Rangkuman Terkait
- Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi – RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Konstitusi atas nama Sugianto
- Fungsi Kejaksaan dalam Optimalisasi Penegakkan Hukum – Raker Komisi 3 dengan Jaksa Agung
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) - RDPU Komisi 3 dengan Elfina Lebrine
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Sudaryatmo
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Maneger Nasution
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Livia Istania DF Iskandar
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Askari Razak
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Hasto Atmojo Suroyo
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Edwin Partogi
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – RDPU Komisi 3 dengan Mufti Makarimal Ahlaq
- Pengaturan LGBT dan Korupsi dalam RUU KUHP – Audiensi Komisi 3 dengan Dosen dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Keamanan Data, Koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan dalam Pemilihan Penyidik dan Jaksa Penuntut, Pencegahan Korupsi serta SDM di KPK – RDP Komisi 3 dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- RKA K/L Tahun 2019 – RDP Komisi 3 dengan PPATK dan BNN
- RKA K/L 2019 – RDP Komisi 3 dengan Wakapolri
- Evaluasi Pengamanan Bulan Ramadan, Persiapan Asian Games 2018, Kebijakan Polri atas Aksi Teror dan Anggota Polri yang Menjadi Korban – Raker Komisi 3 dengan Kapolri
- Pandangan Fraksi atas Pemilihan Hakim Agung Kamar Perdata dan Kamar Agama - Rapat Pleno Komisi 3
- Fit and Proper Test - Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung MA Kamar Agama atas nama Abdul Manaf
- Fit and Proper Test - Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung MA Kamar Perdata atas nama Pri Pambudi Teguh
- Penyempurnaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 sesuai Hasil Rapat Banggar – RDP Komisi 3 dengan Mahkamah Konstitusi, PPATK dan BNPT
- Penyempurnaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 sesuai Hasil Rapat Banggar - RDP Komisi 3 dengan KomnasHAM, Komisi Yudisial, dan LPSK
- Penyempurnaan Anggaran TA 2019 sesuai Hasil Rapat Banggar - RDP Komisi 3 dengan BNN, Sekjen MPR, dan Sekjen DPD
- Rencana Anggaran Tahun 2019 – Komisi 3 rapat dengan KPK, BNN, BNPT, LPSK
- RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun Anggaran 2019 - RDP dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan PPATK
- RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2019 – RDP Komisi 3 dengan Sekjen MPR, Sekjen DPD, Sekma, Sekjen KY dan Sekjen MK
- Rencana Anggaran Tahun 2019 – Komisi 3 rapat dengan Jaksa Agung
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – RDPU Komisi 3 dengan Arief Wicaksono
Tanggal Rapat: 4 Dec 2018, Ditulis Tanggal: 15 Feb 2019,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)→Arief Wicaksono
Pada tanggal 4 Desember 2018 Komisi 3 DPR-RI mengadakan Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Periode 2018-2023 atas nama Arief Wicaksono.
Rapat dibuka dan dipimpin oleh Erma Suryani Ranik dari Fraksi Demokrat dapil Kalimantan Barat pada pukul 16.36 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) → Arief Wicaksono
- LPSK merupakan bagian dari lembaga penegaka hukum di Indonesia yang bertugas untuk memberi perlindungan kepada saksi dan korban dari suatu tindak pidana.
- Saat ini situasi tindak pidana sangat dinamis. Tindak pidana perdagangan orang dan terorisme menjadi objek pembahasan penting dari LPSK. Dalam hal ini LPSK berfugsi melindungi saksi dan korban dari kedua tindak pidana tersebut serta memberikan kompensasi.
- Fungsi LPSK dapat ditegakkan dengan maksimal apabila Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya disesuaikan dengan perkembangan kepentingan perlindungan saksi dan korban saat ini.
- Pemenuhan hak korban dan saksi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK.
- Kerjasama antar lembaga juga sangat dibutuhkan demi mengawal penegakan hak saksi dan korban di Indonesia.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:
- Golkar / Ahmad Zacky Siradj
Zacky menanyakan apa tujuan substansif dari perlindungan terhadap saksi dan korban.
- Demokrat / Erma Suryani Ranik
Erma meminta agar Arif dapat menjabarkan pasal mana di dalam Undang-Undang LPSK yang menyatakan bahwa LPSK merupakan aparat penegak hukum. Terkait latar belakang Arief, Erma menanyakan bagaimana sikap Arief terkait usulan Badan Narkotika Nasional (BNN) di daerah yang dibatalkan oleh BNN pusat.
- Partai Keadilan Sejahtera / TB Soenmandjaja
Soemandjaja menanyakan upaya apa yang akan dilakukan Arief dalam menghadapi tekanan dan ancaman terhadap upaya penegakan hak-hak saksi dan korban.
- Partai Kebangkitan Bangsa / Anwar Rachman
Anwar menanyakan upaya apa yang akan ditempuh Arief dalam melindungi saksi dan korban dari permainan oknum-oknum yang tidak benar.
- Partai Persatuan Pembangunan / Arsul Sani
Arsul berpendapat bahwa ancaman terhadap saksi dan korban ini tidak hanya datang dari luar saja, tetapi bisa juga dari penegak hukumnnya sendiri. Untuk itu, Arsul menanyakan bagaimana pandangan Arief terhadap hal tersebut.
- Partai Persatuan Pembangunan / Arsul Sani
Arsul berpendapat bahwa ancaman terhadap saksi dan korban ini tidak hanya datang dari luar saja, tetapi bisa juga dari penegak hukumnnya sendiri. Untuk itu, Arsul menanyakan bagaimana pandangan Arief terhadap hal tersebut.
- Nasional Demokrat / T. Taufiqulhadi
Taufiq menanyakan bagaimana cara LPSK untuk dapat lebih aktif dan “menjemput bola”. Karena selama ini LPSK masih dipandang pasif oleh masyarakat.
Respons Mitra
Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) → Arief Wicaksono
- Arief kembali menegaskan bahwa LPSK merupakan lembaga hukum yang berfokus pada perlindungan saksi dan korban, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
- LPSK saat ini menjadi bagian daripada sistem hukum di Indonesia karena ia bergerak di bidang perlindungan saksi dan korban dalam perkara pidana.
- Tujuan utama yang sangat substansi daripada perlindungan saksi dan korban ini adalah untuk menjamin bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi dan korban benar-benar orisinil dan bersifat autentik untuk disampaikan pada saat persidangan.
- Pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban ini diberikan dari mulai tahap penyidikan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Arief menyatakan bahwa Undang-Undang LPSK mengatur sanksi terhadap aparat penegak hukum yang menghalangi proses penyidikan, termasuk juga Polisi. Ia juga menambahkan bahwa menurut Undang-Undang No.2 Tahun2002, polisi bukanlah aparat yang kebal hukum, mereka dapat menjadi objek dalam suatu tindak pidana.
- Mengenai conflict of interest, Arief menyatakan bahwa hal tersebut pasti ada. Namun, LPSK sendiri bisa mengatasinya, pimpinan LPSK dapat melakukan musyawarah untuk menentukan arah LPSK kedepannya.
- Mengenai ancaman LPSK, Arief menyatakan bahwa dirinya memiliki strategi khusus untuk meminimalisir ancaman yang ada. Karena Undang- Undang No.13 Tahun 2006 juga mengatur secara jelas mengenai sanksi untuk para pihak yang mencoba menyerang korban dan saksi yang dilindungi oleh LPSK.
- Arief menyatakan bahwa selama dirinya tergabung dalam Polri, ia banyak memfasilitasi kegiatan LPSK pada periode pertama, diantaranya adalah seminar yang diadakan di Bali yang dihadiri oleh Federal Bureau Investigation (FBI). Selain itu, Polri juga telah memfasilitasi LPSK dan memperkenalkannya kepada Deputi US Marshall.
- Arief juga menyatakan bahwa saat ini Polri sudah memiliki nota kesepahaman antara BNN dan LPSK. Adapun hal-hal yang belum diatur dalam BNN didasarkan pada Undang-Undang Narkotika dan Undang- Undang LPSK.
- Dengan adanya Undang-Undang LPSK yg diperbaharui, saat ini pihak yang dilindungi bertambah menjadi pelapor, saksi pelapor, ahli, dan pihak lain yang terlibat.
- Mengenai pengguna narkoba, Arief mengusulkan agar pihak-pihak yang terlibatnya dalam diklasifikasi. Bandar dan pengedar harus dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetapi untuk pengguna, mereka bisa diberikan rehabilitasi medis.
Kesimpulan
Rapat ini tidak menghasilkan kesimpulan.
Penutup
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 DPR RI dengan Calon Komisioner LPSK atas nama Arief Wicaksono ditutup pada pukul 17.30 WIB oleh Erma Suryani dari Fraksi Demokrat dapil Kalimantan Barat.
Untuk membaca rangkaian livetweet FPT Calon Anggota Komisioner LPSK atas nama Arief Wicaksono, kunjungi https://chirpstory.com/l
Ilustrasi: Sindonews.com
WikiDPR/Frd
Rangkuman Terkait
- Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi – RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Konstitusi atas nama Sugianto
- Fungsi Kejaksaan dalam Optimalisasi Penegakkan Hukum – Raker Komisi 3 dengan Jaksa Agung
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) - RDPU Komisi 3 dengan Elfina Lebrine
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Sudaryatmo
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Maneger Nasution
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Livia Istania DF Iskandar
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Askari Razak
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Hasto Atmojo Suroyo
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Edwin Partogi
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – RDPU Komisi 3 dengan Mufti Makarimal Ahlaq
- Pengaturan LGBT dan Korupsi dalam RUU KUHP – Audiensi Komisi 3 dengan Dosen dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Keamanan Data, Koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan dalam Pemilihan Penyidik dan Jaksa Penuntut, Pencegahan Korupsi serta SDM di KPK – RDP Komisi 3 dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- RKA K/L Tahun 2019 – RDP Komisi 3 dengan PPATK dan BNN
- RKA K/L 2019 – RDP Komisi 3 dengan Wakapolri
- Evaluasi Pengamanan Bulan Ramadan, Persiapan Asian Games 2018, Kebijakan Polri atas Aksi Teror dan Anggota Polri yang Menjadi Korban – Raker Komisi 3 dengan Kapolri
- Pandangan Fraksi atas Pemilihan Hakim Agung Kamar Perdata dan Kamar Agama - Rapat Pleno Komisi 3
- Fit and Proper Test - Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung MA Kamar Agama atas nama Abdul Manaf
- Fit and Proper Test - Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung MA Kamar Perdata atas nama Pri Pambudi Teguh
- Penyempurnaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 sesuai Hasil Rapat Banggar – RDP Komisi 3 dengan Mahkamah Konstitusi, PPATK dan BNPT
- Penyempurnaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 sesuai Hasil Rapat Banggar - RDP Komisi 3 dengan KomnasHAM, Komisi Yudisial, dan LPSK
- Penyempurnaan Anggaran TA 2019 sesuai Hasil Rapat Banggar - RDP Komisi 3 dengan BNN, Sekjen MPR, dan Sekjen DPD
- Rencana Anggaran Tahun 2019 – Komisi 3 rapat dengan KPK, BNN, BNPT, LPSK
- RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun Anggaran 2019 - RDP dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan PPATK
- RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2019 – RDP Komisi 3 dengan Sekjen MPR, Sekjen DPD, Sekma, Sekjen KY dan Sekjen MK
- Rencana Anggaran Tahun 2019 – Komisi 3 rapat dengan Jaksa Agung