Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Data Satuan Tiga dan Tarif PPH per KWH - Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dengan Dirut PLN

Tanggal Rapat: 4 Feb 2019, Ditulis Tanggal: 10 Apr 2019,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Dirut PLN

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ridwan Hisjam fraksi Golkar dapil Jawa Timur 5 pada pukul 20:05 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Sebagai pengantar, Ridwan menyampaikan agenda rapat ini lanjutan pada tanggal 28 Januari 2019 karena Dirut PLN tidak bisa hadir. Hasil dari keputusan RDP Komisi 7 sepakat untuk menunda rapat dan diagendakan kembali pada hari ini dan menyerahkan data satuan 3 secara rinci dan tariff PPA per KWH. Ridwan ingin mengetahui program kerja Dirut PLN pada tahun 2019.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirut PLN

· Dirut PLN melaporkan sejak tahun 2015 sudah dalam kondisi defisit dan siaga, 11 dari 12 mengalami defisit pada bulan Januari 2015.

· Pada bulan Desember tahun 2018 melakukan perbaikan sehingga tidak ada lagi pemadaman listrik karena sudah tidak defisit walaupun masih ada 5 sistem yang cadangan masih dibawah 30% dan pada saat itu tidak ada sistme defisit sehingga kami akan terus berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi.

· Jumlah pelanggan terus meningkat 2018 140.000 MVA dan tertinggi di Jawa Tengah.

· PLN berhasil menurunkan penggunaan BBM, PLN sebagai BUMN merupaka tangan kanan pemerintah mendukung kebijakan pemerintah. Dan sejak 2015 PLN berupaya untuk tidak menaikkan tariff listrik disamping tariff listrik murah dibandingkan di Negara Asia.

· Realisasi penambahan pembangkit dari tahun 2011-2018 sebanyak 10.000 MW dan pada tahun 2019 sebanyak 4.000. adanya Transmisi pada tahun 2019 sebesar 13.000, dan penambahan gardu induk pada tahun 2011-2018 sebesar 56.000 sedangkan di tahun 2019 sebesar 24.000.

· Pada 2019 PLN berencana membngkitkan pembangkit listrik ebt total sebesar 700 MW.

· Perkembangan dari pembangunan infrastruktur pada 6 tahun terakhir telah memudahkan bisnis Indonesia pada peringkat 101 pada tahun 2014 dan peringkat 33 pada tahun 2019.

· Efisiensi dengan menekan fuel mix menjadi 4,73 dan mengatur kebijakan penggunaan biodiesel B20.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan