Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penyampaian Pokok dan Prognosis APBN Tahun 2019 dan Pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2018 - Raker Banggar dengan Menteri Keuangan

Tanggal Rapat: 16 Jul 2019, Ditulis Tanggal: 26 May 2020,
Komisi/AKD: Badan Anggaran , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI

Pada 16 Juli 2019, Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan tentang penyampaian Pokok dan Prognosis APBN Tahun 2019 dan pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2018. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Kahar Muzakir dari Fraksi Golkar dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 14:10 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan RI
  • Dunia mengalami penekanan semenjak terjadinya eskalasi perang dagang, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara dunia melemah di triwulan I. Dari sisi dalam negeri, investasi juga mulai melambat karena adanya tekanan suku bunga global.
  • Untuk nilai tukar, terjadi penguatan dibanding dengam asumsi pada semester I, nilainya sebesar Rp14.197 per USD atau mengalami penguatan sebesar 2,3%.
  • Suku bunga SPN 3 bulan pada semester I tahun 2019 relatif lebih tinnggi dibanding tahun sebelumnya, namun, sejak Mei 2019, yield SBN Indonesia mengalami penurunan.
  • Pencapaian lifting migas tahun 2019 diperkirakan akan mengalami sedikit penurunan karena dipengaruhi oleh faktor bisnis operasional maupun non operasional.
  • Total defisit anggaran tahun 2019 berjumlah Rp135,8T, jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang jumlahnya hanya sebesar Rp110,6T. PPh non migas tetap tumbuh positif di tengah tekanan pelemahan perekonomian global.
  • Untuk PNBP, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan PNBP semester I tahun 2019 adalah sebesar 18,2% atau meningkat 55,3% dari target. Hal ini disebabkan karena adanya harga minyak, batu bara dan lifting yang lebih rendah, namun Kemenkeu mendapat realisasi PNBP lainnya dari surplus Bank Indonesia.
  • Dari sisi kategori belanja, belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 13,6%. Kenaikan ini berasal dari gaji ke-13 dan THR. Untuk Bansos, mengalami kenaikan sebesar 56,4% pencapaian PBI mencapai 90%, PKH mencapai 82%, dan bantuan pangan sebesar 43% dari pagu yang ditetapkan.
  • Penyerapan DBH dan DAH tahun 2019 dipengaruhi oleh penyaluran kurang bayar DBH dan dukungan pendanaan kelurahan. Adapun faktor lain yang juga memngaruhi untuk DBH adalah sesuai dengan proyeksi penerimaan negara yang dibagi hasilkan kepada daerah dan termasuk penyaluran sebagian kurang bayar sebesar Rp2,2 T. Untuk DAU, penyerapan dipengaruhi oleh adanya penundaan penyaluran DAU kepada beberapa daerah.
  • Penyerapan dana transfer khusus (DAK fisik dan non fisik) serta dana desa dipengaruhi kebijakan untuk memperkuat kualitas output dan kinerja pelaksanaan. Dana desa saat ini jumlahnya sudah meningkat dan sesuai dengan tahapan penyaluran dana desa ini akan diproritaskan untuk pemberdayaan masyarakat.
  • Untuk belanja negara, outlook keseluruhannya mencapai 95,1%, dimana outlook sebesar 93,4% berasal dari Pemerintah pusat, dan outlook K/L hampir mencapai 100%. Transfer daerah mencapai outlook sebesar 98,5 %.
  • Berdasarkan kondisi makro fiskal, outlook defisit APBN tahun 2019 diperkirakan berada pada kisaran 1,93% terhadap PDB.
  • Ketidakpastian global dari kondisi ekonomi terus akan menghantui Indonesia, namun, kinerja ekonomi Indonesia tetap berjalan postif karena kebijakan fiskal sangat baik, dan ini bisa dipertahankan sampai akhir tahun.
  • Substansi RUU ini adalah laporan keuangan pemerintah pusat yg telah diperiksa oleh BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberi opini WTP atas LKPP 2018, ini merupakan opini WTP ke-3 yang didapat secara berturut-turut.
  • Pertumbuhan tahun 2018 ditopang oleh kondisi ekonomi makro yang baik, hal ini terlihat dari angka inflasi yang terjaga. Angka inflasi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menjaga harga energi domestik, bahan bakar dan tarif listrik yang terjaga dari daya beli masyarakat.
  • Gini ratio lebih rendah dimana pada tahun 2017 0,391 sedangkan di tahun 2018 0,384 hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang semakin menurun, sementara untuk tingkat pengangguran, jumlahnya pada tahun 2018 adalah 5,34%, jumlah ini merupakan yang terendah selama 5 tahun terakhir.
  • Realisasi belanja negara tahun 2018 mencapai jumlah 99,7% dari APBN tahun 2018. Realisasi anggaran tersebut naik sebesar 10,2% dari tahun 2017.
  • Defisit tahun 2019 sebesar Rp269,4T, ini masih dalam kisaran aman, defisit ini juga lebih rendah dari tahun anggaran 2018. Peranan APBN sebagai instrumen fiskal di dalam menjaga perekonomian masih dapat berfungsi dengan baik.
  • Belanja negara tidak hanya digunakan untuk belanja operasional, tetapi juga menjamin aset pemerintah yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
  • Untuk melaksanakan UU APBN 2018, terkait pinjaman sebagai sumber pembiayaan, pemerintah tetap menjaga rasio pinjaman utang sebesar 30% terhadap GDP. Jumlah tersebut masih sangat rendah dari batas yang ditetapkan UU, yaitu sebesar 60% dari GDP.
  • Berdasarkan laporan hasil pemeriksaaan BPK tahun 2018, terdapat 25 temuan, dimana 19 temuan terkait sistem pengendalian intern dan 6 temuan terkait peraturan regulasi. Namun, temuan tersebut tidak memengaruhi opini WTP.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan