Tim Pemerintah

• Pencapaian penerimaan perpajakan periode 2012-2016 rata-rata sebesar 89,8%.
• Tahun 2016, pertumbuhan pajak non migas tidak terlalu menggembirakan. Khusus 2016, target penerimaan perpajakan Rp1.498 Triliun dan realisasi Rp463,5 Triliun atau 30,9%.
• Arah kebijakan umum pajak 2018 adalah:
  • Sistem yang up to date dan terintegrasi.
  • Insentif pajak yang selektif.
  • Optimalkan perjanjian perpajakan internasional.
• Kebijakan teknis pajak 2918 adalah:
  • Kebijakan mendukung basis data perpajakan dengan melanjutkan membahas Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), dan lain-lain.
  • Memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.
  • Mengembangkan kurikulum pendidikan PT dengan materi pentingnya membayar pajak.
  • Mendorong proses hilirisasi industri dengan kebijakan bea masuk.
  • Memperkuat sistem informasi perpajakan sesuai Automatic Exchange of Information (AEoI).
  • Meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka memperkuat kebijakan.
• Capaian tax amnesty Rp135,3 Triliun.
  • Uang tembusan Rp114,52 Triliun.
  • Deklarasi harta Rp4.882 Triliun.
• Total yang ikut tax amnesty 973.141 terdiri dari:
  • Wajib pajak badan 273.223.
  • Wajib pajak orang 735.918.
• Harta yang dideklarasikan terbesar terdiri dari kas dan setara kas. Harta deklarasi kendaraan bermotor bernilai Rp106,88 Triliun atau 2,1%.
• Secara geografis
  • Tax amnesty di DKI Jakarta:
    • Peserta 2.604.000.
    • Wajib pajak 2.100.000.
    • Uang tembusan Rp61,5 Triliun.
  • Tax amnesty di Sumatera:
    • Peserta 1.747.000.
    • Wajib pajak 3.900.000.
    • Uang tebusan Rp10,1 Triliun.
• Dari 900.000 peserta tax amnesty, ada 20% yang belum menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
• Tindak lanjut pasca tax amnesty:
  • Pengawasan SPT 2016.
  • Pengawasan laporan rutin gateway.
  • Memastikan dana repatriasi telah ditempatkan di tempat investasi.
• Kebijakan pajak 2018 untuk rasio dan pengamanan perpajakan dengan meningkatkan pengawasan pelaksanaan kewajiban Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
• Pemerintah akan membangun institusi perpajakan yang kuat dan kredibel. Program reformasi perpajakan akan fokus pada reformasi Informasi dan Teknologi (IT), Sumber Daya Manusia (SDM), organisasi, dan proses bisnis.
• Kedepannya, untuk kegiatan perpajakan tidak perlu ke kantor pajak karena bisa dilakukan dimanapun.
• Dalam proses perpajakan tidak boleh mengganggu investasi dan konsumsi masyarakat.

Dirjen Bea Cukai

• Kebijakan 2018:
  • Penguatan penggunaan IT melalui single database (id Nomor Pokok Wajib Pajak dan kepabeanan sudah menjadi 1 id).
  • Menerapkan single billing generasi kedua.
  • Dapat menggunakan teknologi handphone untuk mengirim hasil laporan tanpa perlu ke kantor.
  • Penurunan dwelling time.
  • Pengenaan ekspor bea keluar untuk bahan mentah.
  • Kampanye anti rokok ilegal terutama daerah rokok di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
  • Indonesia single risk management.
  • Peningkatan kompetensi SDM.
  • Intensifikasi dan ekstensifikasi barang kena cukai baru.
  • Perluasan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah (KITE IKM).
  • Penerapan fasilitas online.
• Ada strategi untuk join program bea cukai dengan Dirjen Pajak.

Dirjen Migas

• 2017 ICP USD45/barrel, proyeksi 2018 USD55/barrel.
• Sampai akhir tahun, minyak tanah dan solar masih cukup.