Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI

• Dari segi anggaran, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak tinggi dibandingkan yang lainnya, karena capaian di tahun 2015 didominasi oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengendalian inflasi dan harga sembako, kemudian adanya pengelolaan Migas mandiri, national single windows, percepatan infra prioritas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan ASEAN Connectivity. 
• Rencana Kerja Kemenko Perekonomian adalah koordinasi pengembangan makro yang kondusif, fiskal, koordinasi utan dan inflasi serta penguatan sistem keuangan.
• Salah satu persoalan negara adalah rentannya terhadap gejolak perekonomian global dan efek ini mengundang modal asing dalam sistem keuangan negara. Padahal, jika dana masyarakat dapat digerakkan ke sektor keuangan, maka ketergantungan akan berkurang. 
• Usulan program anggaran Kemenko Perekonomian tahun 2016 naik menjadi Rp361 Miliar dari sebelumnya Rp326 Miliar, dan jumlah pagu tersebut termasuk hibah tahun 2015 sebesar Rp5,8 Miliar dan tahun 2016 sebesar Rp6,3 Miliar.
• Belanja modal tidak harus tinggi, melalui dana desa juga bisa, asalkan fokus pada infrastruktur desa seperti jembatan, irigasi, dan adanya paket ekonomi nasional yang telah disiapkan.
  

Menteri Keuangan RI

• Anggaran kementerian dan lembaga bidang perekonomian menjadi yang terbesar kedua di antara yang lainnya, karena realisasi belanjanya hingga 31 Agustus sebesar 34,7%.
• Rencana Kerja Kemenkeu RI tahun 2016 untuk yaitu infrastruktur, menyiapkan kebutuhan pokok perumahan, swasembada, pariwisata, dan percepatan pembangunan. 
• Dari pagu tahun 2015 sebesar Rp25,68 Triliun, yang telah cair sebesar Rp15,3 Triliun atau 59,6%. Besarnya anggaran Kemenkeu RI dalam APBN mengalami perubahan yang sebelumnya Rp24 Triliun menjadi Rp40,5 Triliun.
• Sekitar Rp9,5 Triliun akan dialokasikan untuk pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kemenkeu RI, baik pengelolaan dan belanjanya masuk ke Kemenkeu. 
• Jika penerimaan pajak terlalu tinggi, maka akan dicari dari sumber-sumber lain, karena Kemenkeu tidak menghendaki adanya pemotongan anggaran seperti yang pernah terjadi sebesar Rp30 Triliun. 
• Menkeu RI mengakui bahwa kepatuhan dalam membayar pajak masih sangat rendah.
• Terkait penyerapan anggaran bahwa K/L yang rendah serapannya memang sulit mendapatkan kenaikan angka seperti Kementerian ESDM.
• KUR akan difokuskan ke sektor produksi. 
• Semua negara yang tergabung dalam G-20 di Turki mengatakan bahwa pertumbuhan negara mereka akan lebih rendah dan secara umum tidak ada tren yang bagus, karena harga komoditas tidak akan membaik dan pertumbuhan global tahun lalu 3,4% dan sekarang 3,2%. IMF juga menargetkan pertumbuhan tinggi sebesar 3,8%. Namun, harus realistis juga.
  

Menteri PUPR RI

• Progres realisasi belanja Kementerian PUPR adalah 33,5 % dan alokasi pagu Kementerian PUPR adalah Rp103 Triliun. 
• Berdasarkan prioritas anggaran, maka anggaran tersebut akan digunakan untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air, dan Pemukiman. 
• Sasaran untuk tahun 2016 pada sektor air adalah Rp29,7 Triliun, tol 26 Km transjawa ditargetkan selesai pada tahun 2018, dan program sejuta rumah dengan tambahan anggaran sebesar Rp7,6 Triliun. 
• Rusun pesantren tetap ada, tetapi meminta minimal santrinya 750 orang, karena Menteri PUPR mengakui bahwa anggaran terdahulu 70% untuk pesantren. 
• Eker-ekeran bendungan itu tidak ada dan mengenai pengelolaan kehutanan telah ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur didalamnya dan juga akan ada teknis peralihannya. 
• Kementerian PUPR sudah mencoba agar anggaran tidak fokus ke rusun, tetapi ke banyak program yang pro rakyat lainnya.
  

Menteri Perdagangan RI

• Mendag RI menyampaikan permohonan maaf jika datang terlambat,  karena baru saja menghadiri Rapat Koordinasi dengan Kapolri terkait perubahan Perpres tentang Penimbunan. 
• Program Kemendag RI dibagi menjadi 3 pilar, yaitu menjaga kestabilan harga pokok, meningkatkan ekspor dan kerjasama internasional, dan good governance. Dibawah 3 pilar tersebut terdapat total 10 program.
• Pagu anggaran tahun 2015 dan 2016 dari sebelumnya Rp3,5 Triliun menjadi Rp4,03 Triliun. 
• Alokasi anggaran terbesar di tahun 2016 berada pada Program Pengembangan Dalam Negeri sebesar Rp1,78 Triliun. Didalamnya terdapat pengembangan pasar rakyat yang merupakan prioritas dari Presiden RI. Contohnya: pasar klewer Solo yang perputaran uangnya Rp15 Miliar/hari. 
• Realisasi anggaran Kemendag tahun 2015 rendah, yaitu sebesar 24,9%. Namun, revitalisasi pasar akan menjadi prioritas ke depan, karena terkait dengan kesejahteraan rakyat.
• Mendag RI akan fokus pada pengendalian daripada pendataan dan supervisi. Prioritasnya kedepan adalah impor sapi, bukan bawang atau jagung, karena impor sapi menjadi kasus khusus.
  

Menteri BUMN RI

• Dividen memang turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, perlu diingat bahwa kontribusi BUMN melalui pajak lebih besar daripada cukai rokok yang Rp120 Triliun. 
• Kemendag RI menginginkan ada BUMN yang fokus di pariwisata dan perhotelan, sehingga Kemendag RI membutuhkan modal tambahan. 
• Menteri BUMN berpendapat bahwa profesionalisme BUMN harus ditingkatkan, remunerasi yang tinggi juga diperlukan, karena kedepannya Kemendag RI akan banyak meng-guide profesionalisme demi kemajuan BUMN.
  

Menteri Pertanian RI

• Perlu melihat harga-harga komoditas agar petani mendapatkan keuntungan. Jangan sampai pedagang untung 600-1000%, tapi petaninya tidak. 
• Para petani mengatakan butuh kepastian harga, bukan subsidi. 
• Harga sapi India US$2,4/Kg. Kedepannya akan dibuat pulau karantina bagi sapi impor yang rencananya berada di Bangka Belitung. Hal itu penting, karena khawatir adanya penyakit kuku dan mulut. 
• Sejauh ini panen beras sudah 70%. 
• Sesuai laporan BMKG akan ada hujan turun pada Oktober mendatang, sehingga pemberitaan tentang kekeringan tidak terlalu proporsional. 
• Kementan sudah bekerja sama dengan Bulog untuk mengadakan resi gudang, dan sudah berkoordinasi juga dengan Kemendag agar inflasi selalu terjaga dan kebutuhan sembako selalu ada.
  

Kepala Bappenas

• Penyerapan anggaran tahun 2015 sebesar 47,51%. On track jika dibandingkan periode sebelumnya. Di akhir tahun diusahakan akan mencapai 90%. 
• Program perencanaan pembangunan nasional adalah program teknis Bappenas yang bertujuan mewujudkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, sinergi, dan kredibel. Tujuan lainnya juga untuk melaksanakan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya. 
• Rencana kegiatan prioritas Bappenas antara lain penyusunan RKP tahun 2017, perumusan dan penetapan perencanaan pembangunan nasional, penyusunan green book, dan program pendukungnya, antara lain:
  • Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana;
  • Program Pengawasan; dan
  • Program Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara
• Pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp1,46 Triliun yang terdiri dari program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. 
• Bappenas sepakat diperlukan perencanaan yang baik dan Bappenas akan melakukan ekspansi manajemen serta menggandeng K/L agar fokus pada tupoksi masing-masing, sehingga tercipta pembangunan yang berkualitas.
  

Kepala BPS

• Penyerapan anggaran tahun 2015 per 31 Agustus, sebesar 48%.
• Kegiatan prioritas BPS antara lain: 
  • Sensus Penduduk;
  • Sensus Pertanian;
  • Sensus Ekonomi;
  • Survei Penduduk Antar Sensus; 
  • Potensi Desa; 
  • Survei Biaya Hidup; dan
  • Nilai Tukar Petani. 
• Pada awalnya, BPS mengusulkan pagu sebesar Rp6,8 Triliun, karena akan diadakan sensus pertanian di tahun 2016. Namun, BPS menurunkan pagu anggaran menjadi Rp5,65 Triliun, karena di daerah urban BPS melakukan penyisiran melalui door to door. 
• Sensus sektor non pertanian akan dimulai pada tahun 2016. 
• Belum ada sanksi bagi data yang salah, tetapi ada sanksi bagi responden yang membocorkan data individu. 
• BPS terus melakukan modernisasi statistik dan sejak tahun 2015, BPS diinstruksikan untuk melakukan survei basis data terpadu.