Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembentukan Tim Perumus dan Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Tanggal Rapat: 15 Jun 2017, Ditulis Tanggal: 5 Nov 2020,
Komisi/AKD: Badan Anggaran , Mitra Kerja: Tim Pemerintah

Pada 15 Juni 2017, Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan Rapat Panja dengan Tim Pemerintah mengenai Pembentukan Tim Perumus dan Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat. Rapat Panja ini dibuka dan dipimpin oleh Said Abdullah dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dapil Jawa Timur 11 pada pukul 10:00 WIB. (ilustrasi: suarasurabaya.net)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Tim Pemerintah
  • Belanja berdasarkan fungsi
    • Pelayanan umum 33%
    • Ekonomi 29%
    • Perlindungan sosial 14%
    • Pendidikan 13%
    • Keamanan 11 %.
  • Belanja K/L 2012-2017 rata-rata meningkat 8,1% per tahun. 
  • Belanja untuk Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) mengalami peningkatan sebesar 13% untuk tahun 2018.
  • Tujuan belanja K/L 2018 untuk pembangunan nasional dengan efisiensi.
  • Pemerintah berusaha akan mempertahankan pendapatan PNS melalui tunjangan atau kenaikan gaji pokok.
  • Peningkatan kualitas belanja modal untuk meningkatkan perekonomian.
  • Tahun 2018, Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 
  • Bidang aparatur untuk mendukung pemantapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
  • Terdapat kebijakan di dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu memperpanjang usia pensiun ASN dari 56 tahun menjadi 58 tahun. 
  • Tantangan program pensiun terus meningkat secara nominal, yang menjadi tantangan manfaat pensiun yang didapat saat ini belum ideal.
  • Pemerintah akan coba meninjau dan mereformulasikan program pensiun ASN dengan perbaikan pengelolaan pensiun pada kelompok tertentu di tahun 2018.
  • Anggaran bidang infrastruktur 2012-2017 tumbuh rata-rata 21,7% per tahun. 
  • Terdapat peningkatan belanja infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) dan Kementerian Perhubungan.
  • Kesenjangan infrastruktur masih ada di banyak wilayah. Pemerintah akan konsisten untuk meningkatkan anggaran infrastruktur di tahun 2018 beserta implementasinya.
  • Kebijakan belanja K/L yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. 
  • Anggaran pendidikan tetap dijaga 20% terhadap APBN TA 2018 untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan.
  • Kebijakan pendidikan meliputi peningkatan sarana dan prasarana, kompetensi, dan distribusi guru.
  • Anggaran pendidikan disalurkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). 
  • Kebijakan anggaran pendidikan diantaranya untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa Bidik Misi, dan Program Indonesia Pintar (PIP).
  • Anggaran kesehatan tetap dijaga 5% terhadap APBN TA 2018 untuk meningkatkan supply side dan layanan, serta menjaga kelanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
  • Anggaran kesehatan disalurkan kepada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 
  • Kebijakan anggaran kesehatan untuk penguatan program JKN, serta review jumlah dan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI). 
  • Program Perlindungan Sosial Tahun 2012-2017 ditujukan untuk menanggulangi dan mengurangi kesenjangan. 
  • Efektivitas bantuan sosial didasarkan oleh data Badan Pusat Statistik (BPS).
  • Pemerintah berupaya meningkatkan ketepatan sasaran Program Perlindungan Sosial melalui peningkatan kualitas data, untuk PKH di tahun 2017 sudah sampai 6 juta KPM dan komitmen di tahun 2018 akan ditingkatkan menjadi 10 juta KPM.
  • Anggaran bidang pangan relatif meningkat. Produksi padi, jagung, gula, garam, dan daging sapi meningkat. Pembangunan irigasi meningkat, sedangkan untuk pembangunan waduk fluktuatif.
  • Tantangan di bidang pangan, penurunan laju produksi dan semakin kuatnya persaingan pasar. 
  • Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) meningkat rata-rata 20,5%. Kemhan akan berkomitmen untuk pengadaan alutsista yang modern.
  • Anggaran Kepolisian 43% digunakan untuk belanja pegawai. 
  • Kebijakan pertahanan diperuntukkan untuk pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) tahap 2, serta peningkatan kesejahteraan dan keselamatan prajurit. 
  • Belanja non K/L diantaranya untuk pembayaran utang dan bunga.
  • Stok utang dijaga 27-28% PDB. Batas aman utang 40% dan banyak negara lain yang utangnya di atas 40%. Kebijakan subsidi non energi untuk tahun 2018, melanjutkan Rastra dalam bentuk non tunai sehingga tepat sasaran, memperbaiki KUR untuk sektor produktif, meningkatkan Energi Baru Terbarukan (EBT), dan meningkatkan akses air minum.
  • Mulai tahun 2017, Pemerintah mulai transisi Rastra dalam bentuk bantuan non tunai dan tahun 2018 akan ditingkatkan. Untuk pupuk akan diperbaiki implementasi program subsidi. Ketepatan sasaran penerima akan dievaluasi. Bantuan UMKM sudah mulai dilakukan 2015, dan akan dievaluasi serta ditingkatkan.
  • Program pengelolaan hibah untuk kegiatan bersifat pelayanan publik dengan berbasis kinerja.  Dana hibah Pemda untuk air minum, sanitasi, dan irigasi. Belanja lainnya yaitu penanggulangan bencana alam, risiko fiskal, dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan