Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2019 Serta Rencana Program Tahun 2020 dan Isu-Isu Aktual – Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala BNPB
Tanggal Rapat: 13 Nov 2019, Ditulis Tanggal: 27 Mar 2020,Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Kepala BNPB
Pada 13 November 2019, Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala BNPB mengenai Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2019 Serta Rencana Program Tahun 2020 dan Isu-Isu Aktual. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Yandri Susanto dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Banten 2 pada pukul 15:11 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kepala BNPB
- Realisasi anggaran BNPB tahun 2019 ada 3 program, yaitu:
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BNPB dengan Pagu Awal Rp212.232.237.000, Pagu Akhir Rp212.232.237.000, Realisasi 79,84% yaitu sebesar anggaran Rp169.444.823.292, dengan sisa anggaran Rp40.315.579.556.
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntablitas Aparatur BNPB dengan Pagu Awal Rp10.800.000.000, Pagu Akhir Rp10.800.000.000, Realisasi 60,52% yaitu sebesar anggaran Rp6.536.772.348, dengan sisa anggaran Rp5.709.045.402.
- Program Penanggulangan Bencana dengan Pagu Awal sekitar Rp626 Miliar, DSP sekitar Rp4 Triliun, Hibah Luar Negeri Rp235.536.000, Pagu Akhir Rp4.635.043.363.000, Realisasi 66,32% yaitu sebesar anggaran sekitar Rp3 Triliun, dengan sisa anggaran Rp1,605.641.965.323.
- penyebab realisasi anggaran belum maksimal adalah keterlambatan proses lelang dan gagal lelang, dan prioritas pada penangan darurat bencana.
- Pagu anggaran BNPB tahun 2020:, yaitu: Pagu Indikatif sebesar Rp450.646.614.000, Pagu Anggaran Rp700.646.814.000, dan Pagu Alokasi Anggaran Rp.700.646.814.000
- Pagu berdasarkan program tahun anggaran 2020 yang dimana 68% untuk program penanggulangan bencana sebesar Rp478.113.700.000, 31% untuk program dukungan manajemen dan pelasanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp213.608.214.000, dan 1% untuk program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas sebesar Rp8.124.900.000
- pagu berdasarkan jenis belanja tahun anggaran 2020 yaitu: 53% untuk belanja barang, 36% untuk belanja sosial, 10% untuk belanja pegawai dan 1% untuk belanja modal.
- Korban jiwa akibat bencana per 2018 sebanayak 4.814 jiwa. Gempa di Maluku saat ini hampir 2.000 kali per 2 bulan, yang dimana gempa yang terjadi di Maluku dan NTB sangatlah berbeda. Di Maluku BNPB bersama BMKG memasang alat seismograf untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya.
- Gempa dan tsunami adalah peristiwa yang berulang, BNPB mengirim tim ke Belanda untuk meneliti gempa pada masa lalu. Bencana yang terjadi di Aceh itu bukan tsunami pada awalnya. Untuk gempa adalah potensi yang berulang, yang dimana pernah disampaikan oleh Prof Katili bahwa Palu jangan dijadikan sebagai pusat pemerintahan karena sering seklai terjadinya gempa disana.
- Untuk saat ini BNPB dalam pembangunaan berorientasi pada standar terjadinya bencana, BNPB membangun kemitraan dengan berbagai macam pihak. Yang dimaa kolaborasi penta helix dengan akademis, media, lembaga usaha dan komunitas.
- Terkait dengan Sukun yang berasal dari Ambon yang secara ekonomis memiliki nilai tambah, yang dimana dalam 1 Kg sukun harganya mencapai 15 Dolar Singapura. Sukun bisa mengikat tanah, untuk pencegahan bencana longsor dan pohon sukun bisa menjadi mitigasi tsunami.
- Pada tahun 2019 adalah tahun terpanas sejak 140 tahun terakhir menurut kajian Amerika. Yang dimana lebih dari 800 Ha lahan terbakar, Gambut adalah menjadi bahan bakar pada perang dunia kedua. BNPB sudah melakukan pemeriksaan terhadap gambut, dan sudah mencoba dengan berbagai macam upaya tetapi apinya susah sekali padam. Asap inilah yang menjadi masalah kita, bahkan
berpengaruh kepada Negara tetangga. - Tim BNPB berkeliling ke setiap daerah agar gambut tidak kering, karena penyebab kebakaran lahan adalah 99% dari ulah manusia dan 8% lahan yang terbakar jadi kebun. Kita harus mengubah perilaku masyarakat untuk tidak membakar lahan gambut karena ada yang disengaja dan tidak disengaja.
- Dalam pendekatan kesejahteraan dalam menghadapi karhutla yaitu:
- dengan mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan kepastian dalam mengelola lahan gambut.
- Mengembangkan potensi-potensi ekonomi lokal.
- Mengelola hasil-hasil produksi hutan dan lahan menjadi nilai tambah.
- BNPB mengatakan bahwa saat ini sudah terbangun 175.000 unit rumah yang terbangun di NTB. Pembangunan di Sulawesi Tengah sedikit agak terlambat karena Pemerintah baru bisa membangun setelah dokumen yg terkumpul valid. Dana sepenuhnya sudah disalurkan kepada daerah.
- Pemerintah pusat akan menambah jumlah TNI untuk membantu Daerah terdampak bencana. Kemudian ketika Kepala Daerah memiliki kepedulian penanggulangan bencana yang kuat, maka korban yang terdampaknya minim.
- BNPB hanya punya dua unit Rumah Sakit lapangan, kalau setiap Kodam/Polda memiliki alat perlengkapan. Maka, rakyat bisa diberikan dukungan yang maksimal dari Pemerintah.
- Kearifan lokal dan kesiapsiagaan masyarakat tidak bisa dihilangkan, perlu dibantu oleh TNI dan Polri. Kami menyarankan TNI diberikan alokasi anggaran mengenai penanggulangan bencana agar mereka tidak ragu ketika adanya bencana.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)