Menteri Keuangan (Menkeu) - Sri Mulyani

• Pemerintah telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) 2017 melalui Surat Presiden pada tanggal 26 Juni 2018 dan sudah diberi masukkan oleh fraksi DPR. setelah mendapat masukan, pada tanggal 17 Juli 2018 Pemerintah memberikan tanggapan atas pandangan fraksi DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI dan Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) mengenai penyampaian pokok-pokok RUU dan pembentukan Panitia Kerja (Panja). Agenda selanjutnya:
  • Rapat Panja perumus kesimpulan, 23 Juli 2018.
  • Rapat Panja draft, 26 Juli 2018.
  • Rapat Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan, Laporan Panja, Pandangan mini fraksi, dan penandatanganan naskah RUU, 27 Juli 2018.
  • Rapat Paripurna, Pembicaraan Tingkat 2/Pengambilan Keputusan, 28 Juli 2018.
• Substansi dari pelaksanaan RUU APBN 2017 adalah laporan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPP Tahun Anggaran (TA) 2017. Opini WTP ini merupakan kali ke-2 setelah sebelumnya opini WTP pertama pada tahun 2016. LKPP telah mendapat WTP berarti telah wajar dan merupakan penilaian terbaik dengan keberhasilan yang berhasil dipertahankan. Opini WTP merupakan penilaian terbaik dari BPK atas laporan keuangan. Semua komponen laporan keuangan (angka dan penjelasan) sudah wajar/sesuai ketentuan, atas semua hal signifikan dalam laporan keuangan. Pencapaian tersebut merupakan wujud nyata terhadap prinsip pengelolaan yang baik.
• Capaian ekonomi pada 2017:
  • Pertumbuhan ekonomi tertinggi selama 1 tahun terakhir yaitu 5,07%.
  • Produk Domestik Bruto (PDB) Rp13.588,8 Triliun.
  • Inflasi 3,61% di bawah target APBN-P 2017 sebesar 4,3%.
  • Indeks pembangunan manusia 70,81%.
  • Tingkat pengangguran terbaik dalam 1 tahun terakhir 5,13%.
  • Tingkat kemiskinan 26,58 juta jiwa.
  • Gini ratio terbaik sejak tahun 2014 0,391.
  • Nilai tukar Rp atas USD relatif stabil di angka Rp13.384/USD. Jauh lebih rendah dari asumsi sebesar Rp13.400/USD.
• Penguatan kinerja ekonomi Indonesia didorong pulihnya investasi sebesar Rp692,8 Triliun. Capaian investasi lebih tinggi 2,1% dari target yang ditetapkan. Realisasi investasi terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Realisasi investasi didukung oleh iklim investasi dimana kenaikan rating Indonesia dari beberapa agen secara global.
• Gross Domestic Product (GDP) Indonesia mencapai Rp13.000 Triliun.
• Nilai total ekspor tahun 2017 meningkat 16,27% secara year on year.
• Realisasi tingkat SPN 3 bulan adalah 5.0% dan dibawah target yaitu 5.2% yang berarti baik dan jauh lebih baik dari tahun 2016 yaitu 5.7%.
• Lifting minyak mencapai 98.7% dan lifting gas mencapai 99.3% dari target APBN.
• Pelaksanaan APBN mencapai capaian positif adri tahun 2014-2017 dari beberapa faktor, yaitu:
  • Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
  • Menurunnya jumlah penduduk miskin.
  • Menurunnya tingkat pengangguran.
  • Angka kemiskinan menurun menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin siang dan berada di bawah 10 juta jiwa.
• Fundamental ekonomi Indonesia membaik dan Pemerintah akan terus menjaga iklim usaha yang kondusif.
• Dari 190 negara, Indonesia berada di peringkat 72 negara kemudahan berusaha dari World Bank.
• Pendapatan negara pada 2017 sebesar Rp1.666,4 Triliun atau 95,9% dari target APBN-P 2016 yang berdasarkan akuntansi Pemerintah, terdiri dari realisasi APBN, laporan arus kas, ekuitas, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa), dll.
• Pemerintah akan terus meningkatkan penerimaan perpajakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan dilakukan reformasi perpajakan, baik dari SDM atau teknologi.
• Realisasi belanja tahun 2017 sebesar Rp2.007,3 Triliun.
• Defisit Rp340,9 Triliun atau 2,49% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh dari target di APBN-P yang sebesar 2,92%.
• Laporan neraca LKPP 2017:
  • Aset Pemerintah per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.947,8 Triliun, naik Rp490,0 Triliun dari 2016.
  • Kewajiban Rp4.407 Triliun, naik Rp517,1 Triliun dari 2016.
  • Ekuitas Rp1.540,8 Triliun, turun Rp28,1 Triliun dari tahun 2016.
  • Penjelasan neraca:
    • Nilai aset belum termasuk hasil revaluasi terhadap sekitar 40% aset Pemerintah.
    • Tujuan revaluasi agar aset mencerminkan nilai terkini dan hasil revaluasi tahun 2017 meningkatkan sebesar Rp1.874,3 Triliun,
    • Revaluasi selesai pada tahun 2018, sehingga nilai aset setelah revaluasi disajikan pada LKPP tahun 2018.
    • Rasio pinjaman terkendali pada 29,4% terhadap PDB, di bawah batasan dalam UU, sebesar 60%.
    • Penurunan ekuitas dikarenakan tidak semua belanja menjadi aset yang dapat dikapitalisasi, seperti infrastruktur.
    • Belanja “soft infrastructure” meningkatkan kualitas SDM.
    • Pembangunan daerah yang dibiayai dari transfer ke daerah dan dana desa menghasilkan aset tetap yang dicatat sebagai aset Pemda.
• Pemerintah sangat berhati-hati dalam menggunakan utang sebagai pembiayaan.
• Laporan Operasional (LO)
  • Pendapatan operasional:
    • 31 Desember 2017 (audited) Rp1.806,62 Triliun.
    • 31 Desember 2016 (audited) Rp1.664,66 Triliun.
  • Beban operasional:
    • 31 Desember 2017 (audited) Rp1.991,67 Triliun.
    • 31 Desember 2016 (audited) Rp1.872,34 Triliun.
  • Surplus (defisit) kegiatan operasional:
    • 31 Desember 2017 (audited) Rp(185,15) Triliun.
    • 31 Desember 2016 (audited) Rp(207,68) Triliun.
  • Surplus (defisit) kegiatan non operasional:
    • 31 Desember 2017 (audited) Rp72,17 Triliun.
    • 31 Desember 2016 (audited) Rp67,96 Triliun.
  • Pos luar biasa:
    • 31 Desember 2017 (audited) Rp-.
    • 31 Desember 2016 (audited) Rp-.
  • Surplus (defisit) LO:
    • 31 Desember 2017 (audited) Rp(112,98) Triliun.
    • 31 Desember 2016 (audited) Rp(139,72) Triliun.
  • Defisit LO Rp112,98 Triliun merupakan defisit terbesar dalam tiga tahun terakhir.
  • Komitmen Pemerintah: memperbaiki dan memperkuat pengelolaan APBN dan keuangan negara untuk menjaga fondasi perekonomian secara bertanggung jawab yang berdampak pada semakin kecilnya nilai defisit.
• Pada 2017, terdapat 79 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang mendapat WTP, 6 LKKL mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 2 mendapatkan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).
• Pemerintah berniat untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK mengenai 18 temuan dengan rincian 13 Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan 5 Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang tidak mempengaruhi kewajaran LKPP tahun 2017. Atas temuan BPK tersebut, Pemerintah harus menindaklanjuti agar anggaran Pemerintah bisa berjalan dengan baik.
• Pemerintah telah menunjuk wakil Pemerintah dalam tim perumus kesimpulan dan panja draft RUU.
• Pokok bahasan laporan realisasi semester 1 dan outlook APBN 2018:
  • Pendahuluan.
  • Perkembangan dan outlook asumsi dasar ekonomi makro.
  • Realisasi semester 1 APBN tahun 2018.
  • Outlook APBN tahun 2018.
• Highlight capaian semester 1 APBN 2018:
  • Kondisi riil: Pertumbuhan ekonomi semester 1 2018 diperkirakan mencapai 5,1% terutama didukung peningkatan investasi dan perdagangan internasional.
  • Kinerja APBN dalam semester 1 menunjukkan peningkatan dan arah yang tepat, baik di sisi pencapaian ekonomi makro maupun besaran-besaran Postur APBN.
    • Penerimaan perpajakan tumbuh 14.3% (Sem.1 2017: 9.6%, Sem.2 2016:2.4%).
    • Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 64.2% (Sem.1 2017: 56.1%, Sem.2 2016:15.4%).
    • Penyerapan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) 34.9% dari pagu (Sem.1 2017: 33.1%, Sem.2 2016:34.2%).
    • Penyerapan transfer ke daerah dan dana desa 50.3% dari pagu (Sem.1 2017: 51.5%, Sem.2 2016:49.5%).
    • Defisit PNBP dan penyerapan belanja K/L 0.75% (Sem.1 2017: 1.29%, Sem.2 2016:1.82%).
    • Keseimbangan primer PNBP dan penyerapan belanja Rp10,0 Triliun (Sem.1 2017: Rp(68,2) Triliun, Sem.2 2016:Rp(143,4) Triliun).
    • Angka-angka di atas didukung oleh standar internasional.
• Asumsi laporan semester 1 tahun 2017:
  • Growth 5,1.
  • Inflasi 3,1.
  • Nilai tukar Rp13.746/USD.
  • Suku bunga SPN 4,3.
  • Indonesia Crude Price (ICP) 67.
  • Lifting minyak 758.
  • Lifting gas 1.146.
• Proyeksi semester 2:
  • Growth 5,3.
  • Inflasi 3,5.
  • Nilai tukar Rp14.200/USD.
  • Suku bunga SPN 5,6.
  • Indonesia Crude Price (ICP) 7,3.
• Beberapa hal untuk pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga.
• Pertumbuhan ekonomi semester 1 tahun 2018 diperkirakan 5,1 didukung dengan meningkatnya investasi dan impor barang modal.
• Konsumsi rumah tangga tetap tumbuh stabil.
• Ekspor dan impor telah menunjukkan pemulihan pada semester 2 tahun 2017 dan berlanjut pada semester 1 tahun 2018.
• Angka asumsi ekonomi makro 2018 merupakan perkiraan karena angka dari BPS baru akan keluar bulan Agustus nanti.
• Pada bulan Juli, inflasi 0,59% hingga inflasi semester 1 tahun 2018 sebesar 3,12% (yoy) dan lebih rendah dari tahun sebelumnya.
• Nilai tukar Rp13.746 untuk rata-rata semester 1 tahun 2018. Perbaikan infrastruktur memicu investasi di seluruh Indonesia. Dari transaksi berjalan itu, deviasi akan masih berjalan dengan baik jika dibandingkan negara lain.
• Dari sisi neraca perdagangan, ekspor dan impor sebesar Rp88,2 Miliar dan Rp88,6 Miliar.
• Harga minyak tanah USD67 per barrel dan lebih tinggi dari asumsi yang sebesar USD49 per barrel.
• Faktor capital outflow mendorong depresiasi Rupiah.
• SPN yang dimiliki asing yang awalnya 39% turun menjadi 37,8%.
• Cadangan devisa menjadi USD119,8 Triliun. Cadangan devisa menurun akibat aktifnya kegiatan impor.
• Lifting minyak 858.000 barrel/hari dan lifting gas 1.146.000 barrel/hari. Ada kendala teknis dan tren kenaikan minyak dunia.
• Terjadi pertumbuhan penerimaan pajak yang kenaikannya cukup signifikan, hampir 5%.
• Walaupun kondisi ekonomi makro mengalami perubahan, APBN mengalami perbaikan signifikan.
• Laporan semester 1 tahun 2018:
  • Pendapatan negara Rp833,4 Triliun.
    • Pajak Rp653,5 Triliun, tumbuh 14,3%.
    • PNBP Rp176,8 Triliun atau 64,2% dari target atau tumbuh 21%.
    • Penerimaan hibah Rp3,1 Triliun. Penerimaan hibah lebih tinggi sehingga pendapatan negara relatif on track.
  • Transfer ke daerah dan dana desa negatif. Keseimbangan primer yang selalu defisit pada semester 1 tahun 2018, sekarang surplus Rp10 Triliun.
  • Belanja negara Rp994 Triliun.
    • Belanja Pemerintah Pusat Rp558,4 Triliun.
    • Belanja K/L tumbuh 12,1%.
• Dari sisi persentase GDP lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun lalu.
• APBN semester 1 cukup baik. Defisit semester 1 tahun 2018 sebesar Rp110,6 Triliun atau 0,75%. Pembiayaan semester 1 sebesar Rp176,2 Triliun.
• Surat hutang yang dikeluarkan lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya.
• Untuk tahun ini, realisasi silpa sebesar Rp65,7 Triliun, naik dari 2 tahun sebelumnya.
• Penerimaan perpajakan telah mencapai 40,4%.
• Untuk Pajak Penghasilan (PPh) migas juga kelihatan meloncat jauh tumbuhnya 9%.
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meningkat 13,6% dalam 2 tahun berturut-turut yang sebelumnya negatif.
• Bea cukai tumbuh 16,7%.
• Industri pengolahan tumbuh 12,4%.
• Perdagangan tumbuh 27,9%.
• Jasa keuangan +4,74%.
• Pertambangan meloncat hampir 80%.
• Konstruksi pertama kali pajak +11%.
• Pertumbuhan ekonomi disumbangkan secara merata.
• Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) tumbuh 43,4%.
• Pendapatan dividen tumbuh 13%.
• PNBP lainnya tumbuh walaupun tidak sangat tinggi. Secara total PNBP mengalami kenaikan signifikan.
• Belanja K/L tumbuh 12% sekitar Rp296 Triliun. Penyerapan belanja K/L semakin membaik.
• Belanja pegawai tumbuh 10,9%.
• Belanja barang tumbuh 9,5%.
• Belanja bayar bunga utang Rp120 Triliun dan realisasi 50,5%.
• Subsidi sudah dibelanjakan Rp73,9 Triliun.
• Penyerapan belanja tertinggi pada fungsi perlindungan sosial dan kesehatan.
• Kinerja penyerapan rata-rata 34,9% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.
• 8 dari 10 K/L dengan pagu terbesar, kinerja penyerapan belanjanya sudah lebih baik, yaitu Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Polri, dan Kementerian Agama (Kemenag).
• Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik dan dana desa daya serapnya meningkat. Realisasi semester 1 DAK fisik jauh lebih rendah dari tahun lalu dan sebelumnya. Transfer daerah sudah terealisasi 49,5%. Hal yang mengalami kendala adalah DAK fisik eksekusinya lambat dan perlu perhatian. Kemenkeu berharap Pilkada dan Pemilu tidak membuat eksekusi berjalan lambat.
• Pembiayaan utang semester 1 tahun 2018 sebesar Rp176 Triliun. Pembiayaan utang terus diturunkan. Pembiayaan investasi Rp800 Miliar. Surat Berharga Negara (SBN) Rp192,6 Triliun, lebih kecil dari tahun lalu yang sebesar Rp231 Triliun.
• Pembiayaan mengambil penurunan berarti penerbitan surat utang turun drastis.
• Outlook 2018:
  • Pendapatan negara akan tercapai secara penuh Rp1.903 Triliun.
  • Belanja negara akan sesuai alokasi yaitu 95-96% atau Rp2.217,3 Triliun. Proyeksi belanja K/L biasanya hanya 93-94% penyerapannya.
  • Defisit diperkirakan akan lebih rendah dari UU APBN yaitu Rp 314,2 atau 2,12% dari PDB.
  • Pembiayaan utang akan lebih rendah yaitu Rp387,4 Triliun.
  • Hal ini yang menyebabkan postur APBN akan relatif sama dengan UU APBN.

Bank Indonesia (BI) - Mirza

• Pertumbuhan ekonomi tetap solid, stabilitas makro ekonomi makin kuat dan fiskal yang sehat.
• Semester awal tahun ini dihadapkan dari global. Pemulihan ekonomi dunia akan terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi dunia 3,9%.
• Pertumbuhan ekonomi dunia yang membaik dengan kondisi likuiditas yang ketat.
• Perekonomian Indonesia secara umum cukup baik.
• Nilai tukar Rupiah mendapat tekanan sejak Februari 2018. Perkembangan terkini sudah cukup stabil. Nilai tukar tetap terkendali. Defisit transaksi berjalan membaik. Neraca perdagangan surplus USD1,7 Miliar.
• Investasi diperkirakan akan kuat. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tetap terjaga.
• Ekspor tetap tumbuh efek dari permintaan ekonomi global.
• Inflasi tetap terjaga di 3,5%, plus minus 1. Inflasi rendah didukung inflasi inti yang tetap stabil. Koordinasi erat Pemerintah dan Bank Indonesia berhasil menjaga inflasi pada level yang cukup rendah.
• Rasio kredit bermasalah, tetap rendah gross 2,79%.
• Proyeksi ekonomi 2018:
  • Pertumbuhan ekonomi 5,1-5,5.
  • Inflasi 2,5-4,5.
  • Nilai tukar Rp13.700-Rp14.000/USD.
• Arah kebijakan BI untuk menjaga stabilitas:
  • BI melakukan pelonggaran makroprudensial dengan
    • Pelonggaran Down Payment (DP) rumah dan kredit properti.
    • Pelonggaran dengan mekanisme inden.
  • Menjaga stabilitas Rupiah.
  • Mendorong pertumbuhan ekonomi.