Jazilul F dari Fraksi PKB Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 11 membacakan Laporan Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar, Defisit, dan Pembiayaan

• Berdasarkan kesepakatan Pemerintah, dibentuk 4 Panja. Berikut hasil kesepakatan Panja Asumsi Dasar, Defisit, dan Pembiayaan.
• Dengan membaiknya perekonomian dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 juga membaik. Asumsi dasar 2018 kesepakatan Panja:
  • Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan 5,4%.
  • Asumsi tingkat suku bunga 2018 sebesar 5,2% yang tentunya dilihat dari beberapa faktor.
  • Pada tahun 2018, nilai Rupiah menjadi Rp13.400/USD.
  • Lifting minyak dan gas bumi 2018 sebesar 2000 barel/hari.
    • Lifting minyak 800.000.
    • Lifting gas 1.200.000
  • Asumsi harga minyak mentah tahun 2018 USD48 per barel.
  • Angka kemiskinan di akhir tahun 2018 sekitar 9,5-,10%.
  • Angka pengangguran 5-5,3%.
  • Inflasi 3,5.
  • Penerimaan perpajakan non migas 2018 sebesar Rp10,4-10,9 Miliar
  • Rincian penerimaan pertambangan dan batubara 2018 Rp32,095 Miliar.
  • Total minerba Rp32.095,26 Miliar.
  • Penerimaan panas bumi sebesar sekitar Rp70,59 Miliar.
  • Pendapatan dari kekayaan yang dikisahkan pada 2018 Rp44,95 Miliar.
  • Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya sebesar Rp83.751,3.
  • Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar sekitar Rp43,3 Miliar.
  • Program pengelolaan subsidi energi 2018 sebesar Rp94.525 Miliar.
  • Defisit anggaran 2,19% dari PDB.
  • Pembiayaan utang sebesar Rp399.219 Miliar.
  • Gini ratio 0,38%.
  • IP 71,50.
  • Pinjaman luar negeri sebesar Rp18.439,3 Miliar.
  • Penerimaan perpajakan Rp1.579 Miliar.
  • Penerimaan minerba Rp32,095 Miliar.
  • Penerimaan kehutanan Rp4.166,71 Miliar.
  • Dividen Rp44,695 Miliar.
  • SBN netto Rp414 Miliar.

Teuku Riefky dari Fraksi Partai Demokrat Dapil Aceh 1 membacakan Laporan Panja Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2018

• Kesepakatan Panja Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN 2018 dari Rp1.454.494,4 meningkat menjadi Rp11.98,5 Miliar dari usulan Rp1.443.296 Miliar.
• Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp848.45 Miliar. Arah dan kebijakan belanja K/L 2018 berupa peningkatan reformasi birokrasi kualitas layanan masyarakat.
• Belanja non K/L 2018 disepakati sebesar Rp607.059,2 Miliar.
• Pembiayaan utang negara Rp238.607,1 Miliar.
• Subsidi utang Rp156.228,1 Miliar.
• Subsidi pajak Rp10.768,2 Miliar.
• Pengelolaan hibah negara 2018 sebesar Rp1.460,8 Miliar.
• Pengelolaan belanja lainnya Rp100.422,0 Miliar.
• Anggaran pendidikan sebesar Rp444,131 Miliar.
• Belanja lainnya Rp100.422 Miliar.
• Pengelolaan transaksi lainnya Rp110.341 Miliar.
• Anggaran kesehatan tahun 2018 sebesar Rp111.032,9 atau 5% dari belanja negara.
• Anggaran pendidikan dalam RAPBN 2018 sebesar Rp444.131,4 Miliar atau 20% dari belanja negara.
• Total belanja negara Rp2.220.657,0 Miliar.

Ahmad Riski dari Fraksi PAN Dapil Jawa Timur 6 membacakan Laporan Hasil Panja Transfer Daerah dan Dana Desa (TDDD) pada RAPBN 2018

• Transfer daerah terdiri dari Dana Transfer Umum (DTU), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
• Anggaran transfer daerah RAPBN 2018 sebesar Rp706.162,6 Miliar. Jumlah daerah yang memenuhi tiga persyaratan tersebut sebanyak 324 daerah.
• DAK memiliki postur angka fisik Rp62 Triliun.
  • DAK non fisik APBN 2018 sebesar Rp123.451,8 Miliar. Pokok-pokok kebijakan DAK non fisik terdiri dari empat poin.
  • DAK fisik RAPBN 2018 sebesar RP62,436 Miliar.
• Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp8.500,0 Miliar. Kebijakan DID meliputi pengalokasian DID pada Kabupaten/Kota.
• Dana Otonomi Khusus (DOK) tahun 2018 sebesar Rp20.059,6 Miliar.
  • Untuk Aceh sebesar Rp8.029/8 Miliar.
  • Papua Rp5.629,0 Miliar.
  • Papua Barat Rp2.408,9 Miliar.
• Papua dan Papua Barat juga mendapatkan dana tambahan infrastruktur sebesar Rp4 Triliun.
• Pagu anggaran Dana Keistimewaan DIY (DK DIY) dalam APBN TA 2018 sebesar Rp1 Miliar.
• Pagu dana desa dalam APBN sebesar Rp60 Miliar dialokasikan kepada 434 Kabupaten/Kota dan 74.958 desa.
• DAU RAPBN 2018 sebesar Rp490.719,4 Miliar.

Said A dari Fraksi PDIP Dapil Jawa Timur 11 membacakan Laporan Panja Draft RUU RAPBN 2018

• Pasal 1-3 tetap dan ayat (4) tetap.
• Pasal 12 ayat (1)-(10) kecuali ayat (5) tetap.
• Bidang kesehatan sebesar Rp241.656.425.000,00.
• Pasal 13 ayat (1), (2) tetap, ayat (3) berubah.
• Pasal 16 sampai 25 tetap.
• Pasal 26-46 tetap.
• Penjelasan pasal, judul tetap.
• Laju inflasi diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkai 3,5%.
• Alinea 4-13 tetap. Alinea 14 ditambahkan “pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).”
• Alinea 15 tetap.
• Penjelasan Pasal 10 tetap.
• Penjelasan Pasal 14 berubah.
• Penjelasan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (4) tetap.
• Penjelasan Pasal 17-46 tetap.

Daniel L dari Fraksi PDIP Dapil Jawa Barat 7 membacakan Pandangan Mini Fraksi PDIP atas RUU RAPBN 2018

• Catatan dari PDIP:
  • Penetapan asumsi makro harus memberikan kepastian dunia usaha.
  • PDIP mengingatkan target pajak harus terukur.
  • PDIP meminta Pemerintah mengoptimalkan semua pinjaman.
  • PDIP mendorong Pemerintah untuk mempercepat revisi Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) untuk penyerapan anggaran.
  • Pemerintah harus memastikan anggaran negara akan dikembalikan ke masyarakat.
  • Fraksi PDIP menyetujui RUU RAPBN 2018 dibawa ke pembahasan tingkat 2.
  • Terkait meningkatkan belanja modal untuk percepatan, neraca ekspor tani harus tumbuh untuk membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Bagus Adi dari Fraksi Partai Golkar Dapil Bali membacakan Pandangan Mini Fraksi Partai Golkar atas RUU RAPBN 2018

• Fraksi Partai Golkar mendorong Pemerintah agar penyusunan RAPBN 2018 berdasarkan prudent dan kredibel.
• Fraksi Partai Golkar setuju proyeksi ekonomi 5,4% masih bisa dijangkau.
• Fraksi Partai Golkar sepakat asumsi nilai tukar Rupiah 13.400 dan inflasi 3,5%.
• Fraksi Partai Golkar meminta Pemerintah fokus pada program langsung yang berdampak pada masyarakat.
• Pagu belanja disepakati Rp2.220 Triliun.
• Defisit anggaran Rp325,9 Triliun atau 2,19% dari PDB.
• Fraksi Partai Golkar mengapresiasi langkah Pemerintah mengurangi defisit keseimbangan primer.
• Besaran pembiayaan utang Rp399,2 Triliun.
• Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui RUU RAPBN 2018 disahkan menjadi UU.

Willgo dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Nusa Tenggara Barat membacakan Pandangan Mini Fraksi Partai Gerindra atas RUU RAPBN 2018

• Pemerintah gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi rata-rata Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 7%.
• Perkiraan Fraksi Partai Gerindra, rata-rata pertumbuhan ekonomi Pemerintahan Joko Widodo 5,25%.
• Fraksi Partai Gerindra memandang Pemerintah gagal mengurangi orang miskin.
• Pemerintah melakukan pembiaran terhadap tenaga kerja asing.
• Fraksi Partai Gerindra menolak wacana penjualan/privatisasi BUMN.
• Kabinet kerja gagal meningkatkan pendapatan negara dari PDB.
• Pemerintah gagal meningkatkan tax rasio yang sekarang hanya 9,72%.
• Utang Pemerintah diperkirakan pada akhir tahun mencapai Rp4 Triliun dan ini berbahaya.
• Fraksi Partai Gerindra tidak menyetujui RUU RAPBN 2018 tapi jika itu merupakan keyakinan Pemerintah, maka Fraksi Partai Gerindra membiarkan Pemerintah melakukannya.

Wahyu S dari Fraksi Demokrat Dapil Sumatera Selatan 2 membacakan Pandangan Mini Fraksi Partai Demokrat atas RUU RAPBN 2018

• Tahun 2018 merupakan tahun keempat Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk mewujudkan janji-janjinya. Tantangan perekonomian Indonesia akan dipengaruhi suku bunga the fed, dan lain-lain. Pemerintah terus mengoptimalkan penerimaan pajak.
• Pemerintah diharapkan fokus menjaga kesejahteraan aparat Pemerintahan.
• Pemerintah diharapkan fokus untuk menjaga kesejahteraan aparatur negara, kualitas SDM, dan lain-lain.
• Kemajuan ekonomi harus membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat.
• Postur RAPBN 2018 disusun dengan kaidah publik.
• Terhadap asumsi dasar ekonomi makro, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah mewaspadai proyeksi ekonomi global.
• Fraksi Partai Demokrat menyetujui RUU RAPBN 2018 untuk dibahas di tingkat lanjut dan disetujui menjadi UU.

Cucun A dari Fraksi PKB Dapil Jawa Barat 2 membacakan Pandangan Mini Fraksi PKB atas RUU RAPBN 2018

• Fraksi PKB berharap Pemerintah dapat menjaga kredibilitas eksekusi RAPBN 2018.
• Fraksi PKB menilai Pemerintah perlu perhatikan khusus kelompok penghasilan rendah.
• Fraksi PKB mengapresiasi Pemerintah dapat menekan inflasi dan kebijakan 1 harga BBM.
• Fraksi PKB mengapresiasi Pemerintah untuk menekan tingkat suku bunga SPN 3 bulan.
• Kondisi geopolitik negara OPEC mempengaruhi harga minyak dunia.
• Fraksi PKB memandang target kesejahteraan (pembangunan) harus terealisasi.
• Dalam 3 tahun terakhir, lapangan kerja hanya 167.000 jauh dari target.
• Fraksi PKB menilai kenaikan target penerimaan pajak masih cukup tinggi. Jangan sampai target pajak jadi kontradiktif dengan masyarakat yang rajin bayar pajak.
• Fraksi PKB menilai Pemerintah harus cermat skema pembangunan infrastruktur.
• Fraksi PKB menghimbau Pemerintah berhati-hati dalam menyalurkan bantuan langsung non tunai.
• Fraksi PKB menyatakan persetujuan RUU RAPBN 2018 dapat diambil keputusannya.

Sukiman dari Fraksi PAN Dapil Kalimantan Barat membacakan Pandangan Mini Fraksi PAN atas RUU RAPBN 2018

• Pengajuan RUU tentang APBN 2018 merupakan amanat yang harus dilakukan Pemerintah dan DPR.
• Fraksi PAN berharap RAPBN 2018 menjadi instrumen ekonomi nasional.
• Pengajuan RAPBN 2018 harus memperhatikan tantangan ekonomi global.
• Fraksi PAN melihat pertumbuhan ekonomi nasional cukup baik karena ada perbaikan pengelolaan anggaran.
• Fraksi PAN meminta Pemerintah mengkaji ulang pendapatan negara.
• Fraksi PAN berharap Pemerintah bekerja serius agar target penerimaan negara tercapai.
• Penetapan target perpajakan lebih realistis dibandingkan 3 tahun sebelumnya.
• Penetapan target penerimaan perpajakan ini Fraksi PAN melihat tax efforts hanya 3,88%. Idealnya kisaran penerimaan APBN adalah Rp1825,87 Triliun.
• Belanja negara Rp2.204 Triliun. Fraksi PAN meminta Pemerintah meningkatkan alokasi belanja modal, pegawai, dan lain-lain.
• Fraksi PAN menyerukan Pemerintah melakukan kebijakan afirmasi total untuk golongan menengah ke bawah.
• Fraksi PAN meminta Pemerintah menggenjot ekspor non migas.
• Fraksi PAN meminta Pemerintah melakukan belanja Pemerintah pada sektor yang berefek ganda.
• Fraksi PAN meminta Pemerintah dapat mempertahankan PNBP dari K/L. BLU perlu diperbaiki tata kelolanya.
• Fraksi PAN mengharapkan Pemerintah kedepannya tidak perlu menambah utang.
• Fraksi PAN meminta Pemerintah untuk lebih rasional dalam menetapkan target APBN.
• Fraksi PAN meminta Pemerintah lebih serius meningkatkan bantuan program sosial.
• Fraksi PAN menyatakan menyetujui RUU RAPBN 2018 untuk ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya.

Andi Akmal dari Fraksi PKS Dapil Sulawesi Selatan 2 membacakan Pandangan Mini Fraksi PKS atas RUU RAPBN 2018

• Target pertumbuhan 5,4% terlalu optimis.
• Daya beli konsumen masih cenderung menurun.
• Pemerintah perlu memastikan lapangan kerja tercipta optimal.
• Penurunan angka kemiskinan masih lamban.
• Ketimpangan pendapatan muara ketimpangan lain.
• Pemerintah harus bekerja keras untuk target indeks kerja manusia.
• Fraksi PKS berpendapat target inflasi seharusnya bisa ditetapkan lebih rendah.
• Fraksi PKS berpendapat nilai tukar Rupiah bisa meningkatkan nilai ekspor. Nilai tukar sebesar Rp13.400 harus mendukung tenaga ekspor.
• Fraksi PKS meminta Pemerintah meningkatkan daya saing Indonesia. Daya saing Indonesia stagnan 3 tahun terakhir.
• Fraksi PKS berpendapat pembayaran bunga utang membebani APBN.
• Fraksi PKS menilai keseimbangan primer masih cukup tinggi.
• Fraksi PKS melihat target penerimaan selama ini masih jauh dari maksimal.
• Fraksi PKS memandang Pemerintah perlu melakukan reformasi perpajakan sungguh-sungguh.
• Fraksi PKS berpendapat target PNBP masih bisa ditingkatkan.
• Fraksi PKS mendesak perlu peningkatan program daya beli rakyat dan perlindungan sosial.
• Fraksi PKS meminta Pemerintah meningkatkan kedaulatan dan ketahanan pangan.
• Inflasi harga pangan relatif tinggi dan menggerus daya beli rakyat.
• Pembangunan infrastruktur Indonesia sangat jauh dari memuaskan.
• Fraksi PKS berpendapat DAK harus menyasar Balai Latihan Kerja (BLK).
• Fraksi PKS berpendapat APBN merupakan wujud nyata kehadiran negara.
• Fraksi PKS mendesak Pemerintah menjaga kredibilitas RAPBN 2018.
• Fraksi PKS menerima RUU RAPBN 2018 dengan catatan diatas.

Amir dari Fraksi PPP Dapil Sulawesi Selatan 1 membacakan Pandangan Mini Fraksi PPP atas RUU RAPBN 2018

• Pemerintah harus memberikan keyakinan kepada masyarakat kalau peningkatan itu bisa memberikan kesejahteraan.
• Terjaganya stabilitas ekonomi makro terlihat pada laju inflasi yang terkendali.
• Fraksi PPP menyadari tekanan hidup yang dialami masyarakat semakin besar.
• Sektor pertanian dan kelautan belum ada perkembangan yang menyenangkan. Perlu kesinambungan program-program anggaran yang efisien. agar memastikan bahwa mekanisme berjalan sesuai harapan. Melalui program-program rakyat yang produktif guna meningkatkan kesejahteraan Fraksi PPP menyadari pemberian subsidi masih harus dilakukan. Hal ini sejalan dengan dukungan Fraksi PPP pada implementasi pembangunan.
• Pemerintah perlu fokus pada kesenjangan infrastruktur daerah.
• Fraksi PPP menyetujui RUU tentang RAPBN 2018 untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

Taufiqulhadi dari Fraksi Nasdem Dapil JAwa Timur 1 membacakan Pandangan Mini Fraksi Nasdem atas RUU RAPBN 2018

• Secara umum Fraksi Nasdem apresiasi yang dilakukan dan yang dicapai bisa dipertahankan Pemerintah.
• Fraksi Nasdem ingatkan banyak masalah migas dari hulu sampai hilir.
• Fraksi Nasdem memahami Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur.
• Fraksi Nasdem berpandangan bahwa perlunya menyusun ketimbangan yang selaras dengan visi Pemerintah.
• Fraksi Nasdem berharap sumber pembiayaan dari dalam negeri.
• Fraksi Nasdem menyatakan menerima RUU RAPBN 2018 untuk disahkan jadi UU dalam rapat paripurna.

Djoni R dari Fraksi Hanura Dapil Jawa Barat 3 membacakan Pandangan Mini Fraksi Hanura atas RUU RAPBN 2018

• Fraksi Hanura apresiasi langkah Pemerintah agar APBN lebih realistis, kredibel dan efisien.
• Fraksi Hanura menyatakan setuju RUU RAPBN 2018 untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan.

Menteri Keuangan - Sri Mulyani membacakan Pandangan Akhir Pemerintah

• Sejak 16 Agustus 2017, yang disampaikan Presiden telah dibahas dan disepakati.
• Pemerintah tetap akan hati-hati menghadapi risiko dari faktor global.
• Asumsi makro diharapkan dapat meningkatkan sentimen positif.
• Defisit APBN 2018 jauh lebih rendah dari defisit 2017. Hal ini menunjukkan tekad kuat Pemerintah untuk memberikan APBN yang berkesinambungan.
• Target pendapatan negara Rp1.894 Triliun ini optimis juga realistis.
• Kemenkeu akan tetap fokus untuk tenaga kerja, kemiskinan dan keadilan sosial.
• Kemenkeu akan melakukan kebijakan fiskal untuk akselerasi perekonomian Indonesia.
• Kemenkeu berterima kasih pada semua pihak yang telah mendukung pembahasan RUU RAPBN 2018 secara tepat waktu.
• Kemenkeu juga berterima kasih pada Komisi-Komisi di DPR, Banggar, serta Kepala Dewan-Dewan. Kemenkeu berharap kerjasama ini terus berlanjut.