Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Pelaksanaan APBN Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan

Tanggal Rapat: 18 Mar 2019, Ditulis Tanggal: 7 May 2019,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Kementerian Perhubungan→Budi Karya Sumadi

Pada tanggal 18 Maret 2019, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi untuk membahas evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Fary Djemy Francis pada pukul 14.00 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kementerian Perhubungan → Budi Karya Sumadi
  • Kepala Menteri Perhubungan saat ini berencana untuk melakukan pemerataan pembangunan transportasi yang berkualitas untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
  • Anggaran yang diberikan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk tahun anggaran 2019 adalah sejumlah 41 Triliun. Kemenhub juga sudah menggunakan anggaran sejumlah 11 Triliun untuk keperluan tender.
  • Mengenai Diklat masyarakat, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) lebih menekankan kepada keterampilan masyarakat agar dapat bersaing di bidang pekerjaan yang berhubungan dengan keselematan transportasi dan menjaga aksebilitas masyarakat.
  • Untuk di Politeknik Sumatera Barat sendiri, jumlah peserta pendidikan mencapai 500 orang.
  • Untuk pengadaan bus sendiri, saat ini sudah terdata 100 bus sekolah yang diadakan. Kemenhub juga akan terus melakukan re-planning, dengan anggaran yang tersedia.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • Fary menyampaikan bahwa target biaya bidang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM) harus ditingkatkan serta dialokasikan secara merata. Dalam rapat, Fary juga menyoroti masalah bandara, Fary menyatakan bahwa Direktur perusahaan penerbangan sampai saat ini tidak pernah hadir dalam rapat, padahal seharusnya mereka bisa hadir untuk dimintai keterangan terkait permasalahan bandara.

  • Bambang melarang perusahaan airlane untuk membeli pesawat dengan harga murah dikarenakan pesawat dengan biaya murah seringkali memiliki kondisi yang buruk dan ini akan mengancam keselamatan rakyat Indonesia. Bambang juga menyatakan bahwa tarif seringkali bergantung pada keseimbangan supply and demand. Saat ini, jumlah penawaran sangat kurang, masyarakat kesulitan mencari tiket, sehingga harga tiket tidak pernah mencapai harga normal. Mengenai Infrastructure Maintenance Operation (IMO), Bambang menolak apabila IMO yang ada diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

  • Anton menyoroti permasalahan kereta yang rusak, menurutnya hal tersebut harus segera di cari tau penyebabnya untuk segera diatasi. Anton juga menghimbau agar Dirjen Perkeretaapian dapat memberikan anggaran yang maksimal untuk perawatan kereta.

  • Partai Amanat Nasional / John Siffy Mirin

    John meminta agar program yang digalangkan oleh Kemenhub dapat diterapkan secara merata di seluruh daerah.

  • Partai Amanat Nasional / Intan Fitriana Fauzi

    Intan menyampaikan keluhan masyarakat di dapilnya tentang beban truck yang ada, ia menyatakan bahwa beban truck yang melebihi 12 ton dapat merusak dan menganggu iklim. Intan berharap agar masalah-masalah yang ada pada transportasi darat ini bisa dituntaskan dengan optimal karena transportasi darat Indonesia saat ini juga sudah dikuasai asing, penguasaan ini tentunya akan merugikan perekonomian Indonesia. Dalam rapat, Intan juga menyoroti masalah LRT di Palembang, ia berharap agar pergerakan LRT di Palembang dapat dijalankan dengan maksimal. Intan juga menolak adanya anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) yang seharusnya dianggarkan ke Sumatera. Intan berharap agar anggaran yang dialokasikan untuk transportasi ini benar-benar bisa dioptimalkan dengan baik agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

  • Partai Keadilan Sejahtera / Sigit Sosiantomo

    Sigit menyoroti masalah penyerapan anggaran Kemenhub. Ia menyatakan bahwa anggaran yang dialokasikan harus dapat digunakan untuk pembenahan transportasi, terutama untuk kereta api perkotaan. Sigit juga menambahkan bahwa seharusnya kenaikan tarif tiket kereta api tidak dilakukan secara tiba-tiba, harus ada pengumuman dan sosialisasi terlebih dahulu. PT Kereta Api Indonesia seharusnya dapat berkoordinasi terlebih dahulu kepada DPR sebagai pembuat regulator. Sebab dengan begitu, kenaikan tarif tidak akan merugikan masyarakat.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Kementerian Perhubungan → Budi Karya Sumadi
  • Untuk perbaikan kereta api, saat ini belum ada anggaran yang memadai karena pembelian rel kereta api membutuhkan biaya yang besar.
  • Mengenai LRT di Sumatera Selatan, sudah ada subsidi yang dianggarkan utnuk operasional LRT.
  • Mengenai kereta yang rusak, saat ini Kemenhub sedang berusaha memperbaiki. Adapun kerusakan ini beberapa disebabkan oleh adanya tanah longsor di berbagai daerah.
  • Tim pengawasan dari Kemenhub akan segera melakukan pemantauan terhadap tanah-tanah di daerah yang terkena longsor.
  • Dinas Perhubungan akan segera membuat KIR untuk kendaraan baru, kendaraan tersebut nantinya akan disesuaikan dengan berita acara.
  • Mengenai LRT Jabodetabek, dapat dikatakan bahwa jalur yang terbaik saat ini adalah perlintasan Cibubur-Cawang. Adapun pengunduran waktu pengoperasian LRT ini disebabkan karena adanya demo terkait pembebasan lahan di Bekasi Timur.
  • Dalam pembangunan lintasan, Kemenhub juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Koordinasi ini diperlukan dalam pembangunan fly over.
  • Mengenai kenaikan tarif, kenaikan ini didasarkan pada kebijakan pemerintah. Namun, saat ini Kemenhub sedang mengkaji agar bisa dilakukan penyesuaian dan sosialisasi.

Kesimpulan

Berikut merupakan hasil kesimpulan rapat:

  1. Komisi 5 DPR-RI memahami serapan anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2019 Kementerian Perhubungan sampai dengan 14 Maret 2019 sebesar 5,17%. Selanjutnya, Komisi 5 DPR RI meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan capaian kinerja dalam APBN Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan saran dan masukan Komisi 5 DPR.
  2. Komisi 5 DPR-RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan upaya-upaya dalam membuka blokir anggaran antara lai dengan melengkapi data dukung perencanaan, memfinalisasikan Rekomposisi usulan kegiatan SBSN, menyampaikan usulan revisi pada kegiatan-kegiatan yang diperkirakan tidak dapat dilaksanakan pada batas waktu tertentu, ataupun mengkaji potensi relokasi anggaran sesuai dengan kebutuhannya.
  3. Komisi 5 DPR-RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk mempercepat realisasi program-program berbasis masyarakat antara lain pengadaan bus dan program sosialisasi serta pelatihan untuk meningkatkan daya saing SDM bidang perhubungan oleh BPSDM Perhubungan.
  4. Komisi 5 DPR-RI mendesak Kementerian Perhubungan selaku regulator untuk mengawasi tarif seluruh moda transportasi agar harganya terjangkau oleh masyarakat sehingga secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap multiplier effect di bidang ekonomi.
  5. Komisi 5 DPR-RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk mengevaluasi pemeliharaan jalur rel di seluruh Indonesia sehingga mampu meningkatkan keselamatan dan keamanan sektor perkeretapaian.

Penutup

Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, ditutup oleh Fary Djemy pada pukul 16.29 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker Komisi 5, kunjungi https://chirpstory.com/li/423018.

Sumber Ilustrasi : Slideshare.net

WikiDPR/Frd

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan