Rangkuman Terkait
- Strategi Percepatan Investasi untuk Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 – Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024, dan RUU Pertanggungjawaban APBN 2022 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia
- Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2024 dan RKP Tahun 2024, Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA 2024 serta RKP Tahun 2024, dan Pembentukan Panja-panja - Raker Banggar dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia
- Substansi dan Tujuan Omnibus Law Perpajakan - Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
- Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang APBN TA 2020 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Gubernur Bank Indonesia (BI)
- Pembahasan Draft Rancangan Undang-Undang APBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Koordinator Panitia Kerja Pemerintah
- Pembahasan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Raker Banggar dengan Koordinator Panja Pemerintah
- Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2020 – Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Koordinator Panitia Kerja Pemerintah
- Pembahasan RKA K/L 2019 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
- PNBP SDA Non-Migas, Dividen BUMN, PNBP K/L dan BLU, serta Defisit dan Pembiayaan - Raker Banggar dengan Tim Panja Pemerintah
- Subsidi Energi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Non Migas dan Kementerian/Lembaga, Deviden BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), Defisit serta Pembayaran - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Panja Pemerintah
- Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RUU APBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR-RI Rapat dengan Panja Pemerintah
- Anggaran – Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)
- Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU tentang APBN TA 2020 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia
- Pembahasan Anggaran Menteri Koordinator - Raker Badan Anggaran dengan Menko Polhukam, Menko PMK, dan Menko Perekonomian
- Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2018 - Raker Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan
- Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Pembahasan dan Rumusan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 - Rapat Panja Banggar dengan Tim Pemerintah
- Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA 2019 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia
- Pembahasan Kesimpulan Rapat Kerja Pembahasan Realisasi Semster Satu dan Prognosis Semster Dua APBN 2019 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Pemerintah
- Penyampaian Pokok dan Prognosis APBN Tahun 2019 dan Pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2018 - Raker Banggar dengan Menteri Keuangan
- Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas
- Rapat Lanjutan Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Kerja (Panja) Pemerintah
- Kebijakan Trasfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN TA 2020 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Panja Pemerintah
- Panja Transfer Daerah dan Dana Desa - Banggar DPR RI Raker dengan Koordinator Panja Pemerintah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2017 dan Jadwalnya — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (MenPPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Gubernur Bank Indonesia (BI)
Tanggal Rapat: 6 Jul 2017, Ditulis Tanggal: 26 Nov 2020,Komisi/AKD: Badan Anggaran , Mitra Kerja: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia
Pada 6 Juli 2017, Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (MenPPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Gubernur Bank Indonesia (BI) mengenai Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2017 dan Jadwalnya. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Azis S. dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Lampung 2 pada pukul 12:55 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: klikberita.co.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian - Darmin N.
- Perkembangan perekonomian dunia turut mempengaruhi perkembangan ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia cukup stabil di triwulan pertama 2017. Ekonomi global mengalami kebaikan, namun belum ada indikasi kenaikan yang berkelanjutan. Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa mengalami pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun ini lebih baik dari tahun lalu. China, Thailand, Malaysia, dan Indonesia kuartal 1 tahun ini lebih baik daripada kuartal 1 tahun lalu. Perekonomian negara berkembang membaik. Kondisi Filipina dan India kuartal 1 tahun ini lebih rendah. Dampaknya untuk Indonesia positif sudah terlihat dari kuartal 1 tahun kemarin.
- IMF dalam rilis terbaru menaikkan prediksi pertumbuhan dunia dari 3,4% menjadi 3,5%.
- Perdagangan ekonomi global diproyeksikan mengalami kenaikan dalam risiko yang harus dicatat.
- Ekonomi Tiongkok rebalancingnya belum selesai, padahal dia partner Indonesia.
- Harga minyak dunia harus terus diwaspadai karena terus bergerak naik.
- Harga komoditas 2017 melanjutkan tren peningkatan terbatas. Setahun terakhir terlihat perbaikan yang cukup positif. Kenaikan harga komoditas mendorong aktivitas perdagangan internasional.
- Persoalan di negara Teluk seperti Qatar dan Saudi diprediksi tidak akan berdampak pada harga minyak.
- Indonesia motor pertumbuhannya sudah mulai meningkat.
- Ekspor impor selalu negatif namun sekarang mulai membaik.
- Pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun 2017 sebesar 5,01% lebih tinggi dibandingkan kuartal 2 tahun lalu.
- Sekarang perdagangan internasional Indonesia hampir semuanya positif.
- Untuk konsumsi Pemerintah di kuartal 1 tahun 2017 naik hanya 2,7%.
- Investasi 4,8% sudah cukup membaik.
- Pertumbuhan ekonomi nasional ditopang industri pengolahan yang pelan-pelan membaik. Industri pengolahan mulai membaik setelah mati pada saat krisis 1998. Sektor yang lain juga mulai membaik, seperti perikanan, pertambangan, dan lain-lain.
- Kinerja positif akan terwujud apabila perbaikan infrastruktur dan investasi diperbaiki.
- Pertumbuhan ekonomi 2017 diperkirakan lebih baik dibanding APBN 2017.
- Pertumbuhan ekonomi diusulkan dalam APBN sebesar 5,2% daripada APBN tahun lalu sebesar 5,1%.
- Konsumsi rumah tangga diperkirakan membaik.
- Konsumsi Pemerintah sedikit lebih baik namun masih dibawah 4,6% dari 4,8%.
- Pertumbuhan ekonomi:
- Target APBN 2017 5,1%.
- Target RAPBNP 2017 5,2%.
- Tingkat inflasi 2017 diperkirakan berada pada kisaran 4,3%. Cenderung naik namun Pemerintah sudah berusaha melalui Menteri Perdagangan dengan dampak yang bisa dilihat dari inflasi yang tidak tinggi saat bulan puasa dan lebaran kemarin.
- Dengan naiknya harga komoditas dunia termasuk migas, akan mendorong subsidi naik. Untuk migas, masih dicarikan jalan tengahnya antara kenaikan subsidi dan kesejahteraan masyarakat.
- Nilai tukar Rupiah tahun 2017 diperkirakan akan mencapai USD13.400. Nilai tukar Rupiah mengalami perbaikan.
- Terjadi perbedaan kelonggaran antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Waktu Amerika menaikkan tingkat suku bunga tidak berdampak banyak pada capital flow Indonesia. Rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada RAPBN 2017 diperkirakan mencapai 5,2%.
- Rata-rata ICP pada RAPBN 2017 diperkirakan mencapai USD50/barrel.
- Untuk lifting minyak masih 815barrel/hari dan gas sekitar 1.800barrel/hari.
- Secara keseluruhan, ada perubahan walau belum cukup besar.
- Kebijakan amnesty pajak yang telah berakhir Maret lalu telah meluaskan basis pajak. Tren penerimaan perpajakan mengalami kenaikan hanya 9,6%. Perluasan basis pajak berdasarkan harta deklarasi program tax amnesty diharapkan dapat menampung pencapaian target pajak.
- Untuk APBNP pertumbuhannya diproyeksikan sekitar 12%.
- Penyusutan pajak terjadi pada pajak non migas dengan turun sekitar Rp50 Triliun.
- Target PPh migas diproyeksikan naik.
- Penerimaan pajak dari cukai juga diproyeksikan akan menurun.
- Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) naik 3,3% dibandingkan dari periode yang sama pada tahun lalu.
- Proporsi penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) terhadap total PNBP menurun drastis di tahun 2015, namun meningkat di tahun 2017 karena kecenderungan kenaikan harga minyak. Target PNBP secara keseluruhan akan meningkat sekitar Rp10,1 Triliun.
- Komponen belanja semester 1 sebesar Rp498 Triliun.
- Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tahun 2017 tumbuh paling tinggi dalam 4 tahun terakhir.
- Efisiensi Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak produktif diubah menjadi kegiatan yang produktif.
- Pemerintah menyiapkan outlook.
- Terdapat perbaikan anggaran penyerapan K/L agar membaik. Hal ini akan dilakukan update data untuk pengendalian anggaran dan penyerapan di K/L.
- Adanya perbaikan kinerja realisasi belanja barang dan modal di K/L.
- Pagu anggaran K/L meningkat di RAPBNP.
- RAPBN 2017 belanja naik Rp9.5 Triliun.
- Belanja non K/L naik karena ada subsidi dan lain-lain.
- Kebijakan belanja pada RAPBN 2017 mencakup penghematan belanja barang Rp16 Triliun melalui Inpres No. 4 Tahun 2017.
- Dilakukan efisiensi belanja barang sebesar Rp16 Triliun untuk dialokasikan ke pembangunan terkait Asean Games 2018.
- Pemerintah akan terus melanjutkan program subsidi yang tepat sasaran.
- Pagu anggaran subsidi dari Rp160,1 Triliun meningkat menjadi Rp182,1 Triliun pada RAPBN 2017.
- Peningkatan subsidi energi harus diseimbangkan dengan program lainnya.
- RAPBN 2017 transfer daerah dan dana desa tumbuh 7% dari tahun sebelumnya menjadi Rp759,8 Triliun.
- Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) kini tidak bersifat final, namun mengikuti penerimaan negara.
- RAPBN akan diperkirakan defisit menjadi 2,67% dengan cara penghematan K/L, dana desa, dan DAU.
- Dalam RAPBN 2017, pembiayaan investasi naik Rp59,7 Triliun. Investasi ke Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Rp48,2 Triliun.
- Menko Bidang Perekonomian meminta dukungan kepada anggota Banggar agar dapat menyelesaikan pembahasan secara efektif.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (MenPPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) - Bambang B.
- Dari 2000-2017, cukup banyak tren perbaikan kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang sudah mulai menurun.
- 5,3% rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 16 tahun terakhir.
- Tingkat penganggurannya terbuka Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara Asean.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Asean, Indonesia lebih baik dibandingkan Filipina dan Vietnam, tapi kalah dengan Thailand.
- Ketimpangan Indonesia mengalami kenaikan karena harga komoditasnya yang ikut mendorong ketimpangan.
- Kebijakan tahun 2017 fokus pada peningkatan perekonomian. Pemerintah fokus mendorong aktivitas ekonomi dan memperluas akses Usaha Kecil Menengah (UKM). Kebijakan dengan memperluas UKM dan mendorong peran daerah untuk mengembangkan daerahnya.
- Untuk perluasan kesempatan kerja Pemerintah sedang membangun kawasan industri dan paripurna. Pemerintah sedang meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaku usaha. Untuk SDM, difokuskan pada pendidikan vokasi.
- Bappenas terus memperbaiki data penduduk kurang mampu.
- Selain itu, Bappenas juga ingin meningkatkan efektivitas dasar seperti air bersih dan sanitasi dan dana desa yang harus optimal.
- Bappenas melihat ada tren pasar tenaga kerja yang membaik.
- Implementasi 2017 yaitu mengurangi beban pengeluaran penduduk dan pertumbuhan kesempatan kerja cukup tinggi. Tren pasar kerja 2016 memang negatif, namun pada 2017 cukup tinggi dan ini lebih tinggi dari 2015.
- Pertumbuhan upah riil di sektor jasa meningkat namun belum menyentuh pertanian dan industri.
- Diharapkan investasi naik 6% dan membuka 2.000.000 lapangan kerja. Perluasan kesempatan kerja akan menurunkan angka pengangguran. Percepatan angka pengangguran, kecuali dengan lulusan SMP dan SMU, mengindikasikan hal yang baik.
- Program beasiswa miskin, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan diperluas.
- Maret 2014, garis kemiskinan 302.000/kapita/bulan. Garis kemiskinan bergerak terus karena dipengaruhi oleh inflasi yang berdampak naiknya harga komoditas. Kunci dari kemiskinan adalah bagaimana caranya menjaga harga-harga kebutuhan dasar. 73% kontribusi makanan terhadap kemiskinan. Rokok menyumbang garis kemiskinan tidak hanya di desa tapi juga perkotaan. Kemiskinan terbesar di Indonesia terjadi di pedesaan. 1.600.000 orang miskin di pedesaan Jawa Barat.
- Konsumsi per kapita sudah menurun dikarenakan gap antara kaya dan miskin menurun.
- Tren IPM terus membaik, terdiri dari pendidikan dan kesehatan. IPM 2017 akan lebih baik dibanding 2016.
Gubernur Bank Indonesia (BI) - Agus M.
- Triwulan 1 tahun 2017 pertumbuhan ekonomi tinggi karena dukungan ekspor, sementara konsumsi rumah tangga tetap.
- Pertumbuhan investasi mengalami kenaikan.
- Pertumbuhan ekonomi Indonesia dibanding negara-negara peers lebih baik. Pertumbuhan Indonesia berada di kisaran 5%. Pertumbuhan ekonomi masih terpusat di Jawa dan Sumatera yang menopangnya sebesar 80%, sedangkan pulau yang lain hanya 20%. BI mengusulkan adanya pemerataan.
- Setelah Indonesia mendapatkan status investment grade, indikator dari ketiga agensi ekonomi meningkat.
- Perlu upaya terobosan untuk mempertahankan rating dengan cara melanjutkan implementasi reformasi fiskal.
- Nilai tukar Rupiah menunjukan penguatan sebesar 0,18% mencapai Rp13.364 per dolar AS.
- Neraca pembayaran Indonesia surplus cukup besar. Defisit transaksi disebabkan neraca jasa, sedangkan neraca barang mengalami surplus. Defisit neraca jasa disebabkan karena jasa pelayaran masih tergantung kapal asing, seperti sewa, leasing, asuransi, dan perawatan kapal.
- Defisit transaksi berjalan karena primary income.
- Transaksi di Indonesia defisit sedangkan di Asean semua surplus.
- Inflasi Juni 2017 masih terkendali. BI mengapresiasi Pemerintah yang dua tahun terakhir bisa menurunkan inflasi 3%. Inflasi turun menjadi 6% dari 8% sedangkan negara Asean jauh di bawah. Komitmen untuk mengatasi inflasi ini harus didorong bersama. Hampir semua daerah yang mengalami inflasi dan hanya 3 daerah yang mengalami deflasi. Daerah yang inflasinya tinggi diantaranya Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, dan lain-lain. Upaya pengendalian inflasi dengan mengaktifkan satuan tugas pangan.
- Proyeksi ekonomi 2017 oleh BI:
- Pertumbuhan ekonomi 5-5,4%.
- Inflasi 4 atau -1%
- Nilai tukar Rp13.300-13.600.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Strategi Percepatan Investasi untuk Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 – Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024, dan RUU Pertanggungjawaban APBN 2022 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia
- Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2024 dan RKP Tahun 2024, Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA 2024 serta RKP Tahun 2024, dan Pembentukan Panja-panja - Raker Banggar dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia
- Substansi dan Tujuan Omnibus Law Perpajakan - Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
- Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang APBN TA 2020 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Gubernur Bank Indonesia (BI)
- Pembahasan Draft Rancangan Undang-Undang APBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Koordinator Panitia Kerja Pemerintah
- Pembahasan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Raker Banggar dengan Koordinator Panja Pemerintah
- Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2020 – Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Koordinator Panitia Kerja Pemerintah
- Pembahasan RKA K/L 2019 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
- PNBP SDA Non-Migas, Dividen BUMN, PNBP K/L dan BLU, serta Defisit dan Pembiayaan - Raker Banggar dengan Tim Panja Pemerintah
- Subsidi Energi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Non Migas dan Kementerian/Lembaga, Deviden BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), Defisit serta Pembayaran - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Panja Pemerintah
- Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RUU APBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR-RI Rapat dengan Panja Pemerintah
- Anggaran – Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)
- Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU tentang APBN TA 2020 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia
- Pembahasan Anggaran Menteri Koordinator - Raker Badan Anggaran dengan Menko Polhukam, Menko PMK, dan Menko Perekonomian
- Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2018 - Raker Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan
- Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Pembahasan dan Rumusan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 - Rapat Panja Banggar dengan Tim Pemerintah
- Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA 2019 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia
- Pembahasan Kesimpulan Rapat Kerja Pembahasan Realisasi Semster Satu dan Prognosis Semster Dua APBN 2019 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Pemerintah
- Penyampaian Pokok dan Prognosis APBN Tahun 2019 dan Pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2018 - Raker Banggar dengan Menteri Keuangan
- Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas
- Rapat Lanjutan Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Kerja (Panja) Pemerintah
- Kebijakan Trasfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN TA 2020 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Panja Pemerintah
- Panja Transfer Daerah dan Dana Desa - Banggar DPR RI Raker dengan Koordinator Panja Pemerintah