Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penerimaan Pajak Non Migas dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Koordinator Panja Pemerintah

Tanggal Rapat: 21 Sep 2016, Ditulis Tanggal: 22 Feb 2021,
Komisi/AKD: Badan Anggaran , Mitra Kerja: Koordinator Panja Pemerintah

Pada 21 September 2016, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Koordinator Panja Pemerintah tentang Penerimaan Pajak Non Migas dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Said A. dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dapil Jawa Timur 11 pada pukul 11:38 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://www.liputan6.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Koordinator Panja Pemerintah

Koordinator Panja Pemerintah:

  • Pemerintah masih menghitung penerimaan migas menyesuaikan lifting yang ditetapkan.
  • Realisasi penerimaan perpajakan rata-rata meningkat 9,2% selama tahun 2012-2015.
  • Dalam upaya menaikkan tax rasio, Pemerintah harus duduk melihat situasi yang dihadapi.
  • Pemerintah ingin menciptakan APBN yang kredibel.
  • Banyak diskusi di masyarakat bagaimana kenaikan tarif pajak berpengaruh ke ekonomi.
  • Tahun 2017, Pemerintah usulkan target penerimaan pajak dinaikkan kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan.
  • Target penerimaan pajak non migas sebesar Rp1.271,7 Triliun.
  • Penerimaan perpajakan keseluruhan di RAPBN 2017 sebesar Rp1495,9 Triliun.

Dirjen Pajak:

  • Target penerimaan pajak tahun 2017 sebesar Rp1.495,9 Triliun meningkat Rp175,7 Triliun atau 13,3% dari outlook tahun 2016.

Dirjen Bea dan Cukai:

  • Fungsi Bea dan Cukai yaitu memungut pajak dan mendukung kelancaran perdagangan.
  • Bea dan Cukai akan buat database bersama antara NPWP dan data kepabeanan. Ke depan akan ada single ID.
  • Presiden meminta target dwelling time menjadi 2 hari.
  • Bea dan Cukai juga akan membentuk Pusat Logistik Berikat (PLB).
  • Bea dan Cukai akan mengenakan bea keluar untuk barang produk mentah seperti kayu, kulit, dan lain-lain.
  • Bea dan Cukai akan melakukan penindakan barang-barang ilegal.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan