Rangkuman Terkait
- Strategi Percepatan Investasi untuk Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 – Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024, dan RUU Pertanggungjawaban APBN 2022 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia
- Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2024 dan RKP Tahun 2024, Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA 2024 serta RKP Tahun 2024, dan Pembentukan Panja-panja - Raker Banggar dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia
- Substansi dan Tujuan Omnibus Law Perpajakan - Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
- Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang APBN TA 2020 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Gubernur Bank Indonesia (BI)
- Pembahasan Draft Rancangan Undang-Undang APBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Koordinator Panitia Kerja Pemerintah
- Pembahasan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Raker Banggar dengan Koordinator Panja Pemerintah
- Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2020 – Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Koordinator Panitia Kerja Pemerintah
- Pembahasan RKA K/L 2019 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
- PNBP SDA Non-Migas, Dividen BUMN, PNBP K/L dan BLU, serta Defisit dan Pembiayaan - Raker Banggar dengan Tim Panja Pemerintah
- Subsidi Energi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Non Migas dan Kementerian/Lembaga, Deviden BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), Defisit serta Pembayaran - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Panja Pemerintah
- Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RUU APBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR-RI Rapat dengan Panja Pemerintah
- Anggaran – Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)
- Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU tentang APBN TA 2020 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia
- Pembahasan Anggaran Menteri Koordinator - Raker Badan Anggaran dengan Menko Polhukam, Menko PMK, dan Menko Perekonomian
- Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2018 - Raker Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan
- Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Pembahasan dan Rumusan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 - Rapat Panja Banggar dengan Tim Pemerintah
- Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA 2019 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia
- Pembahasan Kesimpulan Rapat Kerja Pembahasan Realisasi Semster Satu dan Prognosis Semster Dua APBN 2019 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Pemerintah
- Penyampaian Pokok dan Prognosis APBN Tahun 2019 dan Pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2018 - Raker Banggar dengan Menteri Keuangan
- Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas
- Rapat Lanjutan Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Kerja (Panja) Pemerintah
- Kebijakan Trasfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN TA 2020 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Panja Pemerintah
- Panja Transfer Daerah dan Dana Desa - Banggar DPR RI Raker dengan Koordinator Panja Pemerintah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Laporan Panja Perumus Kesimpulan terkait Laporan Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koordinator Panja Pemerintah
Tanggal Rapat: 23 Jul 2018, Ditulis Tanggal: 3 Aug 2020,Komisi/AKD: Badan Anggaran , Mitra Kerja: Koordinator Panja Pemerintah
Pada 23 Juli 2018, Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koordinator Panitia Kerja (Panja) Pemerintah mengenai Laporan Panja Perumus Kesimpulan terkait Laporan Semester 1 dan Prognosis Semester 2 APBN 2018. Rapat Panja ini dibuka dan dipimpin oleh Azis Syamsuddin dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Lampung 2 pada pukul 13:13 WIB. (ilustrasi: radarmadura.jawapos.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Koordinator Panja Pemerintah
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menyampaikan Surat Nomor S-550/MK.01/2018 tanggal 11 Juli 2018, perihal Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester Pertama Tahun Anggaran 2018. Atas dasar itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Badan Anggaran DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia bersama dengan Gubernur Bank Indonesia pada 14 Juli 2018. Dalam Raker tersebut, disepakati untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) guna membahas dan merumuskan hasil pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018. Panja beranggotakan 53 (lima puluh tiga) orang dari Anggota Banggar DPR-RI dan 23 (dua puluh tiga) orang dari Pemerintah. Panja telah melakukan pembahasan pada 23 Juli 2018.
- Pencapaian Semester I Tahun 2018:
- Di tengah perkembangan perekonomian global yang masih sulit diprediksi, serta dampak kebijakan moneter dan kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang protektif, telah berimbas negatif di pasar keuangan banyak negara. Walaupun cukup berpengaruh pada perekonomian domestik, perekonomian Indonesia pada semester I tahun 2018 tetap mampu melanjutkan tren penguatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan pertumbuhan ekonomi periode yang sama pada tahun 2017 yang lalu.
- Tren harga komoditi juga mengalami kenaikan di pasar internasional yang cukup berimbas pada iklim ekonomi dan pelaksanaan APBN Tahun 2018. Realisasi harga minyak mentah Indonesia sepanjang semester pertama sudah mencapai kisaran US$67 per barel. Selain itu, harga komoditas batubara juga bergerak naik dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga komoditas minyak dan batubara tersebut cukup membantu peningkatan iklim dunia usaha di bidang sumber daya alam, serta cukup membantu penerimaan negara dalam semester I tahun 2018.
- Melihat pada kondisi terkini dan prospek ekonomi kedepan, Pemerintah tetap optimis perekonomian Indonesia masih akan tetap terjaga dalam tahun 2018 sebagai pijakan penyusunan rencana pembangunan dan kebijakan fiskal dalam tahun mendatang.
- Dalam semester I tahun 2018, realisasi dari perkembangan indikator ekonomi makro secara keseluruhan adalah sebagai berikut:
- Pertumbuhan ekonomi dalam semester I tahun 2018 diperkirakan mencapai 5,1%. Pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh stabil, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencatat pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2012, konsumsi Pemerintah yang lebih tinggi, serta ekspor-ekspor yang tumbuh positif.
- Tingkat inflasi sampai dengan semester I tahun 2018 mencapai 3,12% (yoy). Didukung dengan inflasi pada lebaran tahun 2018 merupakan salah satu inflasi terendah dalam beberapa tahun terakhir, serta komponen administrasi price dapat dijaga pada tingkat yang lebih dari tahun sebelumnya, yaitu 2,88% (yoy).
- Realisasi PNBP yang lebih baik dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai Rp176,8 Triliun (64,2% terhadap targetnya dalam APBN tahun 2018), terutama didukung oleh peningkatan SDA Migas sebesar 47,9% pada semester I tahun 2018 sebagai dampak kenaikan harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar 36,1% dari tahun lalu. Selain itu, mulai meningkatnya harga komoditas batubara sebesar 19,1% berdampak pada kenaikan penerimaan PNBP SDA Non-Migas sebesar 29,1 dibandingkan penerimaannya dalam tahun yang lalu. Perbaikan kinerja BUMN juga turut menyumbang dalam peningkatan penerimaan dari Kekayaan Negara yang dipisahkan sebesar 13% dalam realisasi semester I tahun 2018.
- Pendapatan hibah semester I tahun 2018 mencapai sebesar Rp3,1 Triliun atau 260,7% terhadap target APBN tahun 2018.
- Realisasi belanja negara dalam semester I tahun 2018 lebih baik jika dibandingkan kondisinya dalam semester I tahun 2017, yaitu mencapai Rp944 Triliun (42,5% dari pagunya dalam APBN tahun 2018) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 41,9%). Realisasi tersebut terdiri atas:
- Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp558,4 Triliun (38,4% terhadap pagunya dalam APBN tahun 2018), yang terdiri atas:
- Realisasi belanja K/L mencapai Rp296 Triliun (34,9% terhadap pagunya dalam APBN tahun 2018). Pencapaian tersebut dipengaruhi antara lain oleh kebijakan percepatan pengadaan barang/jasa (lelang dini), perencanaan anggaran yang lebih baik di K/L, percepatan penyaluran berbagai program perlindungan sosial, pembayaran THR bagi aparatur negara dan pensiunan, dan dukungan pada persiapan Asian Games dan Pilkada serentak.
- Dalam semester I tahun 2018, berbagai progress pelaksanaan kegiatan (tahap lelang, penyaluran bantuan, dan capaian fisik) telah dilaksanakan K/L.
- Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp558,4 Triliun (38,4% terhadap pagunya dalam APBN tahun 2018), yang terdiri atas:
- Defisit anggaran dapat dijaga pada kisaran 0,75% terhadap PDB, jauh lebih rendah daripada defisit dalam semester I tahun 2017 sebesar 1,29%, bahkan dari defisit di tahun 2016 sebesar 1,82% terhadap PDB. Selain itu, keseimbangan primer menunjukkan pencapaian surplus Rp10 Triliun, yang jauh lebih baik dari realisasi dalam tahun 2017 sebesar negatif Rp68,2 Triliun, atau di tahun 2016 yang negatif Rp143,4 Triliun.
- Sejalan dengan langkah pengendalian tambahan utang pembiayaan anggaran dalam semester I tahun 2018 mencapai Rp176,2 Triliun, yang berarti mengalami penurunan 15,9% dari pembiayaan di tahun 2017 yang juga sudah tumbuh negatif 24,3% dari realisasi pembiayaan di tahun 2016. Penurunan pembiayaan anggaran tersebut sejalan dengan pengurangan penerbitan SBN neto dalam semester I tahun 2018 sebesar 16,9% dibandingkan dengan penerbitan SBN neto dalam semester I tahun 2017, yang juga sudah berkurang 23,3% dari realisasi yang sama di tahun 2016.
- Realisasi belanja Non-K/L mencapai Rp262,4 Triliun (43,2% terhadap pagunya dalam APBN tahun 2018). Realisasi tersebut dipengaruhi antara lain oleh:
- Penyaluran hibah ke daerah untuk penyelesaian kegiatan WISMP-2
- Realisasi pengelolaan subsidi dalam semester I tahun 2018 mencapai sebesar Rp73,9 Triliun (47,3% terhadap pagunya dalam APBN tahun 2018). Realisasi belanja subsidi dalam semester I tersebut terdiri atas; (1) subsidi energi sebesar Rp59,5 Triliun, dan (2) subsidi non energi sebesar Rp14,4 Triliun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian realisasi belanja subsidi dalam semester I tahun 2018, antara lain, yaitu; (1) pembayaran kurang bayar subsidi energi tahun sebelumnya, (2) perkembangan indikator ekonomi makro, terutama peningkatan ICP dan nilai tukar, (3) volume konsumsi BBM bersubsidi, dan (4) proses administrasi dan verifikasi dalam penyaluran subsidi.
- Realisasi program pengelolaan utang negara untuk memenuhi pembayaran bunga utang pada semester I tahun 2018 mencapai Rp20,6 Triliun (50,5% dari pagunya dalam APBN tahun 2018).
- Realisasi semester I tahun 2018 Transfer ke Daerah dan Dana Desa lebih rendah jika dibandingkan semester I tahun lalu, yaitu mencapai Rp385,6 Triliun (50,3% dari pagunya dalam APBN tahun 2018) dibandingkan realisasi tahun sebelumnya (51,5% terhadap APBN 2017). Realisasi tersebut terdiri atas realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp349,7 Triliun (49,5% terhadap pagunya dalam APBN tahun 2018). Pencapaian tersebut dipengaruhi antara lain oleh lebih tingginya realisasi DBH karena adanya perubahan mekanisme penyaluran dan realisasi tahun 2017 tidak hanya memperhitungkan realisasi penyaluran DBH reguler.
- Prognosis Semester II Tahun 2018:
- Pertumbuhan ekonomi pada semester kedua diharapkan dapat lebih tinggi dari semester sebelumnya yaitu diperkirakan mencapai 5,3%. Membaiknya kinerja ekspor tahun 2018 dan keberlanjutan dukungan kebijakan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta terjaganya stabilitas ekonomi makro, diharapkan akan memberikan dorongan pada perekonomian pada semester II tahun 2018. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 diperkirakan dapat mencapai 5,2%.
- Pada semester II tahun 2018, masih terdapat risiko tekanan pada pergerakan harga domestik, antara lain bersumber dari pergeseran musim panen sebagai dampak perubahan iklim dan perubahan harga ICP. Dalam hal ini, Pemerintah terus mewaspadai dan berupaya mengamankan stok dan pasokan serta kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat pada tahun 2018. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) akan terus memperkuat koordinasi inflasi melalui forum Tim Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian, tingkat inflasi sepanjang tahun 2018 tersebut diperkirakan terkendali pada tingkat 3,5% (yoy) atau masih dalam sasaran inflasi nasional.
- Pada semester II tahun 2018, nilai tukar rupiah diperkirakan masih dapat bergerak fluktuatif. Tekanan terhadap nilai rupiah berpotensi bersumber dari ketidakpastian di pasar keuangan/global seiring dengan rencana akan dinaikkannya kembali tingkat bunga acuan oleh otoritas moneter Amerika Serikat pada semester II tahun 2018. Namun demikian, tekanan ini diharapkan dapat diimbangi dengan kondisi perekonomian domestik yang kondusif. Nilai tukar rupiah pada semester kedua tahun 2018 diperkirakan akan stabil pada kisaran rata-rata Rp14.200 per dolar Amerika Serikat, sehingga nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2018 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp13.973 per dolar Amerika Serikat.
- Suka bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan pada semester II tahun 2018 diperkirakan berada pada kisaran 5,6%, dengan kecenderungan meningkat meskipun terdapat risiko dinamika posisi likuiditas global yang dipengaruhi oleh rencana kenaikan suku bungan acuan di Amerika Serikat pada semester II tahun 2018. Dengan demikian, suku bunga SPN 3 bulan sehingga secara rata-rata sampai dengan akhir tahun diperkirakan mencapai 5%.
- Pada semester II tahun 2018, ICP diperkirakan akan berada pada kisaran rata-rata US$73 per barel seiring dengan adanya tren harga minyak dunia. Sampai dengan akhir tahun 2018, rata-rata ICP diperkirakan mencapai US$70 per barel.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Strategi Percepatan Investasi untuk Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 – Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024, dan RUU Pertanggungjawaban APBN 2022 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia
- Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2024 dan RKP Tahun 2024, Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA 2024 serta RKP Tahun 2024, dan Pembentukan Panja-panja - Raker Banggar dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia
- Substansi dan Tujuan Omnibus Law Perpajakan - Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
- Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang APBN TA 2020 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Gubernur Bank Indonesia (BI)
- Pembahasan Draft Rancangan Undang-Undang APBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Koordinator Panitia Kerja Pemerintah
- Pembahasan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Raker Banggar dengan Koordinator Panja Pemerintah
- Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2020 – Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Koordinator Panitia Kerja Pemerintah
- Pembahasan RKA K/L 2019 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
- PNBP SDA Non-Migas, Dividen BUMN, PNBP K/L dan BLU, serta Defisit dan Pembiayaan - Raker Banggar dengan Tim Panja Pemerintah
- Subsidi Energi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Non Migas dan Kementerian/Lembaga, Deviden BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), Defisit serta Pembayaran - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Panja Pemerintah
- Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RUU APBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR-RI Rapat dengan Panja Pemerintah
- Anggaran – Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)
- Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU tentang APBN TA 2020 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia
- Pembahasan Anggaran Menteri Koordinator - Raker Badan Anggaran dengan Menko Polhukam, Menko PMK, dan Menko Perekonomian
- Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2018 - Raker Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan
- Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Pembahasan dan Rumusan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 - Rapat Panja Banggar dengan Tim Pemerintah
- Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA 2019 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia
- Pembahasan Kesimpulan Rapat Kerja Pembahasan Realisasi Semster Satu dan Prognosis Semster Dua APBN 2019 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Pemerintah
- Penyampaian Pokok dan Prognosis APBN Tahun 2019 dan Pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2018 - Raker Banggar dengan Menteri Keuangan
- Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas
- Rapat Lanjutan Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Kerja (Panja) Pemerintah
- Kebijakan Trasfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN TA 2020 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Panja Pemerintah
- Panja Transfer Daerah dan Dana Desa - Banggar DPR RI Raker dengan Koordinator Panja Pemerintah