Rangkuman Terkait
- Strategi Percepatan Investasi untuk Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 – Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024, dan RUU Pertanggungjawaban APBN 2022 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia
- Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2024 dan RKP Tahun 2024, Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA 2024 serta RKP Tahun 2024, dan Pembentukan Panja-panja - Raker Banggar dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia
- Substansi dan Tujuan Omnibus Law Perpajakan - Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
- Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang APBN TA 2020 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Gubernur Bank Indonesia (BI)
- Pembahasan Draft Rancangan Undang-Undang APBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Koordinator Panitia Kerja Pemerintah
- Pembahasan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Raker Banggar dengan Koordinator Panja Pemerintah
- Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2020 – Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Koordinator Panitia Kerja Pemerintah
- Pembahasan RKA K/L 2019 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
- PNBP SDA Non-Migas, Dividen BUMN, PNBP K/L dan BLU, serta Defisit dan Pembiayaan - Raker Banggar dengan Tim Panja Pemerintah
- Subsidi Energi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Non Migas dan Kementerian/Lembaga, Deviden BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), Defisit serta Pembayaran - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Panja Pemerintah
- Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RUU APBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR-RI Rapat dengan Panja Pemerintah
- Anggaran – Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)
- Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU tentang APBN TA 2020 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia
- Pembahasan Anggaran Menteri Koordinator - Raker Badan Anggaran dengan Menko Polhukam, Menko PMK, dan Menko Perekonomian
- Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2018 - Raker Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan
- Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Pembahasan dan Rumusan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 - Rapat Panja Banggar dengan Tim Pemerintah
- Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA 2019 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia
- Pembahasan Kesimpulan Rapat Kerja Pembahasan Realisasi Semster Satu dan Prognosis Semster Dua APBN 2019 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Pemerintah
- Penyampaian Pokok dan Prognosis APBN Tahun 2019 dan Pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2018 - Raker Banggar dengan Menteri Keuangan
- Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas
- Rapat Lanjutan Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Kerja (Panja) Pemerintah
- Kebijakan Trasfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN TA 2020 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Panja Pemerintah
- Panja Transfer Daerah dan Dana Desa - Banggar DPR RI Raker dengan Koordinator Panja Pemerintah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembicaraan Tingkat 1 RUU RAPBN 2019 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham)
Tanggal Rapat: 4 Sep 2018, Ditulis Tanggal: 13 Jul 2020,Komisi/AKD: Badan Anggaran , Mitra Kerja: Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Gubernur Bank Indonesia (BI)
Pada 4 September 2018, Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) mengenai Pembicaraan Tingkat 1 RUU RAPBN (Rancangan Undang-Undang Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara) 2019. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Azis S. dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Lampung 2 pada pukul 13:50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: liputan6.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Keuangan (Menkeu) - Sri Mulyani
- Meskipun secara global perekonomian global diperkirakan 3,9% tapi downside akan semakin besar.
- Dollar indeks mengalami penguatan signifikan sejak Mei 2018. Inilah yang menyebabkan sampai September dinamika ini terus mengalami peningkatan. Amerika menerapkan tarif sepihak ke partner dagang utama terutama dari RRT.
- Beberapa negara emerging market mengalami krisis diantaranya Argentina dan Turki. Argentina sudah masuk program IMF USD500 Billion. Argentina akan memotong anggaran dan defisitnya. Negara-negara lain juga akan mengalami tekanan dan tidak mudah. RAPBN 2019 harus diawasi.
- Di asumsi RAPBN 2019:
- Pertumbuhan ekonomi: 5,3%. Pertumbuhan ini diakui optimistik.
- Konsumsi rumah tangga masih 5,1%.
- Konsumsi Pemerintah diharapkan tumbuh 5,4%.
- Growth diharapkan investasi 7%.
- Dalam kondisi hari ini, menetapkan nilai tukar rupiah tahun depan tidak mudah. Kemarin disepakati range nilai tukar Rp14.000 dan diubah di nota keuangan menjadi Rp14.400. Hal ini perlu dibahas bersama kembali.
- Inflasi tetap bertahan menurut BPS 3,2%. Inflasi tahun depan diprediksikan 3,5% + -1%.
- RAPBN Indonesia selalu mengasumsikan suku bunga SPN lebih tinggi dari realisasi. Tahun depan diproyeksikan suku bunga SPN 5,3%. Ini cukup kredibel karena BI sudah menaikkan suku bunga dalam 2 bulan terakhir.
- Indikator berikutnya, harga minyak (ICP) juga termasuk yang cukup sulit diprediksi. Amerika melakukan sanksi ke Iran dan Venezuela. Kedua negara ini merupakan negara penghasil minyak terbesar. ICP USD70/barrel merupakan proyeksi harga minyak di 2019.
- Tema RAPBN 2019:
- Sehat, adil, mandiri.
- APBN sehat: Defisit cenderung turun. Keseimbangan primer semakin bertambah.
- APBN adil: Menyeimbangkan pembangunan fisik dengan SDM, pusat dengan daerah, dan pajak yang progresif.
- APBN mandiri: Penerimaan pajak menjadi sumber utama penerimaan negara dan pembiayaan menurun.
- Postur RAPBN 2019:
- Penerimaan negara: Rp2.142,5 Triliun.
- Belanja negara: Rp2.439,7 Triliun.
- Defisit: Rp297,2 Triliun atau 1,8% dari GDP.
- Pembiayaan: Rp297,2 Triliun.
- Keseimbangan primer: Rp21,7 Triliun.
- Sehat, adil, mandiri.
- Karena akan mengandalkan perpajakan dan PNBP, maka pembiayaan dari utang akan semakin turun.
- Untuk tahun depan, akan diteruskan reformasi birokrasi.
- Belanja negara:
- Untuk kesehatan: Rp120 Triliun.
- Infrastruktur: Rp420,2 Triliun.
- Perlindungan sosial: Rp381 Triliun.
- Pendidikan: hampir Rp500 Triliun.
- Pemilu: Rp24,8 Triliun.
- Birokrasi: Rp368 Triliun (untuk tunjangan kinerja, THR, dan gaji ke-13).
- Ketidakpastian: Rp38,6 Triliun (untuk mitigasi risiko bencana).
- Akan ada pemberian anggaran ke Kemen PUPR sebesar Rp6,6 Triliun untuk renovasi ruang kelas.
- Untuk anggaran kesehatan yang 5% dari APBN, maka belanja sebesar Rp122 Triliun. Anggaran kesehatan meningkat cukup besar dilihat dari DAK fisik.
- Anggaran Kemen PUPR ditambahkan dari Rp107 Triliun menjadi Rp108,2 Triliun. Peningkatan pembiayaan dari swasta dan BUMN melalui skema KPBU.
- Target infrastruktur 2019:
- Swasta akan dilibatkan dengan skema KPBU.
- Sumatera: 3 infrastruktur.
- Sulawesi: 4 infrastruktur.
- Papua: 1 infrastruktur.
- Diharapkan, kemiskinan akan turun 8,5%-9,5%. Akan ada pemberian PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional) menuju 96,8 juta jiwa.
- Anggaran pemilu:
- 2018: Rp16 Triliun.
- 2019: Rp24,8 Triliun.
- Anggaran keamanan dan pertahanan 2019 Rp220,5 Triliun.
- Subsidi:
- 2019: Rp220,9 Triliun.
- Non energi: Rp64,3 Triliun.
- Pupuk: Rp29,5 Triliun.
- PSO: Rp6,8 Triliun.
- Bunga kredit: Rp16,7 Triliun.
- Energi: Rp196,5 Triliun.
- 2018: Rp228,1 Triliun.
- 2019: Rp220,9 Triliun.
- Diharapkan, pada 2019 bisa memperbaiki penyempurnaan dana desa dan diharapkan DAK fisik dialokasikan berdasarkan proposal daerah.
- Transfer daerah dan dana desa:
- 2019: Rp832,3 Triliun.
- 2018: Rp763,6 Triliun.
- DAU:
- 2019: Rp414,9 Triliun.
- Transfer daerah dan dana desa:
- Growth penerimaan pajak 15% dan merupakan yang tertinggi selama 5 tahun ke belakang.
- APBN defisitnya semakin menurun. Pembiayaan utang dilakukan untuk pembiayaan infrastruktur untuk penanaman modal negara.
- Rasio utang akan tetap dijaga dibawah 30% walaupun menurut UU boleh sampai 60%.
- Kesimpulan:
- APBN sehat, adil dan mandiri.
- Belanja negara lebih efektif dan efisien.
- Kebijakan pembiayaan pada pelaku UMKM dan ultra mikro.
- Penerimaan negara dioptimalkan.
- Prioritas program semakin fokus.
- Tema RKP 2019: Pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas.
- Program prioritas 1:
- Percepatan pengurangan kemiskinan.
- Pengurangan angka stunting.
- Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- Peningkatan tata dasar.
- Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak.
- Bansos untuk percepatan penanggulangan kemiskinan diantaranya:
- PKH (Program Keluarga Harapan).
- BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).
- KIP (Kartu Indonesia Pintar).
- KIS (Kartu Indonesia Sehat).
- Untuk menjaga kelompok yang rentan miskin diantaranya:
- Dana desa.
- Pembiayaan ultra mikro.
- Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Permodalan nasional madani.
- Program prioritas 2:
- Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa.
- Peningkatan sistem logistik.
- Penanggulangan dampak bencana.
- Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.
Gubernur BI - Perry W
- Kondisi keuangan global tidak ada kepastian, beberapa faktor diantaranya adalah ekonomi Amerika tumbuh tinggi tapi negara lain mengalami perlambatan. Dalam tahun 2019, tekanan ekonomi akan mereda dengan menurunnya ekonomi dunia dan Amerika. Tapi, persaingan perdagangan sulit diprediksikan.
- Tahun 2019 diprediksikan pertumbuhan ekonomi 5,1%-5,5%. Inflasi tetap terkendali dalam level rendah. Agustus terjadi deflasi. Diyakinkan bahwa inflasi terkendali di kisaran 3,5% + -1%.
- Survei menunjukkan para pengusaha lebih memilih menurunkan margin daripada menaikkan harga.
- Diperlukan menurunkan keseimbangan primer dan defisit.
- Defisit transaksi berjalan:
- 2017: USD17,3 Million atau 1,7%.
- 2018, kuartal 1: USD5,7 Million.
- Ke depan, beberapa harga komoditas akan naik yaitu CPO Batubara.
- Langkah-langkah stabilisasi nilai tukar telah dilakukan agar pelemahan Rupiah tidak terlalu dalam.
- Beberapa hal mempengaruhi nilai tukar Rupiah ke depan yaitu kenaikan fed fund rate. Tekanan di 2019 tidak akan sebesar ini.
- Fokus BI jangka pendek untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah:
- Menaikkan suku bunga 125 menjadi 5,5% selama 2018.
- Intervensi pasar valas/membeli SBN di pasar sekunder.
- Menyediakan sword valas/heading dengan biaya murah.
- Relaksasi uang muka perumahan.
- Proyeksi BI asumsi RAPBN 2019:
- Pertumbuhan ekonomi: 5,1%-5,5%.
- Inflasi: 2,5-4,5.
- Nilai tukar: Rp14.000-Rp14.700,-.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Strategi Percepatan Investasi untuk Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 – Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024, dan RUU Pertanggungjawaban APBN 2022 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia
- Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2024 dan RKP Tahun 2024, Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA 2024 serta RKP Tahun 2024, dan Pembentukan Panja-panja - Raker Banggar dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia
- Substansi dan Tujuan Omnibus Law Perpajakan - Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
- Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang APBN TA 2020 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Gubernur Bank Indonesia (BI)
- Pembahasan Draft Rancangan Undang-Undang APBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Koordinator Panitia Kerja Pemerintah
- Pembahasan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Raker Banggar dengan Koordinator Panja Pemerintah
- Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2020 – Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Koordinator Panitia Kerja Pemerintah
- Pembahasan RKA K/L 2019 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
- PNBP SDA Non-Migas, Dividen BUMN, PNBP K/L dan BLU, serta Defisit dan Pembiayaan - Raker Banggar dengan Tim Panja Pemerintah
- Subsidi Energi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Non Migas dan Kementerian/Lembaga, Deviden BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), Defisit serta Pembayaran - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Panja Pemerintah
- Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RUU APBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR-RI Rapat dengan Panja Pemerintah
- Anggaran – Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)
- Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU tentang APBN TA 2020 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia
- Pembahasan Anggaran Menteri Koordinator - Raker Badan Anggaran dengan Menko Polhukam, Menko PMK, dan Menko Perekonomian
- Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2018 - Raker Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan
- Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Pembahasan dan Rumusan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 - Rapat Panja Banggar dengan Tim Pemerintah
- Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA 2019 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia
- Pembahasan Kesimpulan Rapat Kerja Pembahasan Realisasi Semster Satu dan Prognosis Semster Dua APBN 2019 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Pemerintah
- Penyampaian Pokok dan Prognosis APBN Tahun 2019 dan Pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2018 - Raker Banggar dengan Menteri Keuangan
- Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas
- Rapat Lanjutan Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Kerja (Panja) Pemerintah
- Kebijakan Trasfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN TA 2020 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Panja Pemerintah
- Panja Transfer Daerah dan Dana Desa - Banggar DPR RI Raker dengan Koordinator Panja Pemerintah