Menteri Koordinator PMK:

• Kementerian Koordinator mempunyai tugas mensinkronisasi sesuai tugasnya.
• Kementerian Koordinator PMK akan menyampaikan rencana kerja sesuai prioritas dan kiranya akan dapat dukungan dari Anggota Banggar DPR RI.
• RAPBN tahun 2017 direncanakan tepat sasaran.
• Program prioritas Kementerian Koordinator PMK di tahun 2017 ada 13 program prioritas.
• Program prioritas ada 5 dalam pemenuhan dan pelayanan kebutuhan dasar.
• Terdapat 7 program prioritas dalam bidang pemberdayaan.
• Tugas Menteri Koordinator yaitu berperan sebagai koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian.
• Pagu Kementerian Koordinator PMK tahun 2017 total sebesar Rp381.535.133.000.
• Pagu anggaran tahun 2017 sesuai nota keuangan sebesar Rp381,5 Miliar. Sedangkan pagu APBN-P 2016 sebesar Rp393,4 Miliar.
• Pagu RAPBN 2017 dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp134.206.853.000.

Menteri Koordinator Perekonomian:

• Pagu anggaran di APBN-P 2016 sebesar Rp309 Miliar setelah self blocking.
• Pagu anggaran 2017 Rp350.435.653. Perubahan sebesar 2,45 %.
• Arah kebijakan antara lain koordinatoor kebijakan pengembangan ekonomi makro yang kondusif.
• Kedua koordinasi kebijakan keuangan inklusif.
• Ketiga koordinasi kebijakan kedaulatan pangan dan ketahanan air.
• Ada 9 arah kebijakan lainnya yang intinya melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
• Usulan tambahan anggaran tahun 2017 sebesar Rp210,5 Miliar.
• Rincian dari usulan tambahan tersebut pada 6 program prioritas sesuai dengan perintah Presiden.
• Usulan tambahan juga untuk penyesuaian tunjangan kinerja.
• Tahun 2016 Kemenkeu telah menaikkan tunjangan kinerja mereka.
• Kementerian Koordinator Perekonomian perlu tambahan tunjangan kinerja Rp10 Miliar.
• Pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp350 Miliar. Pagu tambahan sebesar Rp210 Miliar. Jadi total pagu Rp560 Miliar.

Menteri Koordinator Polhukam:

• Tugas pokok Kementerian Koordinator Polhukam belum ada perubahan masih sama saat waktu Pak Luhut menjabat sehingga tidak Menteri Koordinator Polhukam bacakan.
• Realisasi penyerapan anggaran tahun 2016 sebesar 57,1 %.
• Kementerian Koordinator Polhukam optimis hingga akhir tahun 2016 realisasi anggaran bisa mencapai lebih dari 90%.
• Kementerian Koordinator Polhukam berperan strategis, yaitu memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi.
• Arah kebijakan yang akan dilaksanakan penegakan hukum yang berkualitas, melakukan deteksi dini terhadap ancaman terorisme.
• Sasaran dan indikator tahun 2017, pada bidang stabilitas keamanan yaitu meningkatkan pemenuhan MEF TNI.
• Dalam penegakan dan kepastian hukum indikatornya antara lain indeks pembangunan hukum, persepsi korupsi.
• Kegiatan Kementerian Koordinator Polhukam dengan pagu anggaran usulan totalnya Rp3.503.473.000.
• Pagu anggaran 2017 sebesar Rp281.111.962.000. Usulan tambahan anggaran Rp3.503.473.000.

Menteri Koordinator Maritim:

• Koordinasi Kementerian Koordinator berdasarkan isu, bukan sektor.
• Poros maritim dunia dijabarkan secara rinci dalam dokumen.
• Presiden memerintahkan membuat dokumen poros maritim dunia. dan sudah selesai tinggal finalisasi.
• Potensi Indonesia di sektor maritim sangat besar. Potensi dari ikan saja sebesar Rp450 Triliun.
• Tantangan pembangunan kelautan Indonesia, dokumennya sedang disusun.
• Kementerian Koordinator Kemaritiman sedang menyusun tata ruang laut. Karena sekarang kabel bawah laut, pipa belum tertata rapih.
• Dalam 6 bulan Ke depan semoga dapat Kementerian Koordinator Kemaritiman sempurnakan.
• Kementerian Koordinator Kemaritiman tidak beretorika tentang poros maritim dunia.
• Desain kebijakan ada RPJP, Kementerian Koordinator Kemaritiman memiliki 7 pilar, 7 prinsip, dan 7 program untuk menjadi poros maritim dunia.
• Ada 7 pioritas nasional ( 4 prioritas nasional dan 3 prioritas nasional terkait).
• Pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp350 Miliar.
• Ada 7 dari 9 batas maritim belum tuntas dan akan Kementerian Koordinator Kemaritiman selesaikan.
• Kementerian Koordinator Kemaritiman sekarang ciptakan simpul-simpul ekonomi.
• Rencana fokus kegiatan ada 10 kegiatan antara lain percepatan penyelesaian batas maritim.
• Cost transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman termasuk yang termahal.
• Kegiatan lainnya antara lain pengembangan tol laut dan sistem konektivitas, pengembangan industri perikanan, benefisasi dan hirilisasi pertambangan mineral, dan beberapa kegiatan lainnya.
• Kementerian Koordinator Kemaritiman juga sedang perbaiki tata niaga migas.