Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Dachamer Munthe

Tanggal Rapat: 23 Sep 2019, Ditulis Tanggal: 26 Sep 2019,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)→Dachamer Munthe

Pada tanggal 23 September 2019, Komisi 11 DPR mengadakan Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas nama Dachamer Munthe.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Soepriyatno dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Timur 2 pada pukul 11.24 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) → Dachamer Munthe

Kalau mengacu kepada UU No. 15 tentang BPK, tugas BPK dan wewenangnya sangat luas dan luar biasa. Berdasarkan data yang diperoleh tahun 2019 ada sekitar 5000 Triliun APBN. Melalui wewenang yang luar biasa, ia akan mendorong BPK agar dapat lebih optimal dalam bekerja.

kita harapkan nanti dapat digunakant untuk kesejahteraan rakyat. Intinya adalah BPK mempunyai hak-hak yang luar biasa untuk melakukan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan audit investigatif.

Ia ingin menegaskan, dari jenis pemeriksaan BPK, ada 1 poin dan jenis pemeriksaan yang sangat subtansi peran BPK dalam kemasyarakatan yaitu audit kinerja.

Pemeriksaan kinerja adalah rekomendasi dari model pemeriksaan yang dikeluarkan badan persatuan BPK sedunia.

Audit kinerja juga sangat berperan bagi masyarakat seperti saat ini yang aktualisasinya adalah soal kebakaran hutan.

Setiap tahun kita lihat timbul masalah terkait asap dan asap.

Ini sangat penting agar BPK memprioritaskan dari 3 jenis pemeriksaan yang merupakan wewenang dari BPK.

Manfaat kinerja BPK, yaitu pertama dapat menghilangkan akar masalah. Kedua, dapat diterapkan oleh entitas. Ketiga, didukung alasan yang kuat mengapa rekomendasi tersebut sangat penting untuk ditindaklanjuti. Keempat, memberi nilai tambah bagi kinerja entitas, bila entitas menindaklanjuti rekomendasi BPK. Kelima, relevan dari segi waktu kondisi permasalahan dan entitas yang melaksanakan.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan