Rangkuman Terkait
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dan Isu-Isu Aktual dan Solusinya – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kemenag RI
- Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenag, Aspek Anggaran Legislasi, Permasalahan dan Alternatif Solusinya - Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama
- Permasalahan Korban First Travel dan Alternatif Solusinya - Audiensi Komisi 8 DPR RI dengan Korban First Travel
- Target dan Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Panja tentang Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan - Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemensos
- Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama - Komisi 8 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- Target, Sasaran dan Anggaran Tahun 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Sosial RI
- Akurasi Data PKH - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dinas Sosial Daerah
- Target dan Sarana Pelaksanaan Program Anggaran 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Sosial RI
- Anggaran, Sasaran Pelaksanaan dan Satuan Kerja – Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama RI
- Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri)
- Revisi Anggaran antar Program Kementerian Sosial RI 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Sosial RI
- Target dan Pelaksanaan Program Kementerian Agama Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama
- Laporan Panja BPIH, Pandangan Fraksi dan Pengesahan BPIH 2020 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia
- Target dan Sasaran Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Utama BNPB.
- Kinerja Fungsi Agama dan Pendidikan Keagamaan di Wilayah Kanwil Kementerian Agama dan Isu Lainnya - RDP Komisi 8 dengan Sekjen Kementerian Agama dan Kepala Kanwil Kemenag Wilayah Barat, Tengah dan Timur
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2019 Serta Rencana Program Tahun 2020 dan Isu-Isu Aktual – Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala BNPB
Tanggal Rapat: 13 Nov 2019, Ditulis Tanggal: 27 Mar 2020,Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Kepala BNPB
Pada 13 November 2019, Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala BNPB mengenai Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2019 Serta Rencana Program Tahun 2020 dan Isu-Isu Aktual. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Yandri Susanto dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Banten 2 pada pukul 15:11 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kepala BNPB
- Realisasi anggaran BNPB tahun 2019 ada 3 program, yaitu:
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BNPB dengan Pagu Awal Rp212.232.237.000, Pagu Akhir Rp212.232.237.000, Realisasi 79,84% yaitu sebesar anggaran Rp169.444.823.292, dengan sisa anggaran Rp40.315.579.556.
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntablitas Aparatur BNPB dengan Pagu Awal Rp10.800.000.000, Pagu Akhir Rp10.800.000.000, Realisasi 60,52% yaitu sebesar anggaran Rp6.536.772.348, dengan sisa anggaran Rp5.709.045.402.
- Program Penanggulangan Bencana dengan Pagu Awal sekitar Rp626 Miliar, DSP sekitar Rp4 Triliun, Hibah Luar Negeri Rp235.536.000, Pagu Akhir Rp4.635.043.363.000, Realisasi 66,32% yaitu sebesar anggaran sekitar Rp3 Triliun, dengan sisa anggaran Rp1,605.641.965.323.
- penyebab realisasi anggaran belum maksimal adalah keterlambatan proses lelang dan gagal lelang, dan prioritas pada penangan darurat bencana.
- Pagu anggaran BNPB tahun 2020:, yaitu: Pagu Indikatif sebesar Rp450.646.614.000, Pagu Anggaran Rp700.646.814.000, dan Pagu Alokasi Anggaran Rp.700.646.814.000
- Pagu berdasarkan program tahun anggaran 2020 yang dimana 68% untuk program penanggulangan bencana sebesar Rp478.113.700.000, 31% untuk program dukungan manajemen dan pelasanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp213.608.214.000, dan 1% untuk program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas sebesar Rp8.124.900.000
- pagu berdasarkan jenis belanja tahun anggaran 2020 yaitu: 53% untuk belanja barang, 36% untuk belanja sosial, 10% untuk belanja pegawai dan 1% untuk belanja modal.
- Korban jiwa akibat bencana per 2018 sebanayak 4.814 jiwa. Gempa di Maluku saat ini hampir 2.000 kali per 2 bulan, yang dimana gempa yang terjadi di Maluku dan NTB sangatlah berbeda. Di Maluku BNPB bersama BMKG memasang alat seismograf untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya.
- Gempa dan tsunami adalah peristiwa yang berulang, BNPB mengirim tim ke Belanda untuk meneliti gempa pada masa lalu. Bencana yang terjadi di Aceh itu bukan tsunami pada awalnya. Untuk gempa adalah potensi yang berulang, yang dimana pernah disampaikan oleh Prof Katili bahwa Palu jangan dijadikan sebagai pusat pemerintahan karena sering seklai terjadinya gempa disana.
- Untuk saat ini BNPB dalam pembangunaan berorientasi pada standar terjadinya bencana, BNPB membangun kemitraan dengan berbagai macam pihak. Yang dimaa kolaborasi penta helix dengan akademis, media, lembaga usaha dan komunitas.
- Terkait dengan Sukun yang berasal dari Ambon yang secara ekonomis memiliki nilai tambah, yang dimana dalam 1 Kg sukun harganya mencapai 15 Dolar Singapura. Sukun bisa mengikat tanah, untuk pencegahan bencana longsor dan pohon sukun bisa menjadi mitigasi tsunami.
- Pada tahun 2019 adalah tahun terpanas sejak 140 tahun terakhir menurut kajian Amerika. Yang dimana lebih dari 800 Ha lahan terbakar, Gambut adalah menjadi bahan bakar pada perang dunia kedua. BNPB sudah melakukan pemeriksaan terhadap gambut, dan sudah mencoba dengan berbagai macam upaya tetapi apinya susah sekali padam. Asap inilah yang menjadi masalah kita, bahkan
berpengaruh kepada Negara tetangga. - Tim BNPB berkeliling ke setiap daerah agar gambut tidak kering, karena penyebab kebakaran lahan adalah 99% dari ulah manusia dan 8% lahan yang terbakar jadi kebun. Kita harus mengubah perilaku masyarakat untuk tidak membakar lahan gambut karena ada yang disengaja dan tidak disengaja.
- Dalam pendekatan kesejahteraan dalam menghadapi karhutla yaitu:
- dengan mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan kepastian dalam mengelola lahan gambut.
- Mengembangkan potensi-potensi ekonomi lokal.
- Mengelola hasil-hasil produksi hutan dan lahan menjadi nilai tambah.
- BNPB mengatakan bahwa saat ini sudah terbangun 175.000 unit rumah yang terbangun di NTB. Pembangunan di Sulawesi Tengah sedikit agak terlambat karena Pemerintah baru bisa membangun setelah dokumen yg terkumpul valid. Dana sepenuhnya sudah disalurkan kepada daerah.
- Pemerintah pusat akan menambah jumlah TNI untuk membantu Daerah terdampak bencana. Kemudian ketika Kepala Daerah memiliki kepedulian penanggulangan bencana yang kuat, maka korban yang terdampaknya minim.
- BNPB hanya punya dua unit Rumah Sakit lapangan, kalau setiap Kodam/Polda memiliki alat perlengkapan. Maka, rakyat bisa diberikan dukungan yang maksimal dari Pemerintah.
- Kearifan lokal dan kesiapsiagaan masyarakat tidak bisa dihilangkan, perlu dibantu oleh TNI dan Polri. Kami menyarankan TNI diberikan alokasi anggaran mengenai penanggulangan bencana agar mereka tidak ragu ketika adanya bencana.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dan Isu-Isu Aktual dan Solusinya – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kemenag RI
- Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenag, Aspek Anggaran Legislasi, Permasalahan dan Alternatif Solusinya - Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama
- Permasalahan Korban First Travel dan Alternatif Solusinya - Audiensi Komisi 8 DPR RI dengan Korban First Travel
- Target dan Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Panja tentang Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan - Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemensos
- Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama - Komisi 8 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- Target, Sasaran dan Anggaran Tahun 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Sosial RI
- Akurasi Data PKH - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dinas Sosial Daerah
- Target dan Sarana Pelaksanaan Program Anggaran 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Sosial RI
- Anggaran, Sasaran Pelaksanaan dan Satuan Kerja – Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama RI
- Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri)
- Revisi Anggaran antar Program Kementerian Sosial RI 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Sosial RI
- Target dan Pelaksanaan Program Kementerian Agama Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama
- Laporan Panja BPIH, Pandangan Fraksi dan Pengesahan BPIH 2020 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia
- Target dan Sasaran Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Utama BNPB.
- Kinerja Fungsi Agama dan Pendidikan Keagamaan di Wilayah Kanwil Kementerian Agama dan Isu Lainnya - RDP Komisi 8 dengan Sekjen Kementerian Agama dan Kepala Kanwil Kemenag Wilayah Barat, Tengah dan Timur