• Sugianto menyampaikan bahwa FPT ini merupakan FPT yang ketiga kalinya ia ikuti. Sebelumnya, ia sudah dua kali mengikuti FPT Calon Hakin Konstitusi yang diadakan oleh DPR.
• Sugianto menerangkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berdemokrasi dan berkonstitusi, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
• Guna menjamin tegaknya konstitusi, maka UUD mengamanatkan dibentuknya lembaga konstitusi untuk mengawal perjalanan konstitusi negara. Hal ini tercantum dalam Pasal 24 C UUD 1945, dimana pasal tersebut menjelaskan beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu: Menguji Undang Undang, memutus sengketa kelembagaan negara, memutus sengketa pembubaran partai politik, serta memutus sengketa perselisihan pemilu.
• Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa pada tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusan yang dihasilkannya bersifat final dan mengikat. Putusan MK tidak membuka peluang untuk dilakukannya banding maupun kasasi.

Pemantauan Ahli

Dalam FPT Calon Hakim Konstitusi, Komisi 3 menghadirkan tim ahli untuk turut menguji dan menilai pemaparan para Calon Hakim Konstitusi. Berikut pemantauan tim ahli:

Dr. Maruarar Siahaan
Dr. Maruar menanyakan bagaimana cara menerapkan ultra petita dengan maksimal.

Prof. Eddy

Prof. Eddy menanyakan kebenaran yang diuji MK itu merupakan kebenaran materiil atau formil.

Prof. Maria Farida

Prof. Maria menanyakan sejauh mana pemahaman Sugianto mengenai putusan erga omnes.