Rangkuman Terkait
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) - RDPU Komisi 3 dengan Elfina Lebrine
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Maneger Nasution
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Livia Istania DF Iskandar
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Askari Razak
- Pengaturan LGBT dan Korupsi dalam RUU KUHP – Audiensi Komisi 3 dengan Dosen dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Keamanan Data, Koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan dalam Pemilihan Penyidik dan Jaksa Penuntut, Pencegahan Korupsi serta SDM di KPK – RDP Komisi 3 dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- RKA K/L Tahun 2019 – RDP Komisi 3 dengan PPATK dan BNN
- RKA K/L 2019 – RDP Komisi 3 dengan Wakapolri
- Evaluasi Pengamanan Bulan Ramadan, Persiapan Asian Games 2018, Kebijakan Polri atas Aksi Teror dan Anggota Polri yang Menjadi Korban – Raker Komisi 3 dengan Kapolri
- Pandangan Fraksi atas Pemilihan Hakim Agung Kamar Perdata dan Kamar Agama - Rapat Pleno Komisi 3
- Fit and Proper Test - Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung MA Kamar Agama atas nama Abdul Manaf
- Fit and Proper Test - Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung MA Kamar Perdata atas nama Pri Pambudi Teguh
- Penyempurnaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 sesuai Hasil Rapat Banggar – RDP Komisi 3 dengan Mahkamah Konstitusi, PPATK dan BNPT
- Penyempurnaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 sesuai Hasil Rapat Banggar - RDP Komisi 3 dengan KomnasHAM, Komisi Yudisial, dan LPSK
- Penyempurnaan Anggaran TA 2019 sesuai Hasil Rapat Banggar - RDP Komisi 3 dengan BNN, Sekjen MPR, dan Sekjen DPD
- Rencana Anggaran Tahun 2019 – Komisi 3 rapat dengan KPK, BNN, BNPT, LPSK
- RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun Anggaran 2019 - RDP dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan PPATK
- RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2019 – RDP Komisi 3 dengan Sekjen MPR, Sekjen DPD, Sekma, Sekjen KY dan Sekjen MK
- Rencana Anggaran Tahun 2019 – Komisi 3 rapat dengan Jaksa Agung
- Rencana Anggaran Kemenkumham Tahun 2019 dan Permasalahan Lapas - Raker Komisi 3 dengan Menkumham
- Perzinahan, Hukuman Mati, Perjudian, Penghinaan Terhadap Presiden dan Wapres,Tindakan Cabul, Kumpul Kebo, LGBT dan lain-lain – Rapat Komisi 3 Timus Timsin Panja KUHP dengan Tim Pemerintah
- Pasal LGBT dalam RKUHP dan Usul Pembentukan Pansus Umroh Bermasalah – RDPU Komisi 3 dengan ICMI dan Kuasa Hukum Korban First Travel
- Kasus Ijazah Palsu STT Injile Arastamar, Sengketa Sutet dan Kepastian Laporan LSM RIB di KPK – Audiensi Komisi 3 dengan Willen Frans dan Tokoh Masyarakat Papua, Mulyadi Budi dan Hitler Situmorang
- Perspektif HAM & Pasal Perzinahan dalam RKUHP - RDPU Komisi 3 dengan Gyde Jensen (Chairwomen Komisi HAM dan Bantuan Kemanusiaan Parlemen Jerman)
- Kasus Apartemen Sipoa Group dan Sengketa Tanah di Banggai Sulawesi Tengah - Audiensi Komisi 3 dengan Endang Kurnia Sari, Dian Purnama dan Korban PT KS Plus
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Sudaryatmo
Tanggal Rapat: 5 Dec 2018, Ditulis Tanggal: 4 Jan 2019,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Sudaryatmo
Pada 5 Desember 2018, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisioner LPSK atas nama Sudaryatmo tentang Fit and Proper Test (FPT). RDPU ini dibuka oleh Desmond Junaidi Mahesa dari Fraksi Gerindra dapil Banten 2 pada pukul 13:33 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Sudaryatmo akan meningkatkan kapasitas LPSK, memperkuat landasan hukum dan meningkatkan literasi masyarakat tentang perlindungan saksi dan korban
- Dalam meningkatkan kapasitas LPSK ada beberapa strategi, yaitu;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM LPSK
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penanganan LPSK
- Memperkuat divisi riset LPSK
- Memperkuat jejaring
- Di negara lain perlindungan saksi dan korban dilakukan aparat penegak hukum sedangkan di Indonesia dengan lembaga baru
- Terkait pidana perdagangan orang, menurut Sudaryatmo poin terpentingnya adalah harmonisasi yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Korban dan saksi yang mau memberikan kesaksian maka telah berjasa pada publik
- LPSK harus sering mengadakan publik event agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan LPSK.Jadi, dengan public
event dapat meningkatkan branding LPSK dengan demikian banyak yang akan mengenal LPSK di masa-masa yang akan datang
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:
- PDI Perjuangan / M. Nurdin
Nurdin menanyakan sebelum Bapak Sudaryatmo mendaftarkan diri, apakah Bapak sudah mempelajari tentang LPSK atau belum. Lalu, setelah Bapak mempelajarinya, apa saja kelebihan dan kekurangan LPSK. Jika Bapak terpilih menjadi Komisioner LPSK, perbaikan-perbaikan apa saja yang akan Bapak lakukan. Nurdin juga menanyakan apakah struktur organisasi yang ada di LPSK sudah sesuai atau belum. Lalu, peran apa yang sebaiknya dilakukan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan yang Bapak Sudaryatmo sudah sebutkan.
- Golkar / Adies Kadir
Adies mengatakan selama Bapak Sudaryatmo menjadi seseorang yang berada di YLKI, Komisi 3 belum melihat sepak terjang YLKI ini terhadap tragedi-tragedi besar yang ada di Indonesia seperti tragedi pesawat Lion Air. Adies meminta penjelasan terkait hal tersebut.
- Gerindra / Desmond Junaidi Mahesa
Desmond mengatakan bahwa Sudaryatmo tidak meyakinkan Komisi 3. Desmond menyuruh Sudaryatmo untuk membaca Pasal 28 Ayat 2. Desmond juga mengatakan bahwa Sudaryatmo jika terpilih nantinya akan bekerja di LPSK, seharusnya Sudaryatmo sudah mengerti apa yang terdapat dalam Pasal 28 Ayat 2. Desmond menanyakan, istilah saksi dan pelaku dalam Bahasa Inggris disebutnya apa. Komisi 3 mengharapkan orang yang hari ini di FPT harus memahami undang-undang terlebih dahulu jadi tidak hanya mengkhayal sendiri karena pasti tidak akan terpilih. Desmond menjelaskan bahwa LPSK ada karena pemerintah gagal memberikan perlindungan terhadap warga negaranya khususnya terhadap saksi dan korban. Desmond menyarankan kepada Sudaryatmo, sebelum menjawab pertanyaan sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu. Desmond juga menjelaskan terkait kapan LPSK dapat memberikan perlindungan yaitu pada saat proses peradilan dalam tahapan penyidikan dan selesainya itu tergantung pada proses peradilan. Desmond meminta pernyataan Sudaryatmo yang mengatakan kapasitas LPSK dalam mengungkap kejahatan itu dicabut karena LPSK tidak memiliki kapasitas untuk mengungkap kejahatan.
- Demokrat / Yosef B. Badeoda
Yosef mengatakan dirinya ingin mendapatkan gambaran apa yang sebenarnya Bapak lihat mengenai LPSK dan kiprahnya sudah seperti apa.
- Partai Kebangkitan Bangsa / Anwar Rachman
Anwar menanyakan kenapa LPSK kurang begitu populer bahkan dikalangan penyidik banyak yang tidak mengenal LPSK. Jika, Bapak Sudaryatmo menjabat nanti apa yang akan dilakukan agar LPSK ini dapat dikenal oleh masyarakat sampai dengan lapisan terbawah.
- Partai Keadilan Sejahtera / Almuzzammil Yusuf
Almuzzammil menanyakan apakah Bapak Sudaryatmo berani untuk mengambil resiko untuk mengungkap mafia-mafia narkoba atau tidak, karena Bapak merupakan salah satu calon Komisioner LPSK.
- Nasional Demokrat / T. Taufiqulhadi
Taufiqulhadi mengatakan LPSK itu memiliki rumah aman, tetapi KPK juga punya safe house. Jadi, tidak jelas wewenang LPSK dalam melindungi Justice Collabolator (JC) dan Whistle Blower (WB).
Respons Mitra
Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:
- Saksi dan pelaku dalam bahasa inggris disebut Justice Collaborator
- Kelebihan LPSK di dalam proses peradilan pidana mengacu ke KUHP dengan orientasi memberikan perlindungan terhadap tersangka dan korban
- Kehadiran LPSK diharapkan dapat memberikan atmosfer agar saksi dan korban bersuara. Contohnya pada tahun 2017 terdapat 1.800 permohonan
- Menurut Sudaryatmo, yang harus dibenahi oleh LPSK ke depannya yaitu tentang pengenalan LPSK agar literasi masyarakat meningkat sehingga memudahkan LPSK di dalam kerja-kerjanya
- Latar belakang didirikan LPSK itu untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan korban
- Selama 2 periode capaian LPSK dalam mengembangkan organisasi sudah memadai, kedepannya harus bisa meningkatkan literasi masyarakat terhadap pengenalan lembaga perlindungan saksi dan korban
- Dari beberapa hal memang antara isu YLKI dengan LPSK itu sama menyangkut kepentingan publik tetapi pendekatannya berbeda karena ruang lingkup di LPSK
- Sesuai dengan apa yang mendasari lahirnya LPSK yaitu memberikan rasa aman dalam memberikan perlindungan tehadap saksi dan korban, selama ini yang Sudaryatmo ketahui masalah-masalah yang dihadapi LPSK menurutnya mengenai administrasi. Menurut Sudaryatmo, jika harapannya suara korban ingin didengar mestinya tidak perlu dibutuhkan persyaratan administrasi
- Terkait minimnya kasus-kasus narkoba yang ditangani LPSK memang menjadi tantangan LPSK kedepannya. LPSK harus bisa mengungkap tindak kejahatan narkoba
Kesimpulan
RDPU ini tidak menghasilkan kesimpulan.
Penutup
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 DPR RI dengan Calon Komisioner LPSK atas nama Sudaryatmo ditutup pukul 14:22 WIB oleh Desmond dari Fraksi Gerindra dapil Banten 2.
Untuk membaca livetweet Komisi 3 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisioner LPSK atas nama Sudaryatmo tentang Fit and Proper Test (FPT) kunjungi https://chirpstory.com/li/412164
WikiDPR/dna
Ilustrasi : metro.sindonews.com
Rangkuman Terkait
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) - RDPU Komisi 3 dengan Elfina Lebrine
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Maneger Nasution
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Livia Istania DF Iskandar
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Askari Razak
- Pengaturan LGBT dan Korupsi dalam RUU KUHP – Audiensi Komisi 3 dengan Dosen dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Keamanan Data, Koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan dalam Pemilihan Penyidik dan Jaksa Penuntut, Pencegahan Korupsi serta SDM di KPK – RDP Komisi 3 dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- RKA K/L Tahun 2019 – RDP Komisi 3 dengan PPATK dan BNN
- RKA K/L 2019 – RDP Komisi 3 dengan Wakapolri
- Evaluasi Pengamanan Bulan Ramadan, Persiapan Asian Games 2018, Kebijakan Polri atas Aksi Teror dan Anggota Polri yang Menjadi Korban – Raker Komisi 3 dengan Kapolri
- Pandangan Fraksi atas Pemilihan Hakim Agung Kamar Perdata dan Kamar Agama - Rapat Pleno Komisi 3
- Fit and Proper Test - Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung MA Kamar Agama atas nama Abdul Manaf
- Fit and Proper Test - Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung MA Kamar Perdata atas nama Pri Pambudi Teguh
- Penyempurnaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 sesuai Hasil Rapat Banggar – RDP Komisi 3 dengan Mahkamah Konstitusi, PPATK dan BNPT
- Penyempurnaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 sesuai Hasil Rapat Banggar - RDP Komisi 3 dengan KomnasHAM, Komisi Yudisial, dan LPSK
- Penyempurnaan Anggaran TA 2019 sesuai Hasil Rapat Banggar - RDP Komisi 3 dengan BNN, Sekjen MPR, dan Sekjen DPD
- Rencana Anggaran Tahun 2019 – Komisi 3 rapat dengan KPK, BNN, BNPT, LPSK
- RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun Anggaran 2019 - RDP dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan PPATK
- RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2019 – RDP Komisi 3 dengan Sekjen MPR, Sekjen DPD, Sekma, Sekjen KY dan Sekjen MK
- Rencana Anggaran Tahun 2019 – Komisi 3 rapat dengan Jaksa Agung
- Rencana Anggaran Kemenkumham Tahun 2019 dan Permasalahan Lapas - Raker Komisi 3 dengan Menkumham
- Perzinahan, Hukuman Mati, Perjudian, Penghinaan Terhadap Presiden dan Wapres,Tindakan Cabul, Kumpul Kebo, LGBT dan lain-lain – Rapat Komisi 3 Timus Timsin Panja KUHP dengan Tim Pemerintah
- Pasal LGBT dalam RKUHP dan Usul Pembentukan Pansus Umroh Bermasalah – RDPU Komisi 3 dengan ICMI dan Kuasa Hukum Korban First Travel
- Kasus Ijazah Palsu STT Injile Arastamar, Sengketa Sutet dan Kepastian Laporan LSM RIB di KPK – Audiensi Komisi 3 dengan Willen Frans dan Tokoh Masyarakat Papua, Mulyadi Budi dan Hitler Situmorang
- Perspektif HAM & Pasal Perzinahan dalam RKUHP - RDPU Komisi 3 dengan Gyde Jensen (Chairwomen Komisi HAM dan Bantuan Kemanusiaan Parlemen Jerman)
- Kasus Apartemen Sipoa Group dan Sengketa Tanah di Banggai Sulawesi Tengah - Audiensi Komisi 3 dengan Endang Kurnia Sari, Dian Purnama dan Korban PT KS Plus