Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga (PNBP K/L), Badan Layanan Umum (BLU), Penyertaan Modal Negara (PMN), Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2019 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panja A dengan Koordinator Panja Pemerintah

Tanggal Rapat: 20 Sep 2018, Ditulis Tanggal: 10 Jul 2020,
Komisi/AKD: Badan Anggaran , Mitra Kerja: Koordinator Panja Pemerintah

Pada 20 September 2018, Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan Rapat Panja A dengan Koordinator Panja Pemerintah mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga (PNBP K/L), Badan Layanan Umum (BLU), Penyertaan Modal Negara (PMN), Defisit dan Pembiayaan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Said A dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil Jawa Timur 11 pada pukul 10:57 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: raadrkudus.jawapos.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Koordinator Panja Pemerintah

Koordinator Panja Pemerintah

  • Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga (PNBP K/L) masuk dalam kategori PNBP lainnya. Optimalisasi PNBP dengan peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif.
  • Secara umum diterima oleh pemerintah dalam peningkatan layanan masing-masing K/L.
  • Telah ada PNBP baru dan akan segera dikeluarkan aturan operasional.
  • 6 K/L yang besar PNBPnya:
    • Kepolisian.
    • Kemkominfo.
    • Kemenkumham.
    • Kemristekdikti.
    • Kemen ATR/BPN.
    • Kemenhub.
  • Faktor penentu PNBP pelayanan pada K/L adalah objek pengenaan, tarif layanan, kualitas layanan dan volume layanan.
  • Untuk ke-6 K/L panja pemerintah melihat strategi dan arah kebijakan umum:
    • Peningkatan layanan.
    • Penyesuaian tarif.
    • Perbaikan tata kelola.
  • Secara umum, optimalisasi PNBP K/L Tahun 2019 dilakukan antara lain melalui:
    • Peningkatan optimalisasi Barang Milik Negara (BMN).
    • Perbaikan dan penyempurnaan tata kelola PNBP.
  • Di 6 K/L (Kepolisian, Kemkominfo, Kemenkumham, Kemenristekdikti, Kemen ATR/BPN dan Kemenhub) ada BLU masing-masing, namun keseluruhan BLU memiliki penerimaan yang dicatat sebagai penerimaan pemerintah.
  • Badan Layanan Umum (BLU):
    • Instansi di lingkungan pemerintah untuk pelayanan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dengan prinsip efisiensi dan produktivitas.
    • Satuan kerja BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.
    • Menggunakan pendapatan secara langsung tanpa menyetor ke kas negara.
    • Kinerja BLU terus meningkat seiring dengan peningkatan perekonomian dan perbaikan layanan.
    • Didominasi bidang pendidikan, kesehatan, diikuti oleh telekomunikasi dan pengelolaan dana.
  • Perkembangan jumlah dan pendapatan BLU sektor pendidikan dan kesehatan mendominasi jumlah satuan kerja (satker) BLU namun dari sisi pendapatan didominasi oleh satker pengelolaan dana.
  • PNBP K/L:
    • Kemkominfo: Rp19,17 Triliun.
    • Kemristekdikti: Rp10,42 Triliun.
    • Kepolisian: Rp11,54 Triliun.
    • Kemen ATR: Rp2,36 Triliun.
    • Kemenhub: Rp8,65 Triliun.
  • BLU pengelola jasa ada 6 dan BLU yang menerima PNBP terbanyak adalah kelapa sawit karena menerima pungutan ekspor yang digunakan sebagai bioenergi solar
  • Total pendapatan BLU adalah Rp47,8T dan uangnya dikelola oleh BLU dan tunduk pada prinsip-prinsip keuangan negara. Diawasi oleh Kemenkeu melalui Dirjen Perbendaharaan Negara.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan