Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK RI - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Syafri Adnan Baharuddin

Tanggal Rapat: 3 Sep 2019, Ditulis Tanggal: 24 Oct 2019,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Syafri Adnan Baharuddin, Calon Anggota BPK-RI

Pada 3 september 2019, Komisi 11 DPR-RI mengadakan RDPU dalam rangka  Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK-RI) atas nama Syafri Adnan Baharuddin. RDPU ini dipimpin dan dibuka oleh Supriyanto dari Fraksi Gerindra dapil Jawa Timur 7 pada pukul 17.06 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Syafri Adnan Baharuddin, Calon Anggota BPK-RI

  • Syafri mengatakan merasa sehat lahir batin untuk kembali mendharma baktikan diri di BPK, keadaan APIP seperti diinginkan dan tidak diinginkan.
  • Audit bukan hanya kebutuhan tetapi kewajiban untuk bisa meningkatkan kinerja.
  • Teori kolaborasi bersam APIP adalah berbeda dengan kompromi, bukan mengalah salah satu untuk tujuan tertentu, BPK dan APIP bersama untuk melakukan penindak lanjutan.
  • Good Goverment Governance terdiri dari Peran pimpinan BPK di setiap level untuk keyakinan manfaat kolaborasi, inisiatif APIP di pusat maupun di daerah untuk berkonsultasi dan atau melaporkan permasalahan, baik yang laten maupun yang baru timbul, dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
  • BPK RI perlu SDM yang memadai dan hubungan simbyose- mutualistis dengan APIP, perlu optimalisasi kolaborasi antar BPK-RI dengan APIP, dan siap bekerja sama dengan Anggota Dewan terhormat.

Butir- butir penguatan BPK-RI :

  1. Memelihara dan meningkatkan integritas dan profesionalisme lembaga
  2. Melaksanakan mandat utama yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja, dan dengan tujuan tertentu sesuai dengan standar dan kode etik, dengan memperhatikan perkembangan dan dinamika lingkungan dan ekspektasi pemangku kepentingan, terutama masyarakat dan pemangku kepentingan
  3. Meningkatkan peran BPK dari oversight menjadi insight dan foresight yang dapat dipercaya, serta menjadi mitra pemerintah dalam melangkah ke arah perbaikan tata kelola keuangan negara
  4. BPK perlu memperkuat pemeriksaan kinerjanya khususnya rekomendasi pemeriksaannya dan meningkatkan komunikasi hasil pemeriksaan kinerja ini kepada pihak yang diperiksa dan publik, serta kepada parlemen
  5. Masih ada 25% rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Untuk itu kedepannya BPK akan meningkatkan kualitas rekomendasi dan meminta pihak yang diperiksa melaksanakan rekomendasi BPK, sesuai dengan ketentuan yang ada.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan