Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK RI- RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama I Gede Kastawa

Tanggal Rapat: 4 Sep 2019, Ditulis Tanggal: 23 Oct 2019,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: I Gede Kastawa, Calon Anggota BPK RI

Pada 4 september 2019, Komisi 11 DPR-RI mengadakan RDPU dalam rangka  Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK-RI) atas nama I Gede Kastawa. RDPU ini dipimpin dan dibuka oleh Marwan Cik dari Fraksi Demokrat dapil Lampung 2 pada pukul 10.20 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

I Gede Kastawa, Calon Anggota BPK RI

  • Visi Gede adalah menjadi Badan Pemeriksa Keuangan yang mampu mendorong pengelolaan keuangan yang semakin ekonomis, efektif, dan efesiensi di Indonesia.

Misi Gede

  1. Meningkatkan pemeriksaan kinerja selaras dengan peningkatan opini laporan keuangan pemerintah
  2. Menjadikan anggota BPK-RI mampu berkontribusi melakukan pemeriksaan kinerja yang lebih memadai dan terintegrasi.
  3. Meningkatkan kemampuan SDM dengan menyelenggarakan pendidikan pemeriksaan kinerja yang berfokus pada peningkatan pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan publik, ekonomi makro, pembangunan, lingkungan, dan statistika.
  • Opini laporan keuangan pemerintah pusat/daerah semakin baik namun belum seluruhnya memperoleh opini WTP.

Kondisi pemeriksaan kinerja saat ini :

  1. Topik pemeriksaan masih menjadi egosentris AKN dan kegiatan analisis dalam penentuan topik masih minim; Rekomendasi lebih bersifat administrasi.
  2. Publikasi hasil pemeriksaan kinerja masih minim sehingga kurang populer atau kurang mendapat perhatian dari masyarakat; Pemeriksaan kinerja menjadi residual dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan dilakukan hanya untuk pemenuhan Indeks Kinerja Utama (IKU).
  3. Masih minimnya eksplorasi atas alasan dilakukannya pemeriksaan kinerja dan ketidakjelasan harapan penugasan.
  4. Diklat pemeriksaan kinerja untuk level Anggota Tim dan Ketua Tim masih kurang.
  5. Kekurangan auditor.

  • Hubungan BPK-RI dengan lembaga lainnya dalam mewujudkan tujuan negara adalah sebagai Lembaga audit yang sejajar dengan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.
  • Perumusan masalah : Apakah sistem pemeriksaan yang ada di BPK saat ini telah dapat menjangkau secara memadai; Bagaimana merumuskan pemeriksaan kinerja yang meningkat baik secara kuantitatif atau kualitatif sehingga dapat memberikan hasil yang positif dalam mendorong pemerintah untuk melakukan pengelolaan Keungan Negara yang memenuhi aspek ekonomis, efesiensi dan efektifitas.
  • Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efesiensi, serta pemeriksaan aspek efektifitas.
  • Berdasarkan SAI Accountability Maturity Model, BPK-RI baru pada tahap Oversight yaitu Combating Corruption, transparansi, dan sebagian 3E, sedangkan di negara maju seperti USA, Inggris, dan Australia sudah menyentuh Foresight.
  • Strategi jangka pendek pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja : Menentukan arah pemeriksaan; Pemeriksaan kinerja terintegritas; Pemenuhan sumber daya; Peningkatan sumber daya.
  • Pengembangan kualitas pemeriksaan: Aspek perencanaan, aspek kepatuhan, aspek kesesuaian, aspek tata kelola

Saran Gede agar dapat menghasilkan pemeriksaan kinerja yang baik maka langkah - langkah konkrit untuk meningkatkan manfaat dan kualitas hasil pemeriksaan dapat dilakukan melalui:

  1. Survei terhadap pemangku kepentingan, analisis yang lebih mendalam atas penentuan topik, menambah cakupan pemeriksaan kinerja, meningkatkan kolaborasi Auditorat Keuangan Negara (AKN), mengubah sifat rekomendasi yang bersifat teknis administratif kerekomendasi yang bersifat kebijakan, melakukan perbaikan komunikasi yang intensif kepada stake holder, memperluas publikasi hasil pemeriksaan kinerja.
  2. Memperkuat komitmen pimpinan untuk meningkatkan pemeriksaan kinerja
  3. Meningkatkan dan memperbaiki metodologi pemeriksaan
  4. Meningkatkan workshop pemeriksaan kinerja berbasis kasus dan diklat penunjang pemeriksaan kinerja
  5. Meningkatkan kelola sumber daya.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan