Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Data Satuan Tiga dan Tarif PPH per KWH - Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dengan Dirut PLN

Tanggal Rapat: 4 Feb 2019, Ditulis Tanggal: 10 Apr 2019,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Dirut PLN

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ridwan Hisjam fraksi Golkar dapil Jawa Timur 5 pada pukul 20:05 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Sebagai pengantar, Ridwan menyampaikan agenda rapat ini lanjutan pada tanggal 28 Januari 2019 karena Dirut PLN tidak bisa hadir. Hasil dari keputusan RDP Komisi 7 sepakat untuk menunda rapat dan diagendakan kembali pada hari ini dan menyerahkan data satuan 3 secara rinci dan tariff PPA per KWH. Ridwan ingin mengetahui program kerja Dirut PLN pada tahun 2019.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirut PLN

· Dirut PLN melaporkan sejak tahun 2015 sudah dalam kondisi defisit dan siaga, 11 dari 12 mengalami defisit pada bulan Januari 2015.

· Pada bulan Desember tahun 2018 melakukan perbaikan sehingga tidak ada lagi pemadaman listrik karena sudah tidak defisit walaupun masih ada 5 sistem yang cadangan masih dibawah 30% dan pada saat itu tidak ada sistme defisit sehingga kami akan terus berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi.

· Jumlah pelanggan terus meningkat 2018 140.000 MVA dan tertinggi di Jawa Tengah.

· PLN berhasil menurunkan penggunaan BBM, PLN sebagai BUMN merupaka tangan kanan pemerintah mendukung kebijakan pemerintah. Dan sejak 2015 PLN berupaya untuk tidak menaikkan tariff listrik disamping tariff listrik murah dibandingkan di Negara Asia.

· Realisasi penambahan pembangkit dari tahun 2011-2018 sebanyak 10.000 MW dan pada tahun 2019 sebanyak 4.000. adanya Transmisi pada tahun 2019 sebesar 13.000, dan penambahan gardu induk pada tahun 2011-2018 sebesar 56.000 sedangkan di tahun 2019 sebesar 24.000.

· Pada 2019 PLN berencana membngkitkan pembangkit listrik ebt total sebesar 700 MW.

· Perkembangan dari pembangunan infrastruktur pada 6 tahun terakhir telah memudahkan bisnis Indonesia pada peringkat 101 pada tahun 2014 dan peringkat 33 pada tahun 2019.

· Efisiensi dengan menekan fuel mix menjadi 4,73 dan mengatur kebijakan penggunaan biodiesel B20.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Yulian Gunhar

    Yulian ingin mengingatkan bahwa PLN harus menyerahkan data pada hari ini.

  • Demokrat / Muhammad Nasir

    Nasir mengatakan tariff PLN tidak adnaya kenaikan tetapi masyarakat mengeluh karena mereka yang biasanya bayar listrik Rp. 100.000 menjadi Rp.300.000.

  • Partai Amanat Nasional / Bara Krishna Hasibuan

    Bara memberikan apresiasi kepada PLN yang telah menaikkan radio elektrasi dan rationya menjadi surplus. Bara menyampaikan setiap agenda kunjungan masih adanya keluhan pemadaman listrik yang terjadi di Manado dan di dapil, egenral manager PLN mengatakan ini masih transmisi atau masalah teknis gardu. Bara menanyakan bagaimana solusi yang komprehensif yang ada untuk harus terjadi pemadaman. Kenapa sulut surplus pada kapal Turki kapasitas 123MW yang kontrak hingga tahun 2021, apakah PLN akan memperpanjang kontrak atau akan bangun pembangkit. Bara mendorong PLN agar focus pembangkit geothermal di Sulut karena cadangan Sulut terbesar ke-3 di Indonesia.

  • Nasional Demokrat / Kurtubi

    Kurtubi menyampaikan terimakasihnya kepada PLN karena sudah membantu korban gempa baik bantuan listrik maupun huntara (Hunian Tahan Gempa Sementara) dan ambulans. Pada kenaikan rasio elektrifikasi sudah cukup siginifikan, Kurtubi mempertanyakan data ini perdesa atau rumah tangga. Kurtubi menyampaikan resahan masyarakat banyaknya desa-desa yang tiang listrik masih dari bambu, memohon untuk ditabkannya anggaran untuk NTB karena itu sangat berbahaya. Kita harus bersiap-siap kedepan dengan hal EBT, jadi Komisi 7 sedang menggodok RUU EBT tersebut jadi PLN harus siap-siap dengan ini. Kurtubi meminta direksi PLN untu membantu memperbanyak jumlah pembangkit listrik tenaga sampah dan apakah PLN bersedia untuk investasi bangun PLT Sampah.

    Selain itu, Kurtubi mempertanyakan harga beli listrik per KWH dari listrik atau dari PLN sendiri, dan jika memperhatikan cost kita sudah harus memikirkan PLN nuklir yang hanya 3,5 sen per KWH. Kartubi menyampkan persetujuannya untuk mendukung LN efisiensi cost dan sudah saatnya memulai memikirkan untuk membangun PLT Nuklir untuk segera masuk dalam ruptl PLN. Kurtubi menanyakan terkait dengan tipping fee yang bayar APBN atau bukan.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Dirut PLN

· Di Sulut memang masih sering terjadi black out, Sulawesi sudah 100% tingkat ratio elektrifikasinya dan pada hari ini GM PLN turunkan untuk menjaga kualitas tetapi jika permasalahannya dari alam tidak menjadi masalah. Di Sulut juga PLN masih nombok harga pembangkit listrik dan radio elektrifikasi data per rumah tangga.

· PLN menyelesaikan kuantitas pemenuhan rasio berikutnya PLN akan berbicara kualitasnya

· rencana pada tahun 2020 PLN akan berhentik kontraknya dan PLN masih memegang batu bara tetapi PLN sudah 3 tahun puasa tarif

· Sudah 4 tahun PLN puasa tariff, walaupun bahan bakar naik PLN tidak menaikan tarifnya. Dan adanya pilihan antara EBT dan kepentingan tariff PLN sementara mendahulukan kepentingan tarif untuk rakyat banyak.

· Pembangkit listrik tenaga sampah sudah ada di: Surabaya (kondisi paling baik dan ramah), Solo, Denpasar, Bekasi dan Jakarta.

· Terkait dengan harga EBT per KWH akan kami lampirkan dan PLTN tariff 3,5 sen menjadi sangat menarik.

· Data satuan 3 pada tahun 2016,2017 dan 2018 segera kami akan sampaikan ditunda sampai tanggal 11 Februari sebelum raker dengan Menteri ESDM

· Ada 900 watt yang kita hilangkan subsidi yang mampu mungkin terbawa mereka yang tidak mampu. Tetapi sampai akhir ini masyarakat yang tidak mampu bisa melaporkan ke kelurahan agar mereka dapat koreksi yang bersubsidi. Jika adanya kenaikan yang sangat ekstrim mungkin adanya kebocoran dalam pemakaian.


Kesimpulan

1. Komisi 7 DPR RI mendesak direktur utama PT PLN (Persero) untuk meningkatkan kualitas jaringan transmisi dan distribusi dalam rangka mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik di daerah.

2. Komisi 7 DPR RI meminta dirut PT PLN (Persero) untuk mencukupi kebutuhan permintaan listrik termasuk melayani daftar tunggu, dan meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) sesuai dengan pertumbuhan permintaan (demand), ketersediaan pembangkit dan kemampuan pendanaan.

3. Komisi 7 DPR RI mendesak direktur utama PT PLN (Persero) untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan listrik yang bersumber dari energy terbarukan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah.

4. Komisi 7 DPR RI sepakat dengan dirut PT PLN (Persero) untuk menyampaikan daftar rinci yang meliputi jenis kegiatan, output dan lokasi serta waktu pelaksaan program kerja prioritas tahun anggaran 2019, agar program yang akan dilaksanakan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

5. Komisi 7 DPR RI meminta dirut dan para direksi PT PLN (Persero) untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan dari pimpinan dan anggota Komisi 7 DPR RI disampaikan tanggal 11 Februari.

Penutup

Ridwan Hisjam, anggota DPR RI fraksi Golkar dapil Jawa Timur 5 menutup rapat dengar pendapat Komisi 7 dengan Dirut PLN pukul 21:05 WIB

Untuk rangkaian livetweet selengkapnya, kunjungi https://chirpstory.com/li/417681

Wikidpr/Sr

Ilustrasi dari daerah-sindonews.com

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan