Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) - Wiranto

• Anggaran Menkopolhukam untuk tahun 2018 berjumlah Rp 289.230.376.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 283.871.131.828 atau sebesar 98,25%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) - Darmin N

• Tantangan perekonomian global yang harus dihadapi saat ini adalah kondisi geoekonomi yang penuh ketidakpastian pada perekonomian global. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas dunia cenderung menurun.
• Pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat jika dibandingkan Kuartal I dan Kuartal II tahun lalu. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik dibanding negara-negara sekitar, seperti Malaysia dan Thailand.
• Tingkat inflasi juga bisa dipertahankan dibawah 3,5%, Indonesia sudah mempertahankan hal tersebut selama 5 tahun berturut-turut. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan angka gini ratio yang terus menurun.
• Mengenai daya saing, saat ini daya saing Indonesia sudah meningkat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menarik investasi di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peringkat daya saing Indonesia mengalami peningkatan, baik dalam peringkat EODB dan juga IMD. Berdasarkan survei The Economist, Indonesia menempati posisi 3 besar negara tujuan investasi di Asia.
• Rancangan RKP 2020 dengan tema Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas:
  • Program prioritas pada Kemenko perekonomian mendukung program PN terutama mencakup PN 2, PN 3, dan PN 4 dalam rancangan RKP.
    • PN 2: Infrastruktur dan pemerataan.
    • PN 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja.
    • PN 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup.
• Tingkat penyerapan anggaran Kemenko Perekonomian sampai dengan 26 Agustus 2019 menunjukan realisasi yang lebih tinggi dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni: 61.0% di tahun 2019 dan 56,1% di tahun 2018.
• Program prioritas dan program reguler Kemenko Perekonomian:
  • Kemenko Perekonomian akan melaksanakan 26 program prioritas:
    • KUR.
    • SNKI.
    • TPIP.
    • Insentif fiskal.
    • Stabilisasi harga pangan.
    • Kluster bisnis pertanian.
    • Peremajaan sawit rakyat.
    • Reformasi agraria.
    • Program B30.
    • TPPI.
    • E-commerce.
    • Ekonomi kemitraan unit.
    • Vokasi.
    • OSS.
    • Realisasi DNN.
    • Industri ekspor.
    • EsDM.
    • Pengembangan logistik.
    • One map policy.
    • KPPS.
    • Kawasan ekonomi khusus.
    • Ketahanan mitigasi bencana.
    • Perundingan perdagangan bahan.
    • Sengketa perdagangan.
    • Kerjasama ekonomi internasional.
    • Joint credit mechanism.
  • Kemenko Perekonomian akan melaksanakan 40 program reguler yang akan dilakukan oleh 7 deputi.
• Pagu anggaran yang diusulkan untuk tahun 2020 sebesar Rp 409.357.649.000.
• Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Perekonomian berada di kisaran 75%, tepatnya 75,57% untuk tahun 2018, ini menggambarkan hasil yang sangat baik.