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data yang baik dan lokasi yang jelas.
- Setiap Menteri wajib mengendalikan anggarannya.
- Money follow prioritas itu anggaran dibagikan pada program prioritas tanpa harus anggaran dibagi rata.
- Money follow program tujuan peningkatan derajat dan visi masyarakat.
- Contoh money follow program untukk meningkatkan gizi masyarakat dibutuhkan program prioritas contoh upaya promotif.
- Saat bicara kesehatan selain berfokus pada pengobatan yaitu perlu dipikirkan sisi preventif.
- Dibutuhkan program prioritas, penguatan gerakan hidup sehat.
- Di level 2 untuk menunjang upaya tersebut beberapa pihak terlibat, Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian KP, Kementerian PUPR dan lain-lain.
- Kementerian PUPR dalam DAK adalah bidang sanitasi dan air minum.
- Untuk Polhukam fokus pada reformasi perbaikan hukum.
- Sasaran pertumbuhan dalam RKP, Bappenas tambahkan dalam konteks pengeluaran tetap jaga inflasi.
- Untuk konsumsi rumah tangga yang paling penting menjaga inflasi dan ketersediaan lapangan kerja.
- Paket kebijakan ekonomi diharapkan perbaiki arus investasi.
- Jadi intinya perbaikan investasi adalah arus investasi makin tinggi dari dalam dan luar.
- Konsumsi Pemerintah, yang penting adalah daerah benar-benar cairkan dananya.
- Dari semua unsur pengeluaran yang paling berat adalah ekspor karena sudah terlalu lama negatif jadi butuh extra effort untuk menumbuhkan menjadi positif.
- Bappenas melihat dari sisi sektoral, sektor pertanian ditargetkan tumbuh 3%.
- Sektor pertambangan pertumbuhan tidak negatif itu sudah baik.
- Industri pengolahan diharapkan tumbuh 5,4%.
- Manufaktur harus tumbuh dan konstruksi diharapkan jadi motor pertumbuhan.
- Perdagangan mempunyai kontribusi besar pada PDB diduga akan tumbuh 3%, pertumbuhan jasa keuangan 9%.
- Tantangan terbesar pertumbuhan dari sektor pertanian, manufaktur.
- Kebijakan di pertanian peningkatan produksi padi.
- Harapannya semua pabrik nanti berlokasi di kawasan industri agar lebih efisien.
- Bappenas harapkan konsumsi gas bumi bisa meningkat.
- Untuk konstruksi bisa berasal dari hunian layak dan mendorong investasi swasta.
- Bappenas tidak keluarkan dana sedikit untuk pembangunan perumahan.
- Sektor transportasi perbaikan sarana prasarana penunjang.
- Harapannya Palapa Ring dimulai di tahun 2017
- Bappenas masuk target pembangunan, ada konsen pertumbuhan yang berkualitas.
- Pertumbuhan yang berkualitas yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi dengan gini ratio rendah, IPM tinggi.
- Tingkat pengangguran terbuka 5,3-5,6%
- Target pembangunan tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diimbangkan dengan penggangguran menurun lapangan pekerjaan tinggi serta kemiskinan yang turun.
- Pertumbuhan ekonomi yang tingkatannya masih belum bisa turunkan pengangguran yang signifikan.
- Kemiskinan di tahun 2017 target 9,5-10%.
- Masalah pertumbuhan ekonomi tidak setinggi yang diharapkan.
- Gini ratio 0,38% ditargetkan di tahun 2017.
- Untuk mencapai target pertumbuhan maka belanja APBN harus tepat sasaran.
- Sedangkan IPM diperkirakan 76,7 atau naik dari sebelumnya 75,3.
- RKP 2017, tujuan RKP cerminkan pertumbuhan ekonomi.
- Untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas itu tentu dengan pengalokasian yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
- Bapppenas harapkan target RKP 2017 menurunkan kemiskinan, ketimpangan, menaikan IPM.
- Investasi yang masuk kebanyakan bersifat padat modal sehingga daya serap tenaker rendah.
- Satu hal lagi adalah kemiskinan turunnya melambat. Turun tapi lambat tidak secepat yang diharapkan.
- Bappenas fokus pada industri manufaktur dan investasi industri padat karya.
- Paling penting perluasan kebutuhan dasar penduduk.
- Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif.
- Di APBN 2017 program pelayanan dasar masyarakat miskin diperluas.
- Tingkat keparahan kemiskinan bisa diperbaiki dengan perbaikan akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin.
- Bentuk program penyediaan pembiayaan perumahan bagi MBR.
- Program untuk hal tersebut adalah salah satunya pembangunan rumah atau sewa rumah bagi masyarakat yang dibawah rata-rata.
- Bappenas usul tema 2017 yaitu sanitasi dan air bersih. Ini sangat tertinggal.
Gubernur Bank Indonesia:
- Bank Indonesia melakukan penyesuaian asumsi makro 2017 sebelumnya dengan mempertimbangkan kondisi terkini.
- Berdasarkan perkembangan berbagai indikator ekonomi, 4,9-5,3% diperkirakan pertumbuhan ekonomi.
- Perbaikan ekonomi masih belum merata. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan Ke 2 tahun 2016 meningkat.
- Tahun 2017 Bank Indonesia yakin ekonomi Indonesia lebih baik.
- Stimulus fiskal perlu terus di akselerasi.
- Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan meningkat 2,3%.
- Di bulan Juli IMF merevisi target pertumbuhan ekonomi dunia.
- Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 dikoreksi jadi lebih rendah.
- Asumsi pertumbuhan ekonomi disampaikan pada nota keuangan Presiden, 5,3%.
- Bank Indonesia perkirakaan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 sebesar 5,1-5,5%.
- Nilai tukar sepanjang tahun 2016 pergerakan rupiah relatif stabil.
- Apresiasi nilai tukar rupiah sejalan aluran modal portofolio.
- Neraca pembayaran defisit transaksi berjalan 2% dari PDB.
- Neraca perdagangan Indonesia di juli 2016 tercatat surplus.
- Bank Indonesia perkirakaan rata-rata nilai tukar akan di bawah Rp13.500 - Rp13.800.
- Bank Indonesia penurunan surat hutang negara yang dipegang asing.
- Neraca pembayaran diperkirakan di tahun 2017 dicatat akan positif.
- Peningkatan defisit transaksi berjalan Bank Indonesia perkirakaan di bawah 3% dari PDB.
- Pergerakan nilai tukar rupiah diperkirakan tetap stabil.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Strategi Percepatan Investasi untuk Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 – Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024, dan RUU Pertanggungjawaban APBN 2022 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia
- Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2024 dan RKP Tahun 2024, Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA 2024 serta RKP Tahun 2024, dan Pembentukan Panja-panja - Raker Banggar dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia
- Substansi dan Tujuan Omnibus Law Perpajakan - Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
- Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang APBN TA 2020 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Gubernur Bank Indonesia (BI)
- Pembahasan Draft Rancangan Undang-Undang APBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Koordinator Panitia Kerja Pemerintah
- Pembahasan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Raker Banggar dengan Koordinator Panja Pemerintah
- Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2020 – Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Koordinator Panitia Kerja Pemerintah
- Pembahasan RKA K/L 2019 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
- PNBP SDA Non-Migas, Dividen BUMN, PNBP K/L dan BLU, serta Defisit dan Pembiayaan - Raker Banggar dengan Tim Panja Pemerintah
- Subsidi Energi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Non Migas dan Kementerian/Lembaga, Deviden BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), Defisit serta Pembayaran - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Panja Pemerintah
- Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RUU APBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR-RI Rapat dengan Panja Pemerintah
- Anggaran – Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)
- Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU tentang APBN TA 2020 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia
- Pembahasan Anggaran Menteri Koordinator - Raker Badan Anggaran dengan Menko Polhukam, Menko PMK, dan Menko Perekonomian
- Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2018 - Raker Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan
- Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Pembahasan dan Rumusan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 - Rapat Panja Banggar dengan Tim Pemerintah
- Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA 2019 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia
- Pembahasan Kesimpulan Rapat Kerja Pembahasan Realisasi Semster Satu dan Prognosis Semster Dua APBN 2019 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Pemerintah
- Penyampaian Pokok dan Prognosis APBN Tahun 2019 dan Pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2018 - Raker Banggar dengan Menteri Keuangan
- Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas
- Rapat Lanjutan Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Kerja (Panja) Pemerintah
- Kebijakan Trasfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN TA 2020 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Panja Pemerintah
- Panja Transfer Daerah dan Dana Desa - Banggar DPR RI Raker dengan Koordinator Panja Pemerintah