Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – RDPU Komisi 3 dengan Arief Wicaksono

Tanggal Rapat: 4 Dec 2018, Ditulis Tanggal: 15 Feb 2019,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)→Arief Wicaksono

Pada tanggal 4 Desember 2018 Komisi 3 DPR-RI mengadakan Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Periode 2018-2023 atas nama Arief Wicaksono.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Erma Suryani Ranik dari Fraksi Demokrat dapil Kalimantan Barat pada pukul 16.36 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) → Arief Wicaksono
  • LPSK merupakan bagian dari lembaga penegaka hukum di Indonesia yang bertugas untuk memberi perlindungan kepada saksi dan korban dari suatu tindak pidana.
  • Saat ini situasi tindak pidana sangat dinamis. Tindak pidana perdagangan orang dan terorisme menjadi objek pembahasan penting dari LPSK. Dalam hal ini LPSK berfugsi melindungi saksi dan korban dari kedua tindak pidana tersebut serta memberikan kompensasi.
  • Fungsi LPSK dapat ditegakkan dengan maksimal apabila Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya disesuaikan dengan perkembangan kepentingan perlindungan saksi dan korban saat ini.
  • Pemenuhan hak korban dan saksi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK.
  • Kerjasama antar lembaga juga sangat dibutuhkan demi mengawal penegakan hak saksi dan korban di Indonesia.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • Zacky menanyakan apa tujuan substansif dari perlindungan terhadap saksi dan korban.

  • Erma meminta agar Arif dapat menjabarkan pasal mana di dalam Undang-Undang LPSK yang menyatakan bahwa LPSK merupakan aparat penegak hukum. Terkait latar belakang Arief, Erma menanyakan bagaimana sikap Arief terkait usulan Badan Narkotika Nasional (BNN) di daerah yang dibatalkan oleh BNN pusat.

  • Partai Keadilan Sejahtera / TB Soenmandjaja

    Soemandjaja menanyakan upaya apa yang akan dilakukan Arief dalam menghadapi tekanan dan ancaman terhadap upaya penegakan hak-hak saksi dan korban.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Anwar Rachman

    Anwar menanyakan upaya apa yang akan ditempuh Arief dalam melindungi saksi dan korban dari permainan oknum-oknum yang tidak benar.

  • Partai Persatuan Pembangunan / Arsul Sani

    Arsul berpendapat bahwa ancaman terhadap saksi dan korban ini tidak hanya datang dari luar saja, tetapi bisa juga dari penegak hukumnnya sendiri. Untuk itu, Arsul menanyakan bagaimana pandangan Arief terhadap hal tersebut.

  • Partai Persatuan Pembangunan / Arsul Sani

    Arsul berpendapat bahwa ancaman terhadap saksi dan korban ini tidak hanya datang dari luar saja, tetapi bisa juga dari penegak hukumnnya sendiri. Untuk itu, Arsul menanyakan bagaimana pandangan Arief terhadap hal tersebut.

  • Nasional Demokrat / T. Taufiqulhadi

    Taufiq menanyakan bagaimana cara LPSK untuk dapat lebih aktif dan “menjemput bola”. Karena selama ini LPSK masih dipandang pasif oleh masyarakat.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) → Arief Wicaksono
  • Arief kembali menegaskan bahwa LPSK merupakan lembaga hukum yang berfokus pada perlindungan saksi dan korban, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
  • LPSK saat ini menjadi bagian daripada sistem hukum di Indonesia karena ia bergerak di bidang perlindungan saksi dan korban dalam perkara pidana.
  • Tujuan utama yang sangat substansi daripada perlindungan saksi dan korban ini adalah untuk menjamin bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi dan korban benar-benar orisinil dan bersifat autentik untuk disampaikan pada saat persidangan.
  • Pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban ini diberikan dari mulai tahap penyidikan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  • Arief menyatakan bahwa Undang-Undang LPSK mengatur sanksi terhadap aparat penegak hukum yang menghalangi proses penyidikan, termasuk juga Polisi. Ia juga menambahkan bahwa menurut Undang-Undang No.2 Tahun2002, polisi bukanlah aparat yang kebal hukum, mereka dapat menjadi objek dalam suatu tindak pidana.
  • Mengenai conflict of interest, Arief menyatakan bahwa hal tersebut pasti ada. Namun, LPSK sendiri bisa mengatasinya, pimpinan LPSK dapat melakukan musyawarah untuk menentukan arah LPSK kedepannya.
  • Mengenai ancaman LPSK, Arief menyatakan bahwa dirinya memiliki strategi khusus untuk meminimalisir ancaman yang ada. Karena Undang- Undang No.13 Tahun 2006 juga mengatur secara jelas mengenai sanksi untuk para pihak yang mencoba menyerang korban dan saksi yang dilindungi oleh LPSK.
  • Arief menyatakan bahwa selama dirinya tergabung dalam Polri, ia banyak memfasilitasi kegiatan LPSK pada periode pertama, diantaranya adalah seminar yang diadakan di Bali yang dihadiri oleh Federal Bureau Investigation (FBI). Selain itu, Polri juga telah memfasilitasi LPSK dan memperkenalkannya kepada Deputi US Marshall.
  • Arief juga menyatakan bahwa saat ini Polri sudah memiliki nota kesepahaman antara BNN dan LPSK. Adapun hal-hal yang belum diatur dalam BNN didasarkan pada Undang-Undang Narkotika dan Undang- Undang LPSK.
  • Dengan adanya Undang-Undang LPSK yg diperbaharui, saat ini pihak yang dilindungi bertambah menjadi pelapor, saksi pelapor, ahli, dan pihak lain yang terlibat.
  • Mengenai pengguna narkoba, Arief mengusulkan agar pihak-pihak yang terlibatnya dalam diklasifikasi. Bandar dan pengedar harus dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetapi untuk pengguna, mereka bisa diberikan rehabilitasi medis.

Kesimpulan

Rapat ini tidak menghasilkan kesimpulan.

Penutup

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 DPR RI dengan Calon Komisioner LPSK atas nama Arief Wicaksono ditutup pada pukul 17.30 WIB oleh Erma Suryani dari Fraksi Demokrat dapil Kalimantan Barat.

Untuk membaca rangkaian livetweet FPT Calon Anggota Komisioner LPSK atas nama Arief Wicaksono, kunjungi https://chirpstory.com/l

Ilustrasi: Sindonews.com

WikiDPR/Frd

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan