Jazilul Fawaid membacakan Laporan Panitia Kerja Realisasi Semester 1 dan Prognosis Semester 2 Laporan Keuangan 2016

• Pasal 35 UU No. 14 Tahun 2015 perihal Laporan Pemerintahan Semester 1 Tahun 2-16 dan Pencapaian di bawah ekspektasi.
• Semester 1 tahun 2016, realisasi pertumbuhan ekonomi 5.0, inflasi 3.5, SPN 5.7, pendapatan Rp634,7 Triliun atau 35,5%, realisasi lifting minyak Rp11.000 per hari dengan kapasitas 1.200 barel minyak per hari, belanja negara Rp865,4 Triliun atau 41,5%, transfer daerah dana desa sebesar Rp384 Triliun atau 49,5%, defisit Rp230,7 Triliun atau 77,7%, pembiayaan sebesar Rp276,6 Triliun atau 93,2%.
• Prognosis semester 2 2016, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Keuangan semester 2 2016 menurun karena tidak menentunya suku bunga global. ICP diperkirakan USD44/barel, tetapi karena tidak menentunya pasar global, realisasinya USD40/barel.
• Hutang negara semester 1 tahun 2016 mencapai Rp104 Triliun.
• Langkah-langkah kebijakan yang dapat diambil agar ekonomi makro tercapai diantaranya adalah:
  • Mempertahankan daya beli dan konsumsi masyarakat.
  • Pembelian aset elemen negara.
  • Mengoptimalkan tax amnesty untuk meningkatkan penerimaan negara di 2016.
  • Mengawal target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu dengan menahan turunnya lifting.
  • K/L akan melakukan percepatan penyerapan anggaran belanja.
  • Pemerintah akan melakukan kebijakan menyelesaikan aturan subsidi baru di 2016.
• Nilai tukar Rupiah masih akan bergerak dinamis.
• Pasokan minyak dari negara OPEC akan menurun.
• Lifting gas Indonesia masih menghadapi risiko tingkat penyerapan gas.
• Sisa pembayaran hutang pokok akan disesuaikan pembayarannya melalui kontrak agar tidak default.

Menteri Keuangan (Menkeu)

• Pemerintah telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2APBN). Fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangannya dan Pemerintah telah memberikan tanggapan pada Paripurna pagi ini.
• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015.
• Dasar hukum:
  • Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945.
  • Pasal 30 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  • UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2015.
• Realisasi pendapatan negara sebesar 85,6% dari APBN-P Tahun 2015 disebabkan terutama karena tidak tercapainya Penerimaan Perpajakan sebagai akibat beberapa faktor antara lain:
  • Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2015,
  • Harga CPO yang sangat rendah di pasar internasional, dan
  • Harga komoditas mineral yang mengalami penurunan sepanjang 2015.
• Realisasi belanja tahun 2015 sebesar 91,1% disebabkan terutama karena realisasi Belanja Modal yang hanya mencapai 78,1%, sebagai akibat dari beberapa faktor antara lain:
  • Adanya tambahan kegiatan pembangunan proyek fisik dan infrastruktur yang abru masuk dalam APBN-P TA 2015 sehingga membutuhkan waktu untuk persiapan sebelum proses pengadaan dimulai,
  • Perubahan nomenklatur/struktur organisasi di K/L yang berimbas pada keterlambatan pengadaan barang/jasa,
  • Permasalahan dalam pembebasan tanah/lahan, dan
  • Keterlambatan penerbitan Loan Agreement/No Object Letter/Annual Workplan.
• Rasio defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap terjaga di bawah 3% yaitu sebesar 2,58% dari PDB, sebagaimana batasan yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003.
• Laporan realisasi RAPBN TA 2015:
  • Pendapatan negara dan hibah:
    • TA 2015 audited:
      • APBN-P 2015: Rp1.761,6
      • Realisasi (audited): Rp1.508,0
      • %: 85,6
    • TA 2014:
      • Realisasi (audited): Rp1.550,5
      • %: 94,8
  • Belanja negara:
    • TA 2015 audited:
      • APBN-P 2015: Rp1.984,1
      • Realisasi (audited): Rp1.806,5
      • %: 91,0
    • TA 2014:
      • Realisasi (audited): Rp1.777,2
      • %: 94,7
  • Defisit:
    • TA 2015 audited:
      • APBN-P 2015: (Rp222,5)
      • Realisasi (audited): (Rp298,5)
      • %: 134,2
    • TA 2014:
      • Realisasi (audited): (Rp226,7)
      • %: 93,9
  • Pembiayaan (neto):
    • TA 2015 audited:
      • APBN-P 2015: Rp222,5
      • Realisasi (audited): Rp323,1
      • %: 145,2
    • TA 2014:
      • Realisasi (audited): Rp248,9
      • %: 103
  • Silpa:
    • TA 2015 audited:
      • APBN-P 2015: -
      • Realisasi (audited): Rp24,6
      • %: -
    • TA 2014:
      • Realisasi (audited): Rp22,2
      • %: -
• Neraca tahun 2015:
  • Aset:
    • 31 Desember 2015 (audited): Rp5.163,3 Triliun.
    • 31 Desember 2014 (audited): Rp3.910,9 Triliun.
  • Kewajiban:
    • 31 Desember 2015 (audited): Rp3.493,5 Triliun.
    • 31 Desember 2014 (audited): Rp2.898,4 Triliun.
  • Ekuitas:
    • 31 Desember 2015 (audited): Rp1.669,8 Triliun.
    • 31 Desember 2014 (audited): Rp1.012,5 Triliun.
• Pendapatan operasional Rp1.577,7 Triliun.
• Belanja operasional Rp1.714,3 Triliun.
• Laporan arus kas adalah laporan yang berisi arus uang kas negara, baik bersih atau kotor:
  • Aktivitas operasi:
    • Arus kas masuk: Rp1.507,9 Triliun
    • Arus kas keluar: (Rp1.507,9 Triliun)
    • Arus kas bersih tahun 2015 (audited): (Rp83,1)
    • Arus kas bersih tahun 2014 (audited): (Rp80,1)
  • Aktivitas investasi:
    • Arus kas masuk: Rp19,6 Triliun
    • Arus kas keluar: (Rp294,3 Triliun)
    • Arus kas bersih tahun 2015 (audited): (Rp274,7 Triliun)
    • Arus kas bersih tahun 2014 (audited): (Rp156,0 Triliun)
  • Aktivitas pendanaan:
    • Arus kas masuk: Rp612,0 Triliun
    • Arus kas keluar: (Rp229,6 Triliun)
    • Arus kas bersih tahun 2015 (audited): Rp382,4 Triliun
    • Arus kas bersih tahun 2014 (audited): Rp258,2 Triliun
  • Aktivitas transitoris:
    • Arus kas masuk: -
    • Arus kas keluar: -
    • Arus kas bersih tahun 2015 (audited): Rp72,7 Triliun
    • Arus kas bersih tahun 2014 (audited): Rp3,4 Triliun
• Ekuitas tahun 2015 periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 (audited):
  • Ekuitas awal: Rp1.012,2 Triliun
  • Surplus/(defisit)LO: (Rp243,2 Triliun)
  • Penyesuaian nilai berjalan: (Rp0,5 Triliun)
  • Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar: Rp966,5 Triliun
  • Transaksi antar entitas: (Rp65,5 Triliun)
  • Reklasifikasi kewajiban ke ekuitas: Rp0,3 Triliun
  • Ekuitas akhir: Rp1.669,8 Triliun
• Pemerintah telah menunjuk wakil untuk membahas RUU ini dalam Panja.
• Calog berisi tentang informasi ekonomi makro, kebijakan akuntansi, dll.