Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penyampaian Pokok-Pokok RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Keuangan RI, dan Gubernur Bank Indonesia

Tanggal Rapat: 25 Aug 2015, Ditulis Tanggal: 20 Aug 2021,
Komisi/AKD: Badan Anggaran , Mitra Kerja: Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia

Pada 25 Agustus 2015, Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Keuangan RI, dan Gubernur Bank Indonesia mengenai Penyampaian Pokok-Pokok RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Ahmadi Noor dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Kalimantan Selatan 1 pada pukul 16.00 WIB. (ilustrasi: liputan6.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

  • Agenda prioritas pembangunan berdasarkan Nawa Cita.
  • Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat menengah ke bawah tanpa menghambat pelaku pasar sebagai agen pertumbuhan.
  • Pada kesempatan ini, Pemerintah berkomitmen untuk menganggarkan 5% untuk kesehatan.
  • Pariwisata dan industri adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja.
  • Bantuan anggaran desa untuk mengurangi angka urbanisasi.
  • Dimensi pembangunan manusia, yaitu pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
  • Target untuk tingkat kemiskinan 9-10%, dan untuk pengangguran terbuka 5,2-5,5%.
  • Bappenas akan mengusahakan sungai menjadi alat transportasi alternatif.
  • Sebelum tahun 2017, diharapkan jalur tol Banten hingga Surabaya sudah terealisasi dan juga pembangunan 24 pelabuhan strategis.

Menteri Keuangan RI

  • Perlu adanya efisiensi kualitas belanja operasional. 
  • Dengan penguatan pengelolaan fiskal, diharapkan akan memperkokoh fundamental pembangunan dan pertumbuhan.
  • Target gini ratio 0,39%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,1. 
  • Pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5%.
  • Spekulasi dapat menjadi salah satu penyebab guncangan pasar ekonomi Indonesia. 
  • Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016 untuk pertumbuhan ekonomi targetnya 5,5% dan inflasi 4,7%. 
  • Faktor harga minyak berpengaruh pada penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
  • Kenaikan LPG 3kg sebesar Rp1.000/kg, dan subsidi pangan untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran dengan durasi waktu 12 bulan.
  • Belanja Pemerintah di dalam RAPBN Tahun 2016 sebesar Rp1.339,1 Triliun.  
  • Anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur meningkat di dalam RAPBN 2016.  
  • Tahun 2016 akan dilakukan perbaikan kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). 
  • Formulasi nomenklatur dana transfer daerah, baik dana transfer umum dan khusus di dalam RAPBN Tahun 2016 sebesar Rp782,2 Triliun. 
  • Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) meningkat Rp117,6 Triliun. Semenjak tahun 2015 dana desa dari APBN akan menerima sekitar Rp600 juta per desa.
  • Total pembiayaan anggaran di tahun 2016 sebesar Rp272 Triliun dan pembiayaan netto luar negeri sebesar 2016 Rp1,2 Triliun.

Gubernur Bank Indonesia

  • BI akan terus dipaksa untuk melakukan stabilisasi rupiah. 
  • Triwulan kedua tahun 2015 transaksi modal dan finansial surplus US$2,5 Miliar. Oleh karena itu, BI akan menempuh berbagai kebijakan untuk menjaga nilai tukar.
  • Sepanjang tahun 2016, BI memprediksi nilai tukar sebesar 13.400-13.700 per dolar Amerika Serikat. 
  • Depresiasi tahun 2016 akan lebih rendah dibandingkan tahun 2015. 
  • BI akan bekerjasama dengan Pemerintah untuk mempercepat stimulus fiskal. 
  • BI akan terus mencermati berbagai risiko yang menghambat perekonomian Indonesia dan global

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan