Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam):

• Kemenko Polhukam menerjemahkan nawacita dalam program kerja yang tertera dalam paparan pada nomor 1-6.
• Paket kebijakan ekonomi 1 dan seterusnya untuk menyerdahanakan reformasi birokrasi.
• Penanganan gembong pidana mati Kemenkopolhukam slow down sekarang fokus di ekonomi dan tidak mungkin bentar lagi dieksekusi.
• Masalah di Tolikara itu masalah ketidakadilan.
• Gubernur atau Bupati yang melanggar aturan dan meninggalkan daerahnya akan Menkopolhukam tindak.

Menteri Koordinator Kemaritiman (Menko Kemaritiman):

• Kantor Kemenko Kemaritiman relatif baru dan infrastruktur terbatas sehingga Kemenko Kemaritiman butuh dukungan anggaran.
• Ada beberapa masalah yaitu batas wilayah dengan negara lain termasuk dengan Timor Leste.
• Tidak bisa hanya mengandalkan pulau Bali untuk meningkatkan pariwisata.
• Banyak negara yang hidup dari sektor pariwisata, contoh Yunani, Italia, dan lain-lain.
• Beberapa waktu lalu Kemenko Kemaritiman membebaskan 47 negara bebas visa. Bebas visa kecuali pada negara dengan ideologi garis keras seperti ISIS dan negara-negara narkoba.
• Indonesia status penerbangan masih kategori 2 dan harus ditingkatkan ke kategori 1.
• Kemenko Kemaritiman harus memutuskan wilayah potensial selain pulau Bali.
• Kemenko Kemaritiman ingin bangun Danau Toba menjadi Monaco of Asia.
• Kemenko Kemaritiman harus kelola kawasan pariwisata UKM-nya dengan kompetisi yang terkendali.
• Di Cihampelas, ramai-ramai dagang jeans. Kalau jeans, Nahdatul Ulama yang dagang.
• Untuk Toraja, akan Kemenko Kemaritiman anggarkan untuk tahun berikutnya.
• Yang ingin Kemenko Kemaritiman mencapai di Freeport bayar royalti 6-7%, bukan 1% lagi. Yang ingin Kemenko Kemaritiman capai di Freeport, bereskan masalah limbah. Freeport adalah tambang emas plg menguntungkan di dunia.
• Sekarang mereka kepepet andalan satu-satunya tambang di Indonesia dan akan lobi.
• Kalau Kemenko Kemaritiman kompak dan tidak mudah dilobi Freeport akan penuhi tuntutan kita daripada mereka tidak dapat.
• Bargaining position Indonesia tinggi terhadap Freeport.
• Blok gas Masela sangat besar dan ingin manfaatnya untuk Indonesia. Ada usul agar blok Masela dibuat floating sebesar 5 kali kapal USS.
• Kalau dibuat di darat maka akan dibuat kota sebesar Balikpapan dan bisa membangun Indonesia Timur.
• Masyarakat Maluku tidak ingin blok Masela seperti kasus ikan.
• Kalau Indonesia mengelola maksimal blok Masela maka Qatar bisa Indonesia kalahkan.
• Indonesia harus belajar dari masa lalu agar bisa mengelolanya untuk kemakmuran dalam negeri.
• Pejabat ESDM banyak yang tidak paham kalau cost recovery dibiayai negara menjadi bebas Indonesia bangun.
• Indonesia pantas sejahtera karena kaya akan sumber daya. Indonesia miskin karena lupa mengelola sumber daya.
• Di pemerintahan Jokowi, Kemenko Kemaritiman tidak hanya koordinasi, tetapi juga supervisi.
• Kemenko Kemaritiman form kalau blok Masela dibangun di darat.